Klaim Purbaya: Transfer SAL Rp 400 Triliun Pacu Pertumbuhan

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menyatakan keyakinannya bahwa pengalihan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) senilai Rp400 triliun dari Bank Indonesia ke dalam saluran fiskal pemerintah mampu mempercepat laju pertumbuhan ekonomi nasional. Klaim tersebut disampaikan di tengah upaya pemerintah mencari sumber pertumbuhan baru di luar instrumen moneter yang selama ini menjadi andalan.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal ketiga 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,02% secara tahunan, sedikit di bawah target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025 sebesar 5,2%. Sementara itu, likuiditas perbankan masih tergolong longgar dengan rasio Alat Likuid terhadap Dana Pihak Ketiga (AL/DPK) berada di level 28,1% per September 2025, menurut data Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dari Cadangan APBN ke Suntikan Fiskal: Skema Teknis Pengalihan

SAL merupakan akumulasi sisa lebih anggaran tahun-tahun sebelumnya yang disimpan di Bank Indonesia dalam bentuk surat berharga negara dan giro pemerintah. Dana sebesar Rp400 triliun itu, jika ditarik dan dialirkan ke kas negara, akan meningkatkan kapasitas belanja pemerintah tanpa harus menambah utang baru. Purbaya menjelaskan bahwa mekanisme pengalihan akan dilakukan secara bertahap melalui pembelian kembali (buyback) surat berharga negara yang dipegang BI, atau melalui penarikan langsung giro pemerintah yang akan dikonversi menjadi uang beredar di sektor riil.

Di satu sisi, langkah ini dapat diartikan sebagai mobilisasi dana menganggur yang selama ini “parkir” di neraca bank sentral. Dana tersebut akan diinjeksikan ke proyek infrastruktur prioritas, program padat karya, subsidi sektor produktif, dan bantuan sosial sehingga langsung menyentuh konsumsi rumah tangga dan investasi. Pemerintah memperkirakan penambahan belanja ini mampu mendongkrak Produk Domestik Bruto (PDB) sekitar 0,4–0,6% dalam dua tahun ke depan, dengan asumsi efek pengganda fiskal yang moderat.

Argumentasi Pro-Pertumbuhan: Dampak Langsung terhadap Sektor Riil

Jika dana SAL benar-benar mengalir ke proyek, pertumbuhan ekonomi dapat terakselerasi melalui peningkatan konsumsi pemerintah yang berkontribusi sekitar 9% terhadap PDB. Proyek infrastruktur transportasi, energi, dan konektivitas digital yang selama ini tertahan oleh keterbatasan ruang fiskal akan mendapatkan kepastian pendanaan. Hal ini, pada gilirannya, menarik investasi swasta melalui perbaikan iklim usaha dan penurunan biaya logistik.

Selain itu, peningkatan belanja bantuan sosial dan subsidi tepat sasaran akan langsung menopang daya beli masyarakat bawah. Dengan tingkat kemiskinan yang masih di kisaran 9,1% per Maret 2025, transfer tunai dan penciptaan lapangan kerja dari proyek padat karya bisa menurunkan tekanan sosial sekaligus menambah konsumsi domestik. “Penggunaan SAL yang selama ini idle ibarat membangunkan raksasa tidur. Dana ini bisa menjadi amunisi fiskal tanpa menambah beban bunga,” kata Purbaya dalam paparannya.

Sisi Lain: Risiko Inflasi, Stabilitas Moneter, dan Efek Penyesakan

Di sisi lain, para ekonom mengingatkan bahwa pengalihan dana sebesar itu dari sistem perbankan ke sektor riil berpotensi mengganggu keseimbangan moneter. Penarikan mendadak dana pemerintah dari Bank Indonesia dapat mengurangi likuiditas di pasar uang antar bank, mendorong kenaikan suku bunga jangka pendek, atau mempersempit ruang bagi bank dalam menyalurkan kredit. Bank Indonesia, yang juga memegang sebagian SAL dalam bentuk SBN, bisa mengalami penurunan neraca yang berdampak pada persepsi pasar terhadap kemandirian bank sentral.

Selanjutnya, lonjakan uang beredar akibat pengeluaran pemerintah yang masif dapat memicu tekanan inflasi. Tingkat inflasi inti per September 2025 sebesar 2,8% masih terjaga, tetapi jika belanja tidak diimbangi dengan kapasitas produksi dan distribusi yang memadai, harga barang dan jasa bisa meningkat. Risiko lainnya adalah terjadinya capital outflow jika investor asing menilai kebijakan fiskal ekspansif tidak diiringi oleh pengelolaan utang yang hati-hati. Dana SAL yang dipindahkan bisa dianggap sebagai monetisasi defisit secara tidak langsung, yang dapat menggerus kepercayaan terhadap rupiah.

Pandangan Analis dan Proyeksi Pasar

Rully Setiawan, analis ekonomi senior dari Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Moneter (LPEM), menyatakan bahwa langkah ini mengandung dilema klasik antara pertumbuhan dan stabilitas. “Bila dana SAL sepenuhnya ditarik, setara dengan sekitar 2,5% dari PDB, maka multiplier effect-nya bisa signifikan asalkan kebocoran anggaran bisa diminimalkan. Namun, sisi moneter harus diperkuat dengan koordinasi yang erat antara Kementerian Keuangan dan BI, termasuk menjaga agar tidak terjadi persaingan likuiditas antara lembaga keuangan,” katanya.

Sentimen pasar surat berharga juga akan menjadi tolok ukur. Imbal hasil obligasi pemerintah seri acuan tenor 10 tahun yang kini berada di 6,8% berpotensi naik jika mekanisme buyback dianggap memaksa BI untuk melepas SBN secara besar-besaran ke pasar sekunder. Sebaliknya, jika penarikan dilakukan melalui giro dan diimbangi oleh operasi moneter yang akomodatif, dampaknya bisa lebih terkendali.

Di luar perdebatan, publik kini menanti cetak biru yang lebih detail dari pemerintah: jadwal penarikan, alokasi sektoral, serta mitigasi terhadap risiko-risiko yang telah diidentifikasi. Tanpa transparansi dan koordinasi yang solid, klaim bahwa SAL Rp400 triliun akan mendorong pertumbuhan bisa berubah menjadi beban baru bagi stabilisasi jangka pendek. Kebijakan ini, sebagaimana banyak langkah besar lainnya, akan dibuktikan oleh eksekusi di lapangan, bukan oleh angka di atas kertas.

Baca juga:

• Inggris Hempaskan Norwegia 3-1, Amankan Tiket Semifinal Piala Dunia 2026
• Kacamata AR Ubah Suara Jadi Teks Bantu Komunikasi Tunarungu