Maklumat Tengah Malam: Ketika Presiden RI Membekukan DPR dan MPR

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei 2024, perekonomian Indonesia mengalami pertumbuhan 5,11 persen year-on-year pada kuartal I 2024, dengan inflasi terkendali di kisaran 2,84 persen. Stabilitas tersebut tidak lepas dari kokohnya kelembagaan demokrasi, termasuk parlemen yang menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Namun, sejarah bangsa pernah mencatat episode yang jauh berbeda: seorang Presiden RI mengumumkan maklumat yang membekukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) tepat pada tengah malam, sebuah keputusan dramatis yang mengubah arah politik sekaligus fundamental ekonomi nasional.

Peristiwa itu terjadi pada era kepemimpinan Presiden Soekarno. Di tengah kebuntuan politik yang berlarut-larut, sang presiden mengambil langkah ekstrem dengan mengeluarkan maklumat pada larut malam yang membekukan lembaga legislatif dan lembaga tertinggi negara. Para anggota dewan yang tertidur lelap terbangun keesokan paginya dan mendapati lembaga mereka tidak lagi berfungsi. Pengumuman itu disusul pembentukan lembaga perwakilan baru yang anggotanya ditunjuk langsung, bukan dipilih melalui pemilihan umum. Langkah tersebut menandai berakhirnya era demokrasi parlementer dan dimulainya sistem demokrasi terpimpin yang terpusat pada satu figur pemimpin.

Latar Belakang: Kebuntuan Politik yang Mahal Harganya

Sepanjang 1950 hingga 1959, Indonesia setidaknya berganti kabinet sebanyak tujuh kali — rata-rata umur pemerintahan kurang dari 18 bulan. Instabilitas ini membuat kebijakan ekonomi tidak pernah berkesinambungan. Konstituante, lembaga yang bertugas merumuskan konstitusi baru, mengalami jalan buntu setelah bertahun-tahun bersidang tanpa kesepakatan mengenai dasar negara. Bagi pasar dan pelaku usaha, ketidakpastian semacam ini adalah racun: tidak ada investor yang berani menanamkan modal jangka panjang ketika aturan main bisa berubah setiap saat. Sentimen pasar ketika itu terus memburuk seiring melemahnya kepercayaan terhadap kemampuan elite politik mengelola negara.

"Keputusan politik yang lahir dari kebuntuan sering kali menyelesaikan satu masalah, tetapi membuka masalah baru yang jauh lebih besar, terutama ketika mekanisme pengawasan ikut dibekukan," demikian catatan sejumlah sejarawan ekonomi mengenai periode tersebut.

Di Satu Sisi: Kepastian Jangka Pendek dan Sentralisasi Keputusan

Di satu sisi, pendukung langkah tersebut berargumen bahwa pembekuan lembaga perwakilan mengakhiri kebuntuan politik yang selama bertahun-tahun melumpuhkan pemerintahan. Dengan kekuasaan terpusat, pengambilan keputusan menjadi jauh lebih cepat: proyek-proyek nasional dapat digulirkan tanpa perdebatan panjang di parlemen. Bagi sebagian kalangan saat itu, stabilitas politik — sekalipun bersifat otoriter — dipandang sebagai prasyarat pembangunan, sebuah argumen yang juga dipakai banyak negara berkembang pada era 1960-an. Sentralisasi kekuasaan dinilai pula memperkuat posisi tawar Indonesia di panggung internasional pada puncak ketegangan Perang Dingin.

Di Sisi Lain: Hilangnya Checks and Balances Berujung Krisis

Di sisi lain, hilangnya fungsi pengawasan legislatif membuka pintu bagi pemborosan fiskal. Tanpa parlemen yang mengontrol anggaran, defisit anggaran — yakni selisih lebih antara belanja dan pendapatan negara — terus melebar dan ditutup dengan cara mencetak uang. Akibatnya, inflasi melesat tak terkendali: dari sekitar 95 persen pada 1961 menjadi lebih dari 600 persen pada 1966, salah satu episode hiperinflasi terburuk di dunia. Pemerintah terpaksa melakukan sanering pada Desember 1965, memotong nilai uang dari Rp1.000 menjadi Rp1. Utang luar negeri membengkak hingga sekitar US$2,4 miliar, sementara capital outflow (pelarian modal ke luar negeri) terus terjadi karena kepercayaan investor runtuh. Likuiditas perbankan mengering dan nilai tukar rupiah anjlok di pasar.

Pelajaran bagi Fundamental Ekonomi Kini

Perbandingan dengan kondisi hari ini cukup mencolok. Bank Indonesia kini memegang mandat independen menjaga stabilitas harga, dengan BI Rate bertahan di level 6,25 persen per April 2024 untuk menjaga daya tarik portofolio asing. Cadangan devisa tercatat sekitar US$139 miliar, indeks kepercayaan konsumen berada pada zona optimistis, dan lembaga pemeringkat internasional mempertahankan valuasi kredit Indonesia pada level investment grade. Fungsi pengawasan DPR terhadap anggaran menjadi salah satu penopang utama sentimen pasar.

Namun, dua sisi tetap perlu dicatat secara berimbang. Di satu sisi, penguatan kelembagaan selama dua dekade terakhir menjadikan proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia relatif solid di kisaran 5 persen, jauh lebih sehat dibanding era 1960-an. Di sisi lain, sejarah mengajarkan bahwa konsentrasi kekuasaan tanpa pengawasan memadai selalu menyimpan risiko — baik bagi rasio utang, kredibilitas kebijakan, maupun tren investasi jangka panjang. Bagi pembaca dan pelaku pasar, pelajaran terbesarnya sederhana namun fundamental: ekonomi tidak hanya dibangun di atas angka, tetapi juga di atas kelembagaan yang saling mengawasi.