Literasi Keuangan RI Capai 69,57 Persen, Inklusi Tembus 93,61 Persen

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per awal 2026, indeks literasi keuangan nasional tercatat mengalami kenaikan signifikan hingga mencapai 69,57 persen, sementara indeks inklusi keuangan menembus 93,61 persen. Capaian ini mengonfirmasi bahwa sekitar tujuh dari sepuluh penduduk Indonesia kini memiliki pemahaman dasar mengenai produk dan layanan jasa keuangan, sebuah lompatan fundamental dibandingkan satu dekade lalu ketika rasio serupa masih berada di bawah 30 persen.

Sebagai konteks bagi pembaca awam, literasi keuangan merujuk pada kemampuan memahami konsep seperti bunga, inflasi, risiko, dan diversifikasi portofolio. Adapun inklusi keuangan mengukur seberapa luas akses masyarakat terhadap rekening bank, kredit, asuransi, hingga instrumen investasi. Kesenjangan antara keduanya selalu menjadi indikator yang dicermati analis dalam menilai kualitas pertumbuhan sektor keuangan, bukan sekadar kuantitasnya.

Tren Kenaikan dalam Satu Dekade

Dalam sepuluh tahun terakhir, tren literasi keuangan Indonesia bergerak konsisten ke atas. Pada 2013, indeks literasi hanya 21,84 persen, kemudian naik menjadi 29,66 persen pada 2016, 38,03 persen pada 2019, dan 49,68 persen pada 2022. Lonjakan ke level 69,57 persen pada 2026 menandai akselerasi year-on-year yang jauh lebih cepat dibandingkan periode sebelumnya, ketika kenaikan rata-rata hanya berkisar dua hingga tiga poin persentase per tahun.

Sejumlah faktor mendorong percepatan tersebut. Digitalisasi layanan keuangan, ekspansi uang elektronik dan QRIS, serta kampanye edukasi oleh regulator dan industri menjadi katalis utama. Pertumbuhan investor pasar modal yang didominasi kalangan muda turut memperkuat sentimen pasar terhadap produk investasi ritel seperti reksa dana dan obligasi negara, sehingga pemahaman masyarakat tentang risiko dan imbal hasil ikut terangkat.

Di Satu Sisi: Peluang bagi Perekonomian

Di satu sisi, inklusi keuangan yang mencapai 93,61 persen membuka ruang intermediasi yang lebih dalam. Masyarakat yang terhubung dengan sistem keuangan formal berpotensi meningkatkan tabungan, memperoleh pembiayaan produktif, dan mengakses perlindungan asuransi. Bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), akses kredit perbankan dapat menopang ekspansi usaha yang pada gilirannya menyerap tenaga kerja dan menggerakkan konsumsi domestik.

Dari perspektif makroekonomi, inklusi yang tinggi memperkuat transmisi kebijakan moneter. Ketika lebih banyak dana masyarakat berada di sistem perbankan, likuiditas perbankan meningkat dan efektivitas kebijakan suku bunga Bank Indonesia dalam mengendalikan inflasi menjadi lebih baik. Kedalaman pasar keuangan domestik juga dapat meredam dampak capital outflow, yakni keluarnya dana asing secara masif saat gejolak global, karena basis investor lokal yang lebih luas menjadi penyangga.

Peningkatan literasi keuangan adalah fondasi bagi stabilitas sistem keuangan. Namun angka inklusi yang tinggi tanpa pemahaman memadai ibarat memberikan kendaraan kepada pengemudi yang belum memahami rambu lalu lintas, ujar seorang pengamat perbankan di Jakarta.

Di Sisi Lain: Kesenjangan yang Mengkhawatirkan

Di sisi lain, selisih antara inklusi dan literasi yang mencapai sekitar 24 poin persentase menyimpan risiko serius. Kesenjangan ini mengindikasikan puluhan juta penduduk telah menggunakan produk keuangan tanpa memahami sepenuhnya mekanisme, biaya, dan risikonya. Fenomena tersebut tercermin dari masih maraknya pinjaman online ilegal, penipuan investasi berkedok skema ponzi, serta tingginya penggunaan layanan paylater untuk konsumsi yang tidak terencana.

Kontra lainnya, kualitas inklusi patut dipertanyakan. Memiliki rekening tidak otomatis berarti aktif bertransaksi atau menabung secara produktif. Sebagian rekening dibuka sekadar untuk menerima bantuan sosial pemerintah, sehingga secara valuasi ekonomi kontribusinya terhadap intermediasi keuangan relatif terbatas. Rasio rekening pasif terhadap total rekening menjadi pekerjaan rumah yang belum terselesaikan hingga kini.

Proyeksi dan Tantangan ke Depan

Ke depan, proyeksi peningkatan literasi keuangan akan sangat bergantung pada efektivitas edukasi berbasis digital dan integrasi kurikulum keuangan di sekolah. Target inklusi keuangan 98 persen pada 2045 menuntut percepatan literasi agar kesenjangan tidak semakin lebar. Kolaborasi regulator, perbankan, perusahaan teknologi finansial, dan komunitas menjadi kunci keberhasilan.

Bagi pembaca, capaian 2026 ini layak disambut optimistis namun tetap dengan kehati-hatian. Fundamental literasi yang kuat pada akhirnya menentukan apakah inklusi keuangan benar-benar menjadi mesin pertumbuhan ekonomi yang inklusif, atau justru menimbulkan kerentanan baru di tingkat rumah tangga akibat keputusan keuangan yang keliru.