Luhut Kenang Awal Hilirisasi Nikel: Dicibir, Kini Ekspor Tembus US$30 Miliar

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Januari 2025, neraca perdagangan Indonesia membukukan surplus US$31,04 miliar sepanjang 2024, memperpanjang tren surplus lebih dari 50 bulan beruntun sejak Mei 2020. Salah satu penopang utamanya adalah lonjakan ekspor produk turunan nikel yang menembus kisaran US$30 miliar per tahun dalam tiga tahun terakhir, mengalami kenaikan lebih dari 25 kali lipat dibandingkan nilai ekspor nikel pada 2014 yang hanya sekitar US$1,1 miliar. Capaian tersebut tidak lepas dari kebijakan hilirisasi—pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah tinggi di dalam negeri—yang genap berjalan lima tahun sejak larangan ekspor bijih nikel berlaku penuh pada 1 Januari 2020.

Di balik deretan angka itu, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengenang perjuangan awal mengawal kebijakan tersebut bersama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia. Luhut menuturkan, keputusan menyetop ekspor bijih nikel mentah saat itu dihadapkan pada gelombang cibiran dan tekanan dari berbagai arah. Sebagian kalangan meragukan kemampuan Indonesia membangun industri pengolahan sendiri, sementara dari sisi eksternal muncul gugatan Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) melalui sengketa DS592 yang menguji konsistensi kebijakan ini di mata hukum perdagangan internasional.

Kami dicibir ketika memulai kebijakan ini. Tetapi kami meyakini satu hal: nilai tambah tidak boleh terus dinikmati negara lain. Kalau hilirisasi berjalan, devisa, lapangan kerja, dan teknologi akan ikut masuk, kenang Luhut.

Bahlil, yang ketika itu menjabat Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), menjadi garda terdepan merayu investor global untuk membangun smelter di dalam negeri. Hasilnya terlihat di kawasan Morowali di Sulawesi Tengah, Weda Bay di Maluku Utara, dan Konawe di Sulawesi Tenggara yang kini bertransformasi menjadi pusat industri pengolahan nikel terbesar di dunia.

Lima Tahun Hilirisasi: Lompatan Rantai Nilai

Data Kementerian ESDM menunjukkan lebih dari 40 smelter nikel telah beroperasi hingga 2024, naik tajam dari hanya dua fasilitas pengolahan sebelum era larangan ekspor. Produk yang dihasilkan bukan lagi bijih mentah, melainkan nickel pig iron (NPI), feronikel, matte nikel, hingga mixed hydroxide precipitate (MHP)—bahan baku katoda baterai kendaraan listrik. Dengan cadangan sekitar 21 juta ton atau sekitar seperlima cadangan dunia versi US Geological Survey, Indonesia kini menguasai lebih dari 50 persen pasokan nikel olah global, posisi yang secara fundamental mengubah peta rantai pasok industri baja nirkarat dan baterai dunia.

Di Satu Sisi: Fundamental Makro Menguat

Di satu sisi, pendukung kebijakan ini memiliki amunisi data yang sulit dibantah. Nilai tambah yang tadinya mengalir ke luar negeri kini tertahan di dalam negeri; defisit transaksi berjalan (current account deficit) menyempit dari sekitar 3 persen terhadap PDB pada 2014 menjadi di bawah 1 persen dalam beberapa tahun terakhir. Kawasan Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) saja menyerap lebih dari 80.000 tenaga kerja langsung. Indeks manufaktur juga mencerminkan dampaknya: Purchasing Managers Index (PMI) S&P Global per Januari 2025 berada di level 51,9, zona ekspansif, sebagian ditopang industri pengolahan logam dasar yang tumbuh di atas 5 persen year-on-year. Dari sisi likuiditas pasar modal, emiten berbasis nikel sempat menjadi primadona portofolio investor institusi pada 2021-2022.

Di Sisi Lain: Risiko Struktural Mengintai

Di sisi lain, sejumlah risiko struktural tidak bisa diabaikan begitu saja. Lonjakan pasokan dari Indonesia membuat harga nikel di London Metal Exchange (LME) mengalami penurunan dari rata-rata sekitar US$25.000 per ton pada 2022 menjadi kisaran US$16.000-17.000 per ton pada 2024—koreksi lebih dari 30 persen yang menekan valuasi emiten dan penerimaan ekspor per unit. Sentimen pasar juga dibayangi isu lingkungan karena mayoritas smelter masih ditopang pembangkit listrik tenaga batu bara, sehingga produk nikel Indonesia menghadapi pertanyaan dari investor berbasis prinsip ESG (environmental, social, governance). Kajian sejumlah lembaga memperkirakan lebih dari 75 persen kapasitas smelter dikendalikan perusahaan berafiliasi dengan Tiongkok, menimbulkan pertanyaan soal kedalaman transfer teknologi. Selain itu, pada laju produksi saat ini, sejumlah perhitungan memproyeksikan cadangan bijih nikel kadar tinggi (saprolit) hanya bertahan 10-15 tahun.

Proyeksi: Ujian Sesungguhnya Ada di Ekosistem Baterai

Ke depan, proyeksi sejumlah analis memperkirakan pasar nikel global masih akan mengalami surplus pasokan hingga 2026-2027, yang berarti tekanan harga belum akan segera berakhir. Ujian berikutnya adalah hilirisasi tahap kedua: melompat dari bahan setengah jadi menuju sel baterai dan kendaraan listrik utuh, sebagaimana diupayakan melalui proyek konsorsium LG-Hyundai dan rencana investasi CATL. Rasio nilai tambah per ton nikel harus terus dinaikkan agar devisa tidak sekadar mengejar volume. Pemerintah juga perlu menjaga konsistensi aturan, sebab ketidakpastian kebijakan berpotensi memicu capital outflow—keluarnya modal asing secara cepat—yang dapat menggerus likuiditas pasar domestik.

Pada akhirnya, kenangan Luhut dan Bahlil soal cibiran di masa awal hilirisasi mencerminkan satu pelajaran ekonomi klasik: kebijakan struktural menuntut ongkos politik di awal sebelum buahnya dinikmati kemudian. Data menunjukkan hilirisasi nikel berhasil mendongkrak nilai ekspor dan memperkuat neraca perdagangan, namun keberlanjutannya akan ditentukan oleh kemampuan Indonesia menjawab tantangan harga, lingkungan, dan pendalaman teknologi. Dua sisi mata uang ini layak dicermati secara berimbang oleh pelaku pasar maupun pembuat kebijakan.