Ketua DPRD Bandung Beralih ke Sepeda, Pangkas Anggaran di Tengah Lonjakan BBM

Ketua DPRD Kota Bandung, Mohammad Aten Hawadi, mengambil langkah yang mengejutkan sekaligus inspiratif di tengah tekanan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang terus membebani anggaran pemerintah daerah. Mulai pekan ini, ia tidak lagi menggunakan mobil dinas yang selama ini menjadi fasilitas rutin, dan memilih bersepeda menuju gedung dewan. Keputusan itu ia sampaikan secara terbuka sebagai wujud komitmen penghematan belanja negara di saat ekonomi sedang terguncang oleh inflasi energi. Tanpa seremoni panjang, perubahan sederhana ini langsung menjadi perbincangan hangat—dipuji sebagai teladan efisiensi, namun juga dipertanyakan seberapa besar dampak riilnya terhadap postur fiskal daerah.

Latar Belakang Lonjakan Harga Energi

Dalam enam bulan terakhir, harga minyak mentah dunia mencatat kenaikan signifikan yang memaksa pemerintah menyesuaikan harga jual BBM bersubsidi. Kenaikan itu tidak tanggung-tanggung: Pertalite, bahan bakar paling banyak dikonsumsi, mengalami penyesuaian harga hingga 32 persen year-on-year, sementara solar menembus angka 28 persen. Relaksasi subsidi tersebut tidak hanya mendorong inflasi transportasi ke level 8,7 persen, tetapi juga memperlebar defisit anggaran karena lonjakan belanja pegawai dan operasional kendaraan dinas. Di tingkat pemerintah kota seperti Bandung, alokasi untuk bahan bakar dan perawatan kendaraan dinas kerap menyerap lebih dari 15 persen dari total belanja barang operasional. Dalam konteks inilah, langkah Ketua DPRD melepas mobil dinas menjadi cermin tekanan fiskal yang kini menjalar hingga ke ruang-ruang legislatif.

Banyak yang menyebut momen ini sebagai alarm bagi birokrasi untuk merombak total pola belanja. Pasalnya, lonjakan harga BBM bukanlah gejolak sesaat, melainkan tren struktural yang dipicu oleh transisi energi global dan ketegangan geopolitik. Tanpa efisiensi nyata di sisi permintaan, anggaran daerah akan terus tergerus untuk pos-pos konsumtif yang sebenarnya bisa dihindari. Mohammad Aten sendiri mengungkapkan bahwa keputusan bersepeda itu berawal dari kalkulasi sederhana: pengeluaran untuk satu mobil dinas—mencakup sopir, bensin, tol, servis, dan suku cadang—bisa mencapai Rp12 juta hingga Rp18 juta per bulan, angka yang setara dengan gaji dua tenaga honorer atau renovasi satu ruang kelas sekolah.

Simbol yang Menggugah atau Sekadar Pencitraan?

Lebih dari sekadar perhitungan rupiah, langkah anggota dewan ini menyimpan kekuatan simbolik yang sulit diabaikan. Di kota dengan tingkat kemacetan tinggi seperti Bandung, bersepeda ke kantor bukan hanya pernyataan politik efisiensi, tetapi juga kampanye gaya hidup rendah emisi. Publik merespons positif di media sosial; unggahan foto sepeda tanpa pita hitam pejabat itu menyebar luas dan mengundang dukungan agar jajaran eksekutif dan legislatif lainnya mencontoh. Dukungan ini menunjukkan adanya kerinduan kolektif akan tokoh publik yang merasakan langsung dampak kebijakan tanpa berlindung di balik fasilitas protokoler.

Namun, di sisi lain, muncul suara skeptis yang menilai aksi ini hanyalah retorika pencitraan yang tidak substansial. Kritikus berpendapat bahwa satu mobil dinas hanyalah setetes air di lautan belanja daerah yang membengkak. Mereka menunjuk data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandung 2025, di mana total belanja operasional mencapai Rp2,8 triliun dan belanja pegawai termasuk tunjangan serta fasilitas menyerap hampir 38 persen-nya. Penghematan dari satu unit kendaraan tidak akan mengubah peta fiskal secara signifikan apabila tidak diikuti dengan reformasi sistemik, seperti pengurangan jumlah perjalanan dinas yang tak esensial, digitalisasi layanan, hingga perampingan struktur birokrasi. Jadi, benarkah ini langkah maju atau sekadar drama musiman yang akan hilang begitu sorotan media meredup?

Memetakan Dampak pada Anggaran Daerah

Untuk menimbang bobot kebijakan ini, kita perlu memeriksa struktur biaya kendaraan dinas di lingkungan DPRD Bandung. Data dari Bagian Umum Sekretariat DPRD menunjukkan bahwa hingga akhir 2025, terdapat 53 unit kendaraan dinas yang dialokasikan untuk anggota dewan dan alat kelengkapan. Dengan asumsi biaya bulanan rata-rata Rp15 juta per unit, total beban operasional mencapai hampir Rp800 juta per bulan atau Rp9,6 miliar per tahun. Jika seluruh anggota mengikuti jejak Mohammad Aten, potensi penghematan itu bisa digunakan untuk mendanai program prioritas seperti perbaikan infrastruktur sanitasi atau beasiswa pendidikan yang selama ini kekurangan anggaran.

Ilustrasi itu memperkuat argumen bahwa perubahan perilaku di level pimpinan dapat menjadi katalis efisiensi berskala luas. Penghapusan satu mobil dinas mungkin tidak langsung menyehatkan neraca anggaran, namun apabila diadopsi secara kolektif—dan diperluas ke dinas-dinas teknis yang justru mengelola armada terbesar—maka penghematan agregat akan terasa. Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas Perhubungan, misalnya, tercatat memiliki lebih dari 200 unit kendaraan operasional. Belanja BBM kedua dinas tersebut tahun lalu menembus Rp22 miliar. Mobilisasi kebijakan efisiensi dari tingkat legislatif bisa mendorong eksekutif untuk melakukan audit menyeluruh dan menerapkan sistem berbagi kendaraan (car pooling) atau penggunaan motor listrik.

Dua Sisi, Satu Tujuan

Dari lensa ekonomi, aksi ketua dewan ini mempertemukan dua perspektif yang sahih. Di satu sisi, ia membuka jalan bagi efisiensi belanja yang langsung berdampak pada ruang fiskal—uang yang tidak terpakai untuk BBM bisa dialihkan ke belanja modal yang memiliki efek pengganda (multiplier effect) lebih tinggi. Di sisi lain, ada risiko bahwa gerakan simbolis ini justru mengalihkan perhatian dari kebutuhan mendesak akan restrukturisasi APBD yang lebih fundamental, seperti pengurangan belanja perjalanan dinas yang mencapai Rp45 miliar pada tahun lalu atau penghapusan pos-pos seremonial yang minim manfaat.

Para pengamat ekonomi daerah menilai keduanya tidak harus dipertentangkan. Simbol itu penting untuk membangun kepercayaan publik dan budaya organisasi yang hemat. Namun, simbol harus segera diikuti oleh sistem insentif dan sanksi yang jelas, termasuk transparansi penggunaan anggaran hingga ke level satuan. Tanpa transparansi, publik sulit mengukur apakah satu mobil yang dihilangkan benar-benar mengurangi pengeluaran atau hanya dipindahkan ke pos lain dengan peruntukan serupa.

Momentum dari langkah Mohammad Aten Hawadi sebaiknya tidak berhenti pada timbulnya decak kagum. Ia membuka percakapan tentang bagaimana dana publik seharusnya dibelanjakan dan siapa yang bertanggung jawab menjaganya. Dengan tekanan inflasi energi yang diperkirakan bertahan hingga kuartal ketiga, setiap rupiah yang dihemat dari bahan bakar menjadi amunisi berharga bagi pemerintah daerah untuk menjaga stabilitas harga pangan, menambah cadangan dana darurat, dan melindungi kelompok rentan. Pertanyaannya kini bukan lagi soal menilai tulus atau tidaknya niat sang ketua dewan, tetapi apakah kebijakan ini dapat bertransformasi menjadi gerakan kolektif yang memangkas lemak birokrasi secara permanen.