Konversi Kompor Gas ke Listrik Dorong Kebutuhan Daya Nasional

Berdasarkan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral serta proyeksi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional per 2024, permintaan listrik nasional diproyeksikan mengalami kenaikan signifikan hingga mencapai 1.813 terawatt hour (TWh) pada 2060. Angka ini setara dengan hampir lima kali lipat konsumsi listrik nasional pada 2023 yang berada di kisaran 380 TWh. Salah satu pendorong utama tren tersebut adalah rencana konversi kompor liquefied petroleum gas (LPG) ke kompor induksi listrik, yang berpotensi menambah kebutuhan daya hingga 53 gigawatt (GW).

Listrik dalam konteks ini diukur dalam satuan TWh untuk konsumsi energi dan GW untuk kapasitas pembangkit. Konversi 1 GW setara dengan kebutuhan daya sekitar 700 ribu rumah tangga. Artinya, tambahan 53 GW bukan angka kecil—ia menuntut pembangunan infrastruktur pembangkit, transmisi, dan distribusi yang masif dalam tiga dekade ke depan.

Di Satu Sisi: Efisiensi Energi dan Pengurangan Impor

Pemerintah menilai konversi ini sebagai langkah strategis untuk menekan defisit neraca perdagangan. Sepanjang 2023, impor LPG nasional mencapai sekitar 7,5 juta ton dengan nilai mendekati US$ 5 miliar. Ketergantungan pada impor membuat posisi Indonesia rentan terhadap gejolak harga minyak dan sentimen pasar global.

Dari perspektif fiskal, subsidi LPG 3 kilogram menelan anggaran sekitar Rp 80 triliun per tahun. Jika sebagian konsumsi dialihkan ke listrik, tekanan subsidi dapat dikurangi secara bertahap. Selain itu, kompor induksi memiliki efisiensi termal sekitar 85 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan kompor gas yang hanya berkisar 40 hingga 50 persen. Artinya, energi yang dibutuhkan untuk memanaskan jumlah air yang sama lebih sedikit.

“Konversi ke listrik bukan sekadar soal mengganti alat, melainkan restrukturisasi fundamental dalam bauran energi nasional. Ini peluang emas untuk mendorong energi terbarukan,” ujar seorang analis kebijakan energi dari lembaga riset independen.

Di Sisi Lain: Kesiapan Infrastruktur dan Daya Beli Masyarakat

Meski prospeknya menjanjikan, sejumlah ekonom mengingatkan risiko eksekusi. Tambahan beban 53 GW memerlukan investasi pembangkit yang diperkirakan menembus US$ 80 miliar hingga 2060. Tanpa peningkatan kapasitas pembangkit terbarukan, kebutuhan ini berpotensi dipenuhi dari pembangkit fosil, yang justru meningkatkan emisi karbon.

Dari sisi rumah tangga, harga kompor induksi beserta peralatan pendukungnya masih berada di kisaran Rp 500 ribu hingga Rp 1,5 juta per unit. Sementara tarif listrik rumah tangga saat ini sekitar Rp 1.444 per kWh untuk golongan 1.300 VA. Perbandingan biaya operasional bulanan antara kompor gas dan kompor induksi masih menjadi perdebatan, terutama bagi rumah tangga berpendapatan rendah.

Likuiditas PLN sebagai operator utama juga menjadi sorotan. Rasio utang terhadap ekuitas perseroan berada pada level yang perlu dicermati, sehingga penambahan beban investasi besar berpotensi memperbesar risiko fiskal. Capital outflow dari sektor energi global turut memengaruhi biaya pinjaman yang harus ditanggung.

Proyeksi dan Sentimen Pasar

Jika program konversi berjalan sesuai target, kebutuhan listrik tambahan 53 GW setara dengan kapasitas 25 hingga 30 pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berukuran 2.000 MW. Namun, jika diarahkan ke energi terbarukan seperti tenaga surya dan air, komposisinya bisa lebih ramah lingkungan.

Pemerintah menargetkan uji coba konversi di beberapa kota besar pada 2025 hingga 2026, dengan sasaran awal 500 ribu rumah tangga. Keberhasilan tahap awal akan menentukan valuasi proyek jangka panjang dan kepercayaan investor terhadap fundamental transisi energi Indonesia. Tren ini juga akan menjadi indikator penting bagi portofolio investasi di sektor infrastruktur ketenagalistrikan.

Dengan segala tantangan dan peluangnya, konversi kompor LPG ke listrik bukan sekadar kebijakan teknis, melainkan cerminan arah baru kebijakan energi nasional yang menuntut keseimbangan antara ambisi iklim, kesiapan infrastruktur, dan daya beli masyarakat.