Mandat Baru Bank Indonesia: Antara Stabilitas dan Penciptaan Lapangan Kerja

Berdasarkan data Bank Indonesia dan Badan Pusat Statistik per kuartal terakhir, tingkat pengangguran terbuka (TPT) nasional masih berada di kisaran 4,8 persen dari total angkatan kerja, sementara pertumbuhan ekonomi year-on-year bertahan di level 5,05 persen. Angka ini memang tergolong moderat dibandingkan periode krisis 1998 yang menembus dua digit, namun belum cukup untuk menyerap sekitar 2,5 juta angkatan kerja baru yang masuk ke pasar setiap tahunnya. Dalam konteks inilah mandat baru Bank Indonesia menjadi sorotan: bank sentral kini tidak hanya bertanggung jawab menjaga stabilitas nilai rupiah dan inflasi, tetapi juga didorong berperan aktif menciptakan iklim ekonomi yang kondusif bagi pertumbuhan sektor riil dan pembukaan lapangan kerja.

Perluasan Mandat: Stabilitas versus Pertumbuhan

Secara historis, mandat bank sentral di banyak negara memang terbagi dua kutub. Di satu sisi, doktrin klasik menempatkan stabilitas moneter sebagai tujuan tunggal, dengan argumen bahwa inflasi yang terkendali adalah prasyarat mutlak bagi investasi jangka panjang. Di sisi lain, sejumlah ekonom pembangunan menilai bank sentral tidak bisa berdiri di menara gading ketika ekonomi riil lesu dan pengangguran meningkat. Mandat baru ini secara implisit mengadopsi pendekatan kedua, yakni mendorong sinergi antara kebijakan moneter, fiskal, dan sektor riil.

"Bank sentral modern tidak lagi bisa menghindari dimensi ketenagakerjaan. Yang penting adalah bagaimana kebijakan moneter tetap kredibel sambil memberi ruang bagi ekspansi sektor produktif," ujar sejumlah ekonom moneter dalam diskusi panel kebijakan publik belum lama ini.

Dalam praktiknya, perluasan mandat ini berarti Bank Indonesia diharapkan memperluas instrumen kebijakan, mulai dari insentif likuiditas bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor padat karya, hingga koordinasi dengan pemerintah dalam program pembiayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Sektor UMKM sendiri menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja nasional, sehingga likuiditas di segmen ini menjadi kunci penciptaan lapangan kerja.

Pro: Sinergi Kebijakan Bisa Percepat Penyerapan Tenaga Kerja

Argumen pendukung perluasan mandat cukup kuat. Pertama, tingkat suku bunga acuan yang stabil memungkinkan biaya pinjaman usaha tetap terkendali, sehingga dunia usaha berani melakukan ekspansi kapasitas produksi. Ekspansi inilah yang secara langsung menciptakan permintaan tenaga kerja. Kedua, koordinasi antara bank sentral dan pemerintah dapat mempercepat penyaluran kredit usaha rakyat serta program padat karya, terutama di daerah dengan TPT tinggi seperti beberapa provinsi di luar Jawa yang angkanya menembus 6 persen.

Ketiga, dari sisi sentimen pasar, komitmen bank sentral terhadap pertumbuhan inklusif dapat memperkuat fundamental ekonomi jangka panjang. Investor asing yang menilai stabilitas sosial dan politik sebagai bagian dari risiko portofolio cenderung merespons positif kebijakan yang menyentuh lapangan kerja langsung. Proyeksi pertumbuhan ekonomi pun bisa direvisi naik jika sinergi ini berjalan efektif.

Kontra: Risiko Beban Ganda dan Distorsi Fokus Moneter

Namun, di sisi lain, terdapat kekhawatiran serius. Menambah mandat bank sentral berpotensi menciptakan beban ganda yang mengaburkan fokus utama, yakni pengendalian inflasi dan stabilitas nilai tukar. Jika Bank Indonesia terlalu agresif mendorong pertumbuhan, risiko overshooting likuiditas dan tekanan inflasi dapat meningkat, terutama ketika harga pangan global sedang bergejolak.

Selain itu, penciptaan lapangan kerja pada dasarnya adalah domain kebijakan fiskal dan struktural, bukan moneter. Bank sentral tidak memiliki instrumen langsung untuk membuka pabrik atau menciptakan posisi kerja. Terlalu banyak ekspektasi pada bank sentral bisa menimbulkan moral hazard, di mana pemerintah dan dunia usaha mengandalkan stimulus moneter alih-alih melakukan reformasi struktural seperti penyederhanaan regulasi ketenagakerjaan dan peningkatan kualitas pendidikan vokasi.

Kekhawatiran lain menyangkut independensi bank sentral. Jika mandat politik jangka pendek masuk terlalu dalam ke ruang kebijakan moneter, kredibilitas Bank Indonesia di mata pasar bisa tergerus. Capital outflow berpotensi terjadi jika investor menilai kebijakan moneter mulai terpolitikisasi, yang pada akhirnya justru memperlemah rupiah dan menaikkan biaya impor bahan baku.

Jalan Tengah: Sinergi Tanpa Mengorbankan Kredibilitas

Kompromi yang paling rasional adalah menempatkan penciptaan lapangan kerja sebagai tujuan antara, bukan tujuan akhir bank sentral. Artinya, Bank Indonesia tetap menjaga inflasi dalam sasaran 2,5 plus minus 1 persen dan stabilitas rupiah, sementara dukungan terhadap sektor riil dilakukan melalui instrumen yang tidak mengorbankan kredibilitas, seperti kebijakan makroprudensial dan insentif likuiditas terarah.

Evaluasi berkala juga penting. Jika dalam dua hingga tiga tahun ke depan TPT tidak menunjukkan penurunan signifikan, maka perlu ditinjau ulang apakah perluasan mandat ini efektif atau justru menimbulkan distorsi baru. Yang jelas, berdasarkan data terkini, kombinasi pertumbuhan moderat dan pengangguran yang masih ada menunjukkan bahwa kebijakan moneter saja tidak cukup. Diperlukan sinergi lintas lembaga yang terukur, transparan, dan tetap berpijak pada fundamental ekonomi.