Kisah Mentan Amran Jaring 2.116 Pejabat Nakal dengan Bantuan TNI

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor pertanian berkontribusi sekitar 12,7 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) Indonesia dan menyerap hampir 29 persen angkatan kerja nasional pada periode 2014–2019. Dengan skala sebesar itu, integritas birokrasi di kementerian teknis menjadi variabel penting bagi efektivitas belanja negara. Salah satu episode bersih-bersih birokrasi yang paling menonjol terjadi di Kementerian Pertanian (Kementan) era Menteri Pertanian Amran Sulaiman, yang menjatuhkan sanksi kepada 2.116 pejabat yang dinilai bermasalah, mulai dari mutasi, demosi, hingga pemecatan, dengan sebagian operasi pengawasan melibatkan bantuan aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI).

Langkah ini tergolong tidak biasa. Dalam praktik umum, penindakan internal kementerian berjalan melalui inspektorat. Kementan saat itu memperluas instrumen pengawasan, termasuk berkoordinasi dengan aparat militer untuk memantau distribusi pupuk bersubsidi, benih, hingga program cetak sawah di daerah yang rawan penyelewengan. Pendekatan ini melengkapi kerja sama formal Kementan dengan TNI Angkatan Darat dalam program upaya khusus (Upsus) percepatan produksi padi, jagung, dan kedelai yang melibatkan puluhan ribu personel Babinsa, yakni prajurit tingkat desa, sebagai pendamping petani.

Anatomi Penindakan: Dari Eselon hingga Petugas Lapangan

Penjaringan 2.116 pejabat tersebut dilakukan bertahap sepanjang 2014–2019. Gelombang awal menyasar pejabat struktural di lingkungan eselon I hingga eselon IV, kemudian meluas ke petugas lapangan yang mengelola program bantuan. Pola sanksinya berjenjang: pejabat dengan kinerja lemah dimutasi atau didemosi, sementara yang terindikasi mempermainkan anggaran diproses lebih lanjut, termasuk diserahkan ke aparat penegak hukum.

Dari kacamata ekonomi kelembagaan, kebijakan ini merupakan upaya memangkas leakage atau kebocoran anggaran, yaitu selisih antara dana yang dikucurkan pemerintah dan manfaat yang benar-benar diterima petani. Anggaran Kementan pada masa itu berada di kisaran Rp20–30 triliun per tahun, sehingga kebocoran beberapa persen saja setara dengan nilai yang sangat besar bagi keuangan negara.

Di Satu Sisi: Disiplin Birokrasi dan Sinyal Positif bagi Fundamental Pangan

Di satu sisi, penindakan masif mengirim sinyal kuat soal tata kelola. Selama periode tersebut, produksi padi nasional menurut BPS berada pada tren meningkat, dari sekitar 70,8 juta ton gabah kering giling pada 2014 menjadi di atas 79 juta ton pada 2017. Impor beras untuk konsumsi umum sempat ditekan sangat rendah pada 2016–2017. Keterlibatan TNI dalam pengawasan dinilai mempercepat eksekusi program di daerah terpencil yang selama ini menjadi titik lemah rantai distribusi.

Bagi sentimen pasar, perbaikan tata kelola sektor pangan penting karena harga pangan bergejolak (volatile food) merupakan salah satu penggerak utama inflasi Indonesia. Stabilitas pasokan yang lebih baik membantu Bank Indonesia menjaga inflasi dalam kisaran sasaran 3–4 persen pada periode tersebut. Indeks Persepsi Korupsi Indonesia juga mengalami kenaikan bertahap, dari skor 34 pada 2014 menjadi 38 pada 2018, yang antara lain mencerminkan membaiknya persepsi terhadap integritas sektor publik.

Di Sisi Lain: Moral Aparatur, Peran Militer, dan Polemik Data

Di sisi lain, pendekatan tangan besi menyimpan risiko. Sanksi massal dalam waktu singkat berpotensi menurunkan moral aparatur sipil negara dan menimbulkan keengganan mengambil keputusan (risk aversion), yang justru dapat memperlambat serapan anggaran. Sebagian pengamat juga mempertanyakan proporsionalitas pelibatan militer dalam urusan sipil, karena berpotensi mengaburkan batas fungsi pertahanan dan birokrasi.

Kritik paling tajam datang dari sisi kredibilitas data. Perbedaan angka produksi pangan versi Kementan dan BPS sempat memicu polemik publik pada 2018–2019, dan lonjakan impor beras sekitar 2,25 juta ton pada 2018 dipakai berbagai pihak untuk mempertanyakan klaim swasembada. Artinya, keberhasilan penindakan internal tidak otomatis menyelesaikan persoalan fundamental sektor: produktivitas lahan, alih fungsi lahan, dan rantai distribusi yang panjang.

Proyeksi dan Catatan bagi Kebijakan ke Depan

Ke depan, efektivitas bersih-bersih birokrasi akan ditentukan oleh kelembagaan, bukan sekadar ketegasan figur. Sistem pengawasan berbasis digital, seperti e-budgeting dan pelacakan distribusi pupuk secara daring, berpotensi mengurangi ketergantungan pada pendekatan personal maupun pelibatan militer. Bila tren perbaikan tata kelola berlanjut, sektor pertanian berpeluang mempertahankan kontribusi di atas 12 persen terhadap PDB dengan produktivitas lebih tinggi. Namun tanpa konsistensi kelembagaan, risiko kembalinya praktik lama tetap terbuka. Bagi pembaca, kisah 2.116 pejabat ini pada dasarnya menegaskan satu hal: fundamental ekonomi pangan tidak hanya dibangun di sawah, tetapi juga di ruang-ruang birokrasi.