Luhut Kenang Perjuangan Hilirisasi Nikel: Dulu Dicibir, Kini Berbuah

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan Badan Pusat Statistik (BPS) per akhir 2023, nilai ekspor produk olahan nikel Indonesia tercatat menembus US$34 miliar, melonjak nyaris sepuluh kali lipat dibandingkan periode sebelum kebijakan larangan ekspor bijih nikel berlaku penuh pada Januari 2020. Angka tersebut menjadi latar ketika Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengenang kembali perjalanan panjang kebijakan hilirisasi yang ia kawal bersama Menteri ESDM Bahlil Lahadalia.

Dalam sebuah kesempatan, Luhut menuturkan bahwa langkah menghentikan ekspor bahan mentah nikel pada masa awal tidaklah mulus. Ia dan Bahlil menghadapi gelombang keraguan, bahkan cemoohan dari berbagai pihak yang menilai kebijakan tersebut terlalu berisiko bagi perekonomian. Tekanan datang dari dalam maupun luar negeri, termasuk gugatan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) yang mempersoalkan larangan ekspor bijih nikel Indonesia. Namun, menurutnya, konsistensi pemerintah dalam menjalankan hilirisasi—proses mengolah komoditas mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi di dalam negeri—kini mulai membuktikan hasilnya secara nyata.

Di Satu Sisi: Lompatan Nilai Tambah dan Investasi

Dari sisi fundamental ekonomi, hilirisasi nikel mencatatkan kinerja yang sulit dibantah. Data BPS menunjukkan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap produk domestik bruto (PDB) tetap menjadi yang terbesar, sekitar 18-19 persen, dengan subsektor industri logam dasar tumbuh dua digit dalam beberapa tahun terakhir. Kawasan industri berbasis nikel seperti Morowali di Sulawesi Tengah dan Weda Bay di Maluku Utara bertransformasi menjadi pusat produksi feronikel, nickel pig iron, hingga bahan baku baterai kendaraan listrik.

Realisasi investasi di sektor pengolahan mineral juga mengalami kenaikan signifikan. Berdasarkan catatan Kementerian Investasi, komitmen penanaman modal di sektor hilirisasi mineral mencapai ratusan triliun rupiah dalam lima tahun terakhir, menyerap ratusan ribu tenaga kerja langsung. Neraca perdagangan Indonesia pun menikmati surplus beruntun sejak 2020, sebagian ditopang oleh membaiknya terms of trade—perbandingan harga ekspor terhadap harga impor—berkat ekspor produk olahan yang jauh lebih mahal ketimbang bijih mentah. Tren ini memperkuat likuiditas devisa dan menahan tekanan capital outflow pada pasar keuangan domestik.

"Hilirisasi adalah instrumen industrialisasi yang mengubah struktur ekspor Indonesia dari berbasis komoditas mentah menjadi produk setengah jadi dan jadi. Dampaknya terlihat pada penguatan neraca dagang dan penerimaan negara," demikian pandangan sejumlah ekonom terhadap kebijakan tersebut.

Di Sisi Lain: Kritik, Risiko, dan Pekerjaan Rumah

Namun demikian, kebijakan ini tidak lepas dari catatan kritis. Di sisi lain, para pengkritik menyoroti dominasi modal asing—terutama dari China—dalam kepemilikan smelter atau fasilitas peleburan, yang dinilai membuat penguasaan teknologi dan rantai nilai belum sepenuhnya berada di tangan pelaku domestik. Kekalahan Indonesia dalam sengketa dagang di WTO pada 2022 terkait larangan ekspor bijih nikel juga menunjukkan bahwa kebijakan ini menghadapi resistensi serius di tingkat global.

Aspek lingkungan menjadi sorotan lain. Sebagian besar smelter nikel di Indonesia masih mengandalkan pembangkit listrik tenaga batu bara, sehingga jejak karbon produk nikel Tanah Air relatif tinggi. Hal ini berpotensi menjadi hambatan ketika pasar global, khususnya Eropa dan Amerika Serikat, mulai menerapkan standar emisi ketat melalui mekanisme pungutan karbon atas produk impor. Selain itu, volatilitas harga nikel dunia sempat menekan margin industri secara signifikan. Harga nikel di London Metal Exchange (LME) sempat anjlok dari level sekitar US$48.000 per ton pada puncak 2022 ke kisaran US$16.000-17.000 per ton pada 2024, sebagian justru akibat melimpahnya pasokan dari Indonesia sendiri yang menekan harga global.

Proyeksi: Dari Feronikel Menuju Ekosistem Baterai

Ke depan, pemerintah memproyeksikan hilirisasi akan naik kelas menuju ekosistem baterai kendaraan listrik secara terintegrasi, mulai dari penambangan, pemurnian, produksi katoda, hingga sel baterai. Sejumlah proyek besar dengan nilai investasi miliaran dolar AS telah meneken komitmen dan ditargetkan berproduksi dalam beberapa tahun mendatang. Jika terealisasi sesuai proyeksi, nilai tambah yang dikantongi di dalam negeri berpotensi meningkat berlipat, sekaligus memperdalam struktur industri nasional.

Pada akhirnya, kenangan Luhut atas cibiran di masa awal hilirisasi mencerminkan realitas kebijakan ekonomi berskala besar: selalu ada pertaruhan antara biaya jangka pendek dan manfaat jangka panjang. Di satu sisi, data ekspor dan investasi menunjukkan tren positif yang fundamental dan berkelanjutan. Di sisi lain, tantangan tata kelola, keberlanjutan lingkungan, serta kemandirian teknologi masih menanti jawaban konkret. Bagi pelaku pasar dan pembuat kebijakan, sentimen pasar terhadap sektor ini akan sangat ditentukan oleh konsistensi pemerintah dalam menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip keberlanjutan, sehingga valuasi industri nikel nasional tetap menarik dalam portofolio investasi jangka panjang.