Luhut Minta Pembenahan Total Tata Kelola Program MBG, Ekonom Soroti Efisiensi

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi Indonesia masih berada di kisaran 5 persen year-on-year, sementara inflasi umum terjaga dalam sasaran Bank Indonesia sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen. Fundamental makro yang relatif stabil itu, bagaimanapun, tidak otomatis membuat belanja sosial berjalan mulus. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu andalan pemerintah, kini menghadapi tekanan pembenahan setelah Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan meminta tata laksana program itu diperbaiki secara menyeluruh saat bertemu Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Sudaryono pada Kamis, 20 Agustus 2026.

Pembenahan Menyeluruh, dari Dapur hingga Distribusi

Permintaan Luhut tidak main-main. Ia menilai MBG harus dibenahi total, bukan sekadar menambah anggaran menu atau memperluas jumlah penerima. Fokus utamanya adalah tata laksana, yaitu rangkaian pengelolaan program mulai dari perencanaan kebutuhan pangan, pengadaan bahan baku, pengolahan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur umum, hingga pendistribusian makanan ke sekolah dan posyandu. Dalam praktiknya, celah paling rawan justru berada di rantai ini: keterlambatan pasokan, data penerima yang belum akurat, hingga pemborosan logistik.

Catatan publik menunjukkan skala program ini sangat besar. Pada 2025, pemerintah mengalokasikan anggaran MBG sebesar Rp71 triliun dengan target menjangkau hingga 82,9 juta penerima di seluruh Indonesia melalui ribuan dapur SPPG. Menjelang 2026, cakupan terus diperluas sehingga biaya operasional ikut mengalami kenaikan, dan tren penambahan unit dapur pun masih berlanjut. Bagi Luhut, tanpa perbaikan pada sisi manajemen, efisiensi program akan tergerus meski anggaran terus bertambah.

Dua Sisi: Manfaat Gizi Melawan Beban Fiskal

Di satu sisi, MBG adalah instrumen penting untuk memperbaiki kualitas sumber daya manusia. Prevalensi stunting nasional yang masih berada di kisaran dua digit menuntut intervensi gizi langsung, dan MBG dinilai mampu menciptakan permintaan stabil bagi komoditas seperti telur, susu, beras, dan sayuran. Efek gandanya terasa di tingkat lokal: ribuan UMKM pemasok dan tenaga kerja dapur mendapatkan aliran pendapatan rutin, yang pada akhirnya menopang konsumsi rumah tangga di daerah.

Di sisi lain, beban yang ditanggung APBN tidak kecil. Rasio belanja program terhadap total belanja negara terus meningkat seiring perluasan cakupan, sementara penerimaan negara belum tentu tumbuh secepat itu. Jika pengelolaan tidak ketat, program berskala besar berisiko menciptakan inefisiensi yang menggerus ruang fiskal untuk sektor lain seperti infrastruktur dan pendidikan. Para ekonom juga mengingatkan bahwa lonjakan permintaan bahan pangan yang tidak diimbangi pasokan dapat menekan harga telur dan susu, yang berpotensi mendorong inflasi pangan lebih tinggi dari proyeksi.

Sentimen Pasar dan Kredibilitas Fiskal

Dari kacamata pelaku pasar, pembenahan MBG justru sinyal positif. Ketika pemerintah menunjukkan keseriusan menata belanja program, sentimen pasar terhadap pengelolaan fiskal cenderung membaik. Hal ini tercermin pada pergerakan indeks obligasi dan nilai tukar rupiah, yang selama ini sensitif terhadap kekhawatiran pelebaran defisit. Sebaliknya, jika tata laksana dibiarkan berantakan, kekhawatiran atas pemborosan dapat memicu capital outflow dari portofolio investasi dan menekan likuiditas domestik.

Pengamat kebijakan publik menilai langkah Luhut datang pada waktu yang tepat. "Evaluasi menyeluruh justru menunjukkan pemerintah serius menjaga kualitas program, bukan sekadar mengejar angka penerima," ujar seorang pengamat yang enggan disebutkan namanya. Menurutnya, kunci keberhasilan ada pada digitalisasi data penerima, transparansi pengadaan, serta evaluasi berkala yang berbasis indikator gizi, bukan hanya jumlah porsi yang dibagikan. Proyeksi jangka menengah pun lebih optimistis jika perbaikan ini dijalankan konsisten, karena dampak positif MBG terhadap gizi anak baru akan terlihat dalam beberapa tahun ke depan.

Proyeksi: Efisiensi sebagai Kunci

Ke depan, arah pembenahan yang diminta Luhut kemungkinan mencakup tiga hal: penyempurnaan basis data penerima manfaat, penguatan pengawasan rantai pasok, dan efisiensi pengadaan bahan pangan secara terpusat. Ketiganya berpotensi menekan biaya per porsi tanpa mengurangi kualitas gizi. Jika berhasil, valuasi dampak program terhadap pertumbuhan ekonomi akan lebih terukur, karena setiap rupiah belanja negara diharapkan menghasilkan manfaat gizi yang nyata.

Namun, para analis mengingatkan bahwa pembenahan tidak boleh berhenti pada tataran kebijakan. Eksekusi di lapangan, termasuk kesiapan BGN dan pemerintah daerah, menjadi penentu utama. Tanpa dukungan data yang akurat dan pengawasan yang independen, upaya pembenahan hanya akan menjadi wacana. Dengan kata lain, keberhasilan MBG ke depan bergantung pada konsistensi pemerintah menjalankan perbaikan, bukan sekadar pada besarnya angka anggaran yang dialokasikan.