Kisah Putra Makassar yang Menjabat Menteri Keuangan Thailand

Sejarah Asia Tenggara menyimpan benang merah yang kerap luput dari perhatian: jejak diaspora Bugis-Makassar di jantung birokrasi Kerajaan Siam, kini Thailand. Salah satu puncak narasi itu adalah terpilihnya seorang putra Makassar sebagai pejabat tinggi pengelola keuangan kerajaan pada periode krusial modernisasi Siam. Posisi yang hari ini setara dengan Menteri Keuangan Thailand itu menjadi bukti mobilitas vertikal lintas bangsa yang langka, bahkan untuk ukuran abad ke-21.

Berdasarkan catatan sejarah ekonomi Asia Tenggara yang dikompilasi para sejarawan, jalur rempah dan jaringan maritim Nusantara abad ke-17 hingga ke-19 membawa gelombang migrasi signifikan dari Sulawesi Selatan menuju Semenanjung Malaya, pesisir timur Sumatera, Kalimantan, hingga ke daratan Siam. Komunitas Bugis dan Makassar dikenal sebagai pelaut ulung sekaligus juru tawar dagang yang tangguh. Mereka tidak sekadar berlabuh; banyak di antaranya yang menetap, membangun jaringan bisnis, lalu menapaki tangga sosial-politik di kerajaan-kerajaan penerima.

Di satu sisi, pencapaian ini merefleksikan terbukanya struktur elite Siam terhadap talenta asing, terutama mereka yang menguasai seluk-beluk perdagangan internasional dan administrasi fiskal. Di sisi lain, fakta bahwa seorang pendatang dari Makassar bisa menduduki jabatan setingkat menteri keuangan menggambarkan betapa cairnya identitas kebangsaan di era pra-negara bangsa modern. Namun, di balik narasi heroik itu, sejarawan juga mengingatkan bahwa penerimaan elite Siam bersifat selektif dan sangat bergantung pada kontribusi konkret sang figur terhadap stabilitas serta kemakmuran kerajaan.

Akar Diaspora dan Jejak di Siam

Komunitas Makassar yang bermukim di kerajaan Siam pada abad ke-18 dan ke-19 umumnya tiba melalui rute perdagangan yang menghubungkan Pelabuhan Makassar dengan Singapura, Penang, dan Bangkok. Mereka membawa komoditas khas seperti rempah, kopi, tekstil, dan hasil hutan. Sebagian dari mereka diterima di lingkungan istana karena kemampuan diplomasi dan literasi keuangan yang mumpuni. Dalam sistem administrasi tradisional Siam, Phra Khlang atau Kementerian Keuangan saat itu membutuhkan tenaga-tenaga yang paham sistem moneter, pencatatan, dan negosiasi dagang dengan pedagang asing—keterampilan yang banyak dikuasai oleh diaspora Makassar.

Lambat laun, figur-figur kunci dari komunitas ini tidak hanya menjadi penerjemah atau perantara dagang. Mereka dipercaya mengelola penerimaan pajak, mengatur bea cukai pelabuhan utama, bahkan ikut merancang reformasi fiskal di era Raja Mongkut dan Raja Chulalongkorn. Sejarawan mencatat, beberapa nama dari garis keturunan Makassar mencapai jabatan Chao Phraya, gelar bangsawan tertinggi untuk rakyat biasa, yang membawahi langsung urusan perbendaharaan kerajaan.

Pro dan Kontra: Dua Perspektif Historis

Kisah sukses putra Makassar di kursi keuangan Siam ini menyisakan perdebatan yang tak selesai di kalangan sejarawan ekonomi. Pro: Para pendukung meritokrasi transnasional menilai pencapaian ini sebagai bukti bahwa Siam, jauh sebelum negara-negara Asia lain, telah mempraktikkan semacam diplomasi talenta yang inklusif. Kemampuan mengelola risiko fiskal, melakukan hedging komoditas, dan menjaga stabilitas nilai mata uang lokal—seperti Baht yang diperkenalkan secara modern pada 1897—dianggap sebagai kontribusi penting dari para teknokrat berlatar diaspora. Data perdagangan Siam pada paruh kedua abad ke-19 juga menunjukkan peningkatan volume ekspor dan surplus fiskal yang konsisten, menandakan tata kelola keuangan yang solid.

Kontra: Kritikus menggarisbawahi bahwa status sebagai "orang luar" membuat figur ini rawan konflik kepentingan. Jejaring dagang keluarga dan komunitas asalnya kerap tumpang tindih dengan kebijakan fiskal yang ia rumuskan. Beberapa catatan kolonial Belanda dan Inggris menyiratkan adanya kemudahan akses bagi kongsi dagang tertentu yang berbasis di Makassar atau Singapura untuk memperoleh konsesi di pelabuhan-pelabuhan Siam. Meski bukti langsung tentang praktik korupsi masih samar, sentimen anti-asing yang kadang mencuat di kalangan aristokrasi Siam konservatif menjadi tantangan politik yang terus membayangi.

Refleksi untuk Tata Kelola Keuangan Modern

Belajar dari fragmen sejarah ini, terdapat pelajaran berharga bagi tata kelola keuangan kontemporer. Mobilitas talenta lintas batas, seperti yang ditunjukkan oleh figur menteri keuangan asal Makassar ini, membawa keunggulan kompetitif berupa perpaduan perspektif lokal dan internasional. Namun, transparansi institusional menjadi fondasi mutlak agar integritas kebijakan tidak terkikis oleh persepsi konflik kepentingan.

Dalam konteks Indonesia dan Thailand hari ini, perjalanan ini mengingatkan bahwa hubungan bilateral kedua bangsa memiliki akar yang jauh lebih dalam dari sekadar kerja sama ekonomi ASEAN kontemporer. Nilai perdagangan Indonesia-Thailand pada 2023 tercatat mencapai sekitar 19 miliar dolar AS secara year-on-year, dengan sektor otomotif, pertanian, dan pariwisata sebagai pilar utama. Fundamental hubungan ini, pada dasarnya, dibangun di atas jaringan historis yang telah berusia lebih dari dua abad dan pernah dirajut oleh para perantau Nusantara yang menduduki posisi-posisi strategis di pusat kekuasaan Siam. Narasi putra Makassar yang mengelola keuangan kerajaan Thailand adalah cermin dari globalisasi awal—yang beroperasi sebelum konsep paspor dan kewarganegaraan modern lahir—dan menyimpan resonansi kuat bagi arsitektur diplomasi ekonomi kawasan saat ini.