Lonjakan Pekerja Muda di Sektor Informal: Peluang atau Ancaman?

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2024, proporsi pekerja muda berusia 15–24 tahun yang terserap di sektor informal menembus angka 82,4 persen, naik dari posisi 79,6 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Dari total sekitar 24,5 juta penduduk muda yang bekerja, lebih dari 20 juta di antaranya kini menggantungkan pendapatan dari aktivitas ekonomi tanpa ikatan kontrak formal, perlindungan sosial, atau jaminan keberlanjutan. Fenomena ini bukan sekadar tren sesaat, melainkan cerminan pergeseran struktural yang dipercepat oleh tekanan ekonomi global dan minimnya ekspansi sektor formal.

Untuk perspektif jangka panjang, porsi informalitas di kelompok usia yang sama pada 2019 masih tercatat 76,1 persen, sehingga dalam lima tahun terakhir terjadi kenaikan lebih dari 6 poin persentase. Indikator ini mencerminkan bahwa meskipun lapangan kerja tersedia, kualitasnya masih jauh dari standar decent work yang dicanangkan Organisasi Perburuhan Internasional (ILO).

Pergeseran Fundament Pasar Tenaga Kerja Muda

Secara year-on-year, terjadi penambahan porsi informalitas sebesar 2,8 poin persentase pada 2023–2024. Angka ini menyumbang lebih dari separuh tambahan angkatan kerja baru. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) untuk lulusan SMA/SMK masih bertengger di 8,7 persen, tertinggi di antara jenjang pendidikan lainnya, mendorong banyak pencari kerja muda masuk ke sektor informal sebagai katup pengaman. Di sisi lain, laporan Triwulanan Bank Indonesia menunjukkan indeks ekspektasi penyerapan tenaga kerja formal mengalami kontraksi selama tiga kuartal berturut-turut, menyiratkan bahwa pemulihan belum merata.

Platform digital berperan sebagai mesin penyerap utama. Data asosiasi internal memperkirakan lebih dari 4 juta mitra pengemudi dan kurir di Indonesia, mayoritas berusia di bawah 30 tahun, menggantungkan penghasilan dari aplikasi. Sementara itu, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaporkan tingkat literasi keuangan kelompok usia 18–25 tahun masih mandek di kisaran 38,7 persen, membuat mereka rentan terhadap volatilitas pendapatan dan jebakan utang konsumtif.

Dua Sisi Mata Uang Gig Economy

Pro: Fleksibilitas dan rendahnya hambatan masuk menjadi magnet. Gen Z dapat mengatur jam kerja, mengejar hasrat non-moneter, dan membangun portofolio dari berbagai sumber pendapatan. Model ini memacu ekonomi digital yang pada 2024 mencatatkan transaksi senilai Rp1.200 triliun, tumbuh 15 persen year-on-year. Bagi sebagian besar, ini adalah lompatan karier alternatif di tengah birokrasi rekrutmen korporasi yang dianggap kaku. Fleksibilitas juga memungkinkan mereka melanjutkan pendidikan atau mengikuti sertifikasi profesional untuk meningkatkan daya saing. Namun, jalur karier di sektor ini cenderung datar; mayoritas mitra pengemudi tidak memiliki jenjang promosi yang jelas.

Kontra: Di balik kenyamanan itu, risiko jangka panjang mengintai. Tanpa status karyawan formal, akses penuh ke BPJS Ketenagakerjaan—JKK, JKM, JHT, dan Jaminan Pensiun—tidak tersedia. Risiko kecelakaan kerja, kematian, dan hari tua menjadi beban pribadi. Volatilitas pendapatan menggerus kemampuan menabung; data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) menunjukkan hanya 22 persen pekerja informal muda yang memiliki rekening dengan saldo rata-rata di atas Rp5 juta. Lebih mengkhawatirkan, OJK mencatat lonjakan pengaduan pinjaman online ilegal sebesar 32 persen pada kuartal I-2025, dengan korban mayoritas berasal dari kalangan pekerja informal yang terjebak tanpa akses kredit formal. Survei daring independen juga menemukan bahwa 6 dari 10 pekerja gig mengalami kecemasan akibat ketidakpastian pendapatan.

“Kami mengamati bahwa meskipun pekerjaan informal memberikan kebebasan pendapatan saat ini, dalam jangka panjang dapat menghambat akumulasi modal manusia dan finansial. Model ini bisa menciptakan generasi sandwich baru tanpa bantalan pensiun,” ujar Dr. Andi Satria, ekonom pasar tenaga kerja INDEF, saat dihubungi awal pekan ini.

Proyeksi dan Pilihan Kebijakan

Proyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia di kisaran 5,0–5,2 persen pada 2025 diperkirakan belum cukup kuat menyerap tambahan 3 juta pencari kerja baru setiap tahunnya ke sektor formal. Investasi padat modal di era industri 4.0 tidak selalu berbanding lurus dengan penciptaan lapangan kerja tetap; capital outflow dan ketidakpastian geopolitik turut menahan laju ekspansi sektor riil. Di saat yang sama, transformasi keterampilan melalui program vokasi yang selaras dengan kebutuhan industri digital menjadi krusial agar pekerja muda tidak terjebak di segmen bernilai tambah rendah.

Di sinilah titik perimbangan perlu diarahkan. Pemerintah didorong merancang skema perlindungan sosial yang adaptif terhadap karakteristik gig, misalnya kontribusi berbasis transaksi yang dipotong langsung dari platform digital. Edukasi keuangan massif dan insentif tabungan jangka panjang bagi pekerja informal mendesak dilakukan.

“Pemerintah harus segera mengintegrasikan pekerja gig ke dalam sistem jaminan sosial nasional. Mekanisme premium otomatis per transaksi dapat menjadi solusi tanpa membebani arus kas pekerja,” kata Prof. Lita Dewi, Guru Besar Ekonomi Universitas Gadjah Mada.

Tanpa intervensi, angka 82,4 persen informalitas pekerja muda bukan sekadar statistik, melainkan bom waktu struktural yang akan membebani fiskal jaminan sosial di masa mendatang. Jika tren ini berlanjut, rasio ketergantungan jaminan sosial terhadap APBN berpotensi membengkak di luar proyeksi fiskal jangka menengah. Fundamental mikroekonomi rumah tangga pekerja muda perlu diperkuat seiring modernisasi pasar kerja, agar fleksibilitas tidak berubah menjadi kerentanan massal, dan berpotensi menciptakan lingkaran setan kemiskinan antargenerasi yang sulit diputus.