Lampung — Antrean Bio Solar Mengular Meski Distribusi Tembus 108 Persen

Anomali distribusi bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kembali mencuat di Provinsi Lampung. Kendati PT Pertamina mencatat realisasi penyaluran Bio Solar telah melonjak hingga 14,9 persen atau menembus 108 persen dari kuota normal sepanjang tahun berjalan, pemandangan antrean truk dan kendaraan niaga di berbagai stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) justru kian mengular tak terkendali.

Penelusuran tim investigasi di lapangan menemukan bahwa deretan kendaraan pengantre BBM subsidi tidak hanya memadati area dispenser pengisian, melainkan telah meluap hingga memakan sebagian besar bahu jalan arteri nasional. Kondisi ini memicu kemacetan parah serta meningkatkan risiko kecelakaan lalu lintas secara signifikan di sejumlah titik vital.

Kronologi dan Pemetaan Titik Krisis di Lapangan

Krisis antrean bahan bakar subsidi di wilayah Lampung terpantau meluas di beberapa koridor logistik utama. Berdasarkan pantauan berkala sejak pagi hingga sore hari, alur kemacetan di SPBU membentuk pola yang terus berulang setiap harinya:

1. Pukul 06.00 – 09.00 WIB: Puluhan armada truk logistik lintas Sumatra mulai memadati bahu jalan di sepanjang Jalur Lintas Kurungan Nyawa (SPBU 24.35358) dan Jalan ZA Pagar Alam (SPBU 24.351.93), memicu simpul kemacetan saat jam berangkat kerja.
2. Pukul 12.00 – 15.00 WIB: Antrean meluas ke koridor bypass Jalan Soekarno-Hatta Rajabasa (SPBU 23.351.01), di mana pengemudi terpaksa mematikan mesin kendaraan di badan jalan demi menunggu pasokan tangki tiba.
3. Pukul 16.00 – 19.00 WIB: Penumpukan kendaraan angkutan barang mencapai puncaknya di kawasan pesisir, khususnya SPBU 24.352.39 dan SPBU 24.352.43 di Jalan Yos Sudarso, menyebabkan laju kendaraan umum tersendat total.

"Kami harus mengantre berjam-jam bahkan sejak subuh hanya untuk mendapatkan jatah Bio Solar. Jika kuota dikatakan surplus atau tembus seratus persen lebih, mengapa di lapangan kami justru makin sulit mendapatkan solar subsidi?" ujar salah seorang sopir ekspedisi di Rajabasa.

Paradoks Pasokan dan Potensi Kebocoran Distribusi

Jurang pemisah antara data administratif dan realitas lapangan memperkuat dugaan adanya persoalan mendasar dalam tata kelola serta pengawasan BBM subsidi. Tingginya angka konsumsi yang melampaui kuota resmi seharusnya mampu meredam kelangkaan, bukan justru melahirkan antrean berkepanjangan yang melumpuhkan mobilitas publik.

Kondisi ini diperparah dengan munculnya antrean pada jenis BBM khusus penugasan (JBKP) seperti Pertalite di beberapa titik SPBU dalam kota. Fenomena tersebut mengindikasikan bahwa ketergantungan masyarakat terhadap bahan bakar bersubsidi berada pada level kritis, sementara mekanisme pembatasan dan pengawasan digital belum sepenuhnya mampu menekan disparitas konsumsi secara merata.

• Disparitas Pasokan: Ketimpangan distribusi antarwilayah memicu migrasi kendaraan logistik ke SPBU tertentu di jalur lintas utama.
• Hambatan Logistik: Antrean panjang mengorbankan efisiensi waktu pengiriman barang pokok dan membebani ongkos operasional sopir.
• Kerawanan Lalu Lintas: Penggunaan bahu jalan umum sebagai kantong parkir darurat mempersempit ruang gerak pengguna jalan lain.

Pemerintah daerah bersama pihak regulator kini didesak untuk melakukan audit komprehensif terhadap rantai pasok dan digitalisasi transaksi pengisian BBM di Lampung, guna memastikan solar subsidi benar-benar terserap oleh sektor yang berhak tanpa menimbulkan kekacauan di ruang publik.