Likuiditas Perbankan Menyempit saat Kredit Tumbuh Melampaui Dana Pihak Ketiga

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per November 2024, tren pertumbuhan kredit perbankan nasional mengalami kenaikan yang bergerak signifikan di atas laju pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK). Pembiayaan kepada korporasi dan sektor infrastruktur menjadi motor utama ekspansi, dengan pertumbuhan kredit secara year-on-year mencapai 12,8 persen. Sementara itu, kolektibilitas DPK hanya tumbuh 8,3 persen pada periode yang sama, menciptakan celah sebesar 4,5 persen poin. Kondisi ini menandakan bahwa likuiditas industri perbankan sedang mengalami penurunan tekanan, di mana arus keluar dana untuk pembiayaan lebih besar dibandingkan arus masuk pendanaan baru. Ketimpangan struktural tersebut telah mengangkat perhatian regulator, yang mengakui adanya tekanan terhadap likuiditas perbankan dalam rapat koordinasi stabilitas sistem keuangan terakhir.

Kondisi likuiditas yang semakin menipis tidak terlepas dari dinamika sentimen pasar yang berubah sepanjang tahun ini. Deposito berjangka, yang selama beberapa tahun terakhir menjadi andalan stabilitas pendanaan, kini menghadapi persaingan ketat dari instrumen investasi lain. Masyarakat mulai melakukan diversifikasi portofolio ke surat berharga negara dan reksa dana, sehingga pertumbuhan tabungan dan giro di beberapa bank besar mengalami perlambatan. Akibatnya, rasio kredit terhadap dana pihak ketiga (loan-to-deposit ratio) di sejumlah bank umum telah mendekati ambang batas 92 persen, naik dari rata-rata 87 persen pada posisi akhir 2023. Kenaikan rasio ini mencerminkan bahwa setiap rupiah dana yang dihimpun bank kini harus diputar lebih agresif untuk memenuhi permintaan kredit yang tetap ekspansif.

Jurang Pertumbuhan Kredit dan DPK Semakin Lebar

Proyeksi awal tahun ini sebenarnya telah memperkirakan adanya recovery kredit pasca-pandemi, namun realisasinya melampaui ekspektasi banyak pihak. Di satu sisi, lonjakan kredit sebesar 12,8 persen year-on-year adalah sinyal positif bahwa aktivitas ekonomi riil mulai bergairah kembali. Permintaan modal kerja dari sektor manufaktur dan perdagangan besar meningkat tajam, didorong oleh realisasi proyek infrastruktur pemerintah yang menyerap rantai pasok domestik. Di sisi lain, perlambatan DPK menjadi indikasi bahwa basis pendanaan perbankan tidak sekuat ekspansi aset produktifnya. Jika tren ini berlanjut tanpa koreksi, jurang antara kredit dan DPK bisa memicu kenaikan suku bunga pinjaman secara struktural, karena bank akan terpaksa membayar lebih mahal untuk menarik dana segar demi menjaga kelancaran operasional.

Fenomena ini juga tercermin dalam pergerakan indeks harga saham perbankan yang mengalami koreksi sebesar 3,2 persen dalam tiga bulan terakhir. Investor mulai melakukan valuasi ulang terhadap fundamental emiten perbankan, mengingat potensi biaya dana yang lebih tinggi akan menekan margin bunga bersih (net interest margin) pada kuartal-kuartal mendatang. Beberapa analis memperkirakan bahwa NIM perbankan nasional bisa menyusut 5 hingga 10 basis poin pada semester pertama 2025 jika tekanan likuiditas persisten dan Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level saat ini.

Tekanan Likuiditas dan Dinamika Pasar Global

Tidak hanya berasal dari dalam negeri, tekanan terhadap likuiditas perbankan Indonesia juga dipengaruhi oleh kondisi pasar keuangan global. Capital outflow dari pasar emerging markets, termasuk Indonesia, terus terjadi seiring dengan ketidakpastian kebijakan moneter bank sentral Amerika Serikat. Aliran keluar modal asing dari portofolio obligasi pemerintah dan saham domestik berdampak pada pasar valuta asing, yang kemudian mempersempit ruang gerak likuiditas rupiah di perbankan. Dalam kondisi seperti ini, bank-bank umum kerap mengandalkan fasilitas likuiditas dari Bank Indonesia atau menerbitkan sertifikat deposito untuk menutupi kebutuhan dana jangka pendek.

"Ketika pertumbuhan kredit secara konsisten melampaui DPK dalam jangka waktu cukup panjang, tekanan pada rasio likuiditas menjadi tak terhindari. Bank-bank dengan buffer modal besar mungkin masih memiliki daya tahan, tetapi bagi perbankan menengah dan kecil, ini adalah sinyal kuat untuk menyesuaikan ulang komposisi portofolio pembiayaan agar tidak terjebak dalam mismatch pendanaan," ujar pengamat perbankan senior.

Kenaikan suku bunga deposito yang dilakukan beberapa bank besar belakangan ini merupakan respons langsung terhadap kondisi tersebut. Namun, strategi perang suku bunga di antara bank-bank penerima DPK justru berpotensi memperburuk biaya intermediasi, yang pada akhirnya akan diteruskan kepada debitur dalam bentuk kredit yang lebih mahal. Dalam jangka panjang, hal ini bisa menghambat momentum pemulihan ekonomi yang selama ini ditopang oleh ekspansi kredit yang relatif terjangkau.

Dua Sisi: Peluang Ekspansi versus Risiko Stabilitas

Di satu sisi, pertumbuhan kredit di atas angka 10 persen year-on-year mencerminkan optimisme yang kuat terhadap fundamental ekonomi domestik. Realisasi investasi baik dari sektor publik maupun swasta mulai menguat, menciptakan permintaan terhadap pembiayaan jangka menengah dan panjang. Kondisi ini sejalan dengan target pemerintah untuk menjaga momentum pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) di kisaran 5 persen pada 2025, di mana perbankan berperan sebagai katalis utama penyaluran modal ke sektor produktif.

Di sisi lain, ketidakseimbangan antara aset produktif dan sumber pendanaan menciptakan risiko stabilitas sistem keuangan yang tidak bisa dianggap remeh. Jika deposan institusional memutuskan untuk memindahkan dana besar ke instrumen dengan imbal hasil lebih menarik atau ke pasar luar negeri, maka tekanan likuiditas bisa berubah menjadi krisis kepercayaan dalam waktu singkat. Proyeksi berbagai lembaga pemeringkat dan konsultan keuangan menunjukkan bahwa isu likuiditas akan tetap menjadi tema dominan hingga kuartal kedua 2025, terutama jika pertumbuhan DPK tidak mengalami percepatan signifikan.

Oleh karena itu, diperlukan sinkronisasi kebijakan antara OJK, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan untuk memastikan bahwa ekspansi kredit tidak berjalan sendirian tanpa didukung oleh basis pendanaan yang sehat. Insentif bagi penghimpunan dana jangka panjang, penguatan pasar surat berharga negara, dan pengawasan ketat terhadap profil risiko likuiditas bank menjadi kunci menjaga keseimbangan antara mendorong pertumbuhan dan menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.