Lima Indikator Kelas Ekonomi Bawah di Tengah Klaim Penurunan Kemiskinan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2024, tingkat kemiskinan nasional tercatat sebesar 9,03 persen atau sekitar 25,22 juta jiwa, turun dari 9,36 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara itu, kemiskinan ekstrem — kondisi ketika pendapatan harian berada di bawah 2,15 dollar AS berbasis purchasing power parity — berada di level 0,83 persen. Klaim penurunan kemiskinan ekstrem kembali mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto menyampaikan capaian tersebut dalam forum World Economic Forum (WEF) di Davos, Swiss, Januari 2025. Namun, di balik angka agregat, satu pertanyaan mendasar tetap relevan bagi publik: bagaimana mengidentifikasi warga yang masih berada di kelas ekonomi bawah?

Tren Kemiskinan: Antara Data Statistik dan Narasi Global

Di satu sisi, tren penurunan kemiskinan ekstrem merupakan capaian nyata. Dalam satu dekade terakhir, angka tersebut turun dari sekitar 4 persen pada 2014 menjadi di bawah 1 persen pada 2024. Program perlindungan sosial seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) berkontribusi menahan rumah tangga tetap berada di atas garis kemiskinan — batas pengeluaran minimum kebutuhan pokok — yang per Maret 2024 berada di kisaran Rp582.932 per kapita per bulan.

Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai penurunan angka kemiskinan ekstrem sebagian dipengaruhi perubahan metodologi penghitungan dan bantuan sosial temporer, bukan semata perbaikan pendapatan struktural. Rasio gini — ukuran ketimpangan pendapatan, di mana 0 berarti setara sempurna dan 1 berarti timpang sempurna — per Maret 2024 tercatat 0,379, nyaris stagnan dibandingkan tahun sebelumnya. Artinya, jurang antara kelompok kaya dan miskin belum menunjukkan penyempitan signifikan.

“Penurunan kemiskinan ekstrem patut diapresiasi, tetapi kerentanan justru menumpuk di kelompok tepat di atas garis kemiskinan. Mereka tidak miskin secara statistik, namun satu guncangan ekonomi saja bisa mendorong mereka jatuh miskin,” ujar seorang ekonom senior dari lembaga riset kebijakan publik di Jakarta.

Lima Indikator Warga Kelas Ekonomi Bawah

Pertama, pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan, yakni kurang dari Rp583 ribu per bulan. Kedua, proporsi belanja pangan di atas 60 persen dari total pengeluaran — semakin besar porsi pangan, semakin tipis ruang untuk menabung dan berinvestasi. Ketiga, tidak memiliki tabungan atau dana darurat; data OJK memang menunjukkan inklusi keuangan menembus 75 persen, tetapi saldo simpanan kelompok berpenghasilan rendah sangat minim dan literasi keuangan masih di bawah 50 persen. Keempat, bekerja di sektor informal tanpa jaminan sosial ketenagakerjaan — BPS mencatat pekerja informal masih sekitar 59 persen dari total angkatan kerja per Agustus 2024. Kelima, menempati hunian tidak layak berdasarkan kriteria BPS: berlantai tanah, berdinding bambu, atau tanpa akses sanitasi memadai.

Pro dan Kontra Klaim Penurunan Kemiskinan

Pro: pendekatan berbasis bantuan sosial terpadu dan pemutakhiran data penerima manfaat dinilai efektif menekan kemiskinan ekstrem hingga mendekati nol. Pemerintah menargetkan kemiskinan ekstrem 0 persen dan kemiskinan absolut turun ke kisaran 7–8 persen dalam lima tahun ke depan, sejalan dengan agenda pertumbuhan ekonomi 8 persen.

Kontra: kelompok rentan dan hampir miskin jumlahnya jauh lebih besar. Mengacu klasifikasi Bank Dunia, kelompok aspiring middle class — mereka yang sudah lepas dari kemiskinan tetapi belum aman secara ekonomi — mencakup lebih dari 100 juta penduduk Indonesia. Kenaikan harga pangan, pemutusan hubungan kerja, atau biaya kesehatan tak terduga dapat menyeret mereka kembali ke bawah garis kemiskinan dalam waktu singkat.

Proyeksi dan Tantangan Struktural

Ke depan, fundamental penurunan kemiskinan akan ditentukan oleh tiga faktor: penciptaan lapangan kerja formal, stabilitas harga pangan, dan produktivitas upah riil. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2025 di kisaran 4,7–5,5 persen year-on-year. Namun, sentimen pasar terhadap daya beli kelas menengah-bawah masih dibayangi laju konsumsi rumah tangga yang tumbuh di bawah 5 persen dalam beberapa kuartal terakhir, serta tekanan nilai tukar rupiah yang berpotensi memicu kenaikan harga barang impor.

Bagi pembaca, lima indikator di atas bukan sekadar label sosial, melainkan alat diagnosis keuangan pribadi. Memahami posisi ekonomi secara objektif adalah langkah pertama sebelum menyusun strategi perbaikan — mulai dari membangun dana darurat, mengakses jaminan sosial ketenagakerjaan, hingga meningkatkan keterampilan kerja. Tanpa intervensi struktural yang konsisten, baik di level kebijakan maupun rumah tangga, risiko jatuh ke jurang kemiskinan akan tetap membayangi jutaan warga yang berada tepat di tepi garis.