lukman-hakim
Dua deret kendaraan mengular panjang hingga menutupi sebagian badan jalan utama di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Suara klakson bersahut-sahutan di tengah terik matahari yang menyengat, bercampur dengan bau asap knalpot yang pekat. Ratusan pengemudi angkutan umum, pengemudi ojek daring, hingga pemilik kendaraan pribadi harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya demi mendapatkan beberapa liter bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.
Krisis kelangkaan BBM yang melanda wilayah Sulawesi Selatan dalam beberapa pekan terakhir telah mencapai titik kritis. Menanggapi situasi yang kian tak terkendali ini, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan merilis kebijakan drastis: menerapkan sistem ganjil genap untuk pembelian BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Solar di seluruh Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).
Investigasi Alur Distribusi dan Antrean Panjang
Penelusuran mendalam di lapangan menunjukkan bahwa kelangkaan ini tidak terjadi secara mendadak. Ada ketimpangan signifikan antara pasokan yang didistribusikan dengan lonjakan konsumsi masyarakat. Beberapa SPBU bahkan terpaksa tutup lebih awal karena stok BBM harian habis hanya dalam hitungan jam setelah pengiriman tiba.
Para pengemudi terpaksa mengular sejak subuh. Waktu tunggu yang biasanya hanya berkisar 10 hingga 15 menit kini membengkak menjadi 3 hingga 5 jam. Kondisi ini melumpuhkan efisiensi kerja para pekerja lapangan yang menggantungkan hidup pada roda transportasi.
"Kami bukan hanya kehilangan waktu di jalan, tapi juga kehilangan mata pencaharian harian karena habis untuk mengantre BBM," keluh Ridwan (42), seorang sopir angkutan kota yang ditemui di salah satu SPBU wilayah Jalan Perintis Kemerdekaan, Makassar.
Mekanisme Ganjil Genap dan Respon Masyarakat
Kebijakan ganjil genap ini mengacu pada angka terakhir pada plat nomor kendaraan yang disesuaikan dengan tanggal kalender berjalan. Kendaraan berplat nomor akhir ganjil hanya diizinkan mengisi BBM bersubsidi pada tanggal ganjil, demikian pula sebaliknya untuk plat nomor genap.
"Langkah pembatasan melalui sistem ganjil genap ini merupakan opsi darurat yang harus diambil pemerintah daerah untuk memurai kemacetan parah di sekitar SPBU, sekaligus memastikan distribusi Pertalite dan Solar bersubsidi lebih merata dan tepat sasaran," tegas perwakilan Pemprov Sulsel dalam keterangan resminya.
Berikut adalah ringkasan skema aturan baru pengisian BBM bersubsidi di Sulawesi Selatan:
| Kategori Parameter | Sebelum Kebijakan Ganjil Genap | Penerapan Aturan Baru |
|---|---|---|
| Jadwal Pembelian | Bebas Setiap Hari | Disesuaikan Plat Nomor & Tanggal Kalender |
| Jenis BBM Terdampak | Tidak Ada Pembatasan Khusus | Pertalite & Solar Bersubsidi |
| Pengawasan SPBU | Standar CCTV & Operator | Integrasi Sistem Digital & Pengawalan Petugas |
Ancaman Bagi Sektor Logistik dan Perekonomian
Dampak kelangkaan BBM bersubsidi ini merembet cepat ke berbagai sektor vital perekonomian daerah. Keterlambatan armada pengangkut logistik berpotensi memicu kenaikan harga bahan pokok di pasar-pasar tradisional Sulawesi Selatan.
Beberapa sektor kunci yang merasakan dampak langsung dari krisis ini meliputi:
- Sektor Transportasi Logistik: Truk pengangkut bahan pangan tertahan di SPBU, memperlambat distribusi barang antar-kabupaten.
- Jasa Transportasi Publik dan Ojek Online: Pendapatan harian merosot tajam akibat terbuangnya waktu operasional untuk antre.
- Sektor Pertanian dan Perikanan: Petani dan nelayan kecil kesulitan mendapatkan Solar untuk mesin traktor dan perahu penangkap ikan.
Meskipun sistem ganjil genap diharapkan mampu menekan antrean fisik di SPBU, pengamat ekonomi daerah mengingatkan bahwa kebijakan ini hanyalah penanganan simptomatik. Pemerintah bersama Pertamina mendesak diperlukannya evaluasi menyeluruh terhadap kuota distribusi dan pengawasan ketat untuk memutus rantai dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi oleh pihak industri yang tidak berhak.
Comments (0)