Larangan 20 Hari untuk Eks Jampidsus Tersangka Korupsi

Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia memberlakukan pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Febri Ardiansyah dan Don Ritto. Keduanya dilarang meninggalkan wilayah Indonesia selama 20 hari ke depan, menyusul permohonan resmi dari Kepolisian Daerah Metro Jaya yang tengah mengusut dugaan tindak pidana korupsi.

Langkah Preventif Berdasarkan Hukum

Pencegahan ini didasarkan pada Pasal 16 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Direktorat Jenderal Imigrasi berwenang melarang seseorang keluar negeri jika terdapat permintaan dari penegak hukum, seperti kepolisian, kejaksaan, atau KPK, untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan, atau penuntutan. Kepala Bagian Humas dan Umum Ditjen Imigrasi, Ahmad Nur Saleh, menjelaskan bahwa surat pencegahan diterbitkan segera setelah menerima surat dari Polda Metro Jaya. “Kami langsung memproses dan memasukkan nama kedua orang tersebut ke dalam daftar pencegahan. Selama 20 hari, petugas di seluruh tempat pemeriksaan imigrasi akan menolak keberangkatan mereka,” ujar Ahmad.

Masa berlaku 20 hari bukanlah batas mutlak. Apabila penyidik memerlukan waktu lebih panjang, mereka dapat mengajukan perpanjangan pencegahan. Ketentuan ini memberikan fleksibilitas bagi aparat sekaligus melindungi hak warga negara untuk tidak dibatasi secara berlebihan. Selama masa pencegahan, Febri dan Don Ritto tetap dapat beraktivitas di dalam negeri, namun tidak dapat bepergian ke luar negeri.

Profil Singkat Febri Ardiansyah

Febri Ardiansyah bukan nama asing di dunia penegakan hukum. Ia pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) pada era Jaksa Agung ST Burhanuddin. Sebelum menduduki posisi tersebut, kariernya didedikasikan untuk mengungkap berbagai kasus besar, termasuk tindak pidana korupsi yang melibatkan pejabat publik dan pengusaha. Namun, pada pertengahan tahun lalu, ia dinonaktifkan dari jabatannya seiring dengan bergulirnya isu penanganan perkara yang menuai sorotan.

Sementara itu, Don Ritto disebut-sebut sebagai rekan yang terkait dalam perkara yang sama. Hingga saat ini, detail hubungan antara keduanya belum dijelaskan secara rinci oleh penyidik. Namun, langkah pencegahan yang serentak mengindikasikan bahwa mereka dianggap memiliki keterkaitan yang signifikan dalam pusaran kasus yang sedang diselidiki.

Kasus yang Melatarbelakangi

Polda Metro Jaya belum secara terbuka mengumumkan konstruksi perkara dugaan korupsi yang menjerat kedua pihak. Berdasarkan informasi yang dihimpun dari sumber internal, penyelidikan bermula dari laporan masyarakat tentang dugaan penyimpangan dalam penanganan suatu perkara saat Febri masih menjabat sebagai Jampidsus. Ada indikasi penerimaan suap atau gratifikasi yang diduga memengaruhi keputusan penuntutan. Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Trunoyudo Wisnu Andiko, menyatakan bahwa pencegahan ini adalah bagian dari strategi penegakan hukum. “Kami perlu memastikan bahwa yang bersangkutan tidak melarikan diri atau menghilangkan barang bukti selama proses penyelidikan berlangsung. Pengajuan pencegahan adalah langkah yang lazim dilakukan,” katanya.

Kasus yang melibatkan mantan pejabat tinggi Kejaksaan Agung ini otomatis mengundang perhatian publik dan pengamat hukum. Mereka mencermati apakah proses akan berjalan transparan dan akuntabel, mengingat posisi strategis kejaksaan dalam sistem peradilan pidana. Beberapa pihak khawatir adanya benturan kepentingan atau intervensi yang dapat menghambat pengungkapan kasus.

Reaksi dan Implikasi

Masyarakat anti-korupsi menyambut positif langkah cekatan Polda Metro Jaya. Koordinator Masyarakat Anti-Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman, menilai pencegahan ini sebagai sinyal bahwa tidak ada kekebalan hukum bagi mantan pejabat tinggi. “Ini adalah praktik baik yang harus diapresiasi. Polda Metro harus melanjutkan dengan pengumpulan alat bukti yang cukup agar kasus ini tidak hanya berhenti di permukaan,” ujarnya melalui pesan singkat.

Dari perspektif hukum, pencegahan keluar negeri merupakan tindakan administratif, bukan pemidanaan. Hak asasi tersangka tetap dilindungi, namun kepentingan penyidikan lebih diutamakan agar potensi pelarian pelaku dapat diminimalkan. Bagi Febri dan Don, larangan ini bisa menjadi periode yang tidak nyaman karena setiap gerak-gerik mereka mendapat sorotan, sekaligus membatasi mobilitas lintas batas yang mungkin biasa mereka lakukan sebelumnya.

Di media sosial, nama Febri sempat menjadi trending topic. Sebagian warganet mempertanyakan kredibilitas institusi kejaksaan, sementara yang lain meminta publik menunggu hasil penyelidikan resmi. Suara pro dan kontra bermunculan, mencerminkan polarisasi tipikal dalam kasus yang menimpa figur publik.

Dinamika ke Depan

Dengan berlakunya pencegahan, kini bola berada di tangan penyidik Polda Metro Jaya untuk mempercepat proses pengumpulan alat bukti. Publik menanti apakah kasus ini akan naik ke tahap penyidikan dan menetapkan tersangka secara definitif. Sekalipun masa pencegahan awal hanya 20 hari, patut dicermati apakah akan ada pengajuan perpanjangan pada pekan-pekan berikutnya.

Kejaksaan Agung sendiri belum berkomentar banyak, namun seorang pejabat yang enggan disebut namanya menyatakan bahwa institusinya menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan siap bersikap kooperatif jika diperlukan. Sementara itu, belum ada pernyataan resmi dari Febri Ardiansyah maupun Don Ritto. Hingga berita ini ditulis, kedua nama tersebut masih terdaftar dalam sistem pencegahan imigrasi dan tidak terlihat di bandara atau pelabuhan internasional.

Bagi dunia penegakan hukum, drama ini menjadi ujian integritas yang penting. Transparansi, kecepatan, dan profesionalisme dalam mengusut kasus yang melibatkan mantan petinggi kejaksaan akan menentukan kepercayaan publik terhadap komitmen pemberantasan korupsi yang sesungguhnya. Satu hal yang pasti: selama 20 hari mendatang, Febri Ardiansyah dan Don Ritto harus bersabar di tanah air, sembari menanti langkah berikutnya dari Polda Metro Jaya.

Baca juga:

• Gol Inggris di Perempat Final 2026 Dituding Skandal Wasit Terbesar
• Brownies Ketan 'It's Me Time' Raih Pasar Global Berkat BRI