Ketika Clinton Melirik Model Rehabilitasi Aceh untuk Pemulihan Bencana Global

Berdasarkan data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) dan catatan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias, gempa dan tsunami 26 Desember 2004 menewaskan lebih dari 167.000 jiwa di Aceh, dengan kerugian ekonomi ditaksir mencapai Rp 51,4 triliun atau setara 4,5 persen produk domestik bruto nasional saat itu. Namun, kurang dari satu dekade kemudian, Aceh justru menjadi rujukan internasional dalam tata kelola pemulihan pascabencana. Ketertarikan itu bahkan sampai ke Washington, ketika mantan Presiden Amerika Serikat Bill Clinton disebut-sebut ingin 'meminjam' tenaga ahli Indonesia untuk program pemulihan bencananya.

Modal Sosial dan Kecepatan Rekonstruksi

Di satu sisi, keberhasilan Aceh bukanlah kebetulan. BRR mencatat sekitar 140.000 unit rumah dibangun kembali, 3.700 kilometer jalan direhabilitasi, serta lebih dari 2.000 fasilitas pendidikan dipulihkan dalam periode 2005-2009. Rasio penyerapan anggaran BRR rata-rata mencapai 93 persen per tahun—angka yang tergolong tinggi untuk ukuran proyek kemanusiaan berskala masif. Inilah yang menurut sejumlah pengamat membuat Indonesia dipandang memiliki 'modal sosial' berupa gotong royong, kedekatan komunitas, dan kemampuan adaptasi birokrasi lokal.

"Aceh menunjukkan bahwa pemulihan bukan sekadar membangun kembali bangunan, tetapi memulihkan mata pencaharian dan kepercayaan sosial," ujar seorang ekonom pembangunan yang meneliti kasus BRR.

Clinton, yang saat itu menjabat Utusan Khusus PBB untuk Pemulihan Tsunami, memang beberapa kali menyoroti koordinasi Indonesia. Dalam kapasitasnya, ia menginginkan agar keahlian teknis dan pengalaman lapangan para praktisi Indonesia bisa direplikasi untuk krisis kemanusiaan lain, termasuk pemulihan Haiti setelah gempa 2010.

Pro dan Kontra Menjadikan Indonesia Rujukan Global

Pro: menjadikan Indonesia sebagai eksportir keahlian kebencanaan berarti membuka peluang diplomasi ekonomi. Nilai pasar jasa konsultasi dan pelatihan kebencanaan global diperkirakan tumbuh rata-rata 6-8 persen year-on-year, seiring meningkatnya frekuensi bencana akibat perubahan iklim. Indonesia, dengan pengalaman tsunami, gempa, letusan gunung, hingga pandemi, memiliki portofolio kasus yang kompleks dan relevan bagi banyak negara berkembang.

Kontra: sejumlah analis menilai pengalaman Indonesia sulit direplikasi karena sangat bergantung pada konteks lokal. Koordinasi longgar antara pemerintah pusat, daerah, lembaga donor, dan LSM di Aceh justru menyisakan persoalan, seperti ketimpangan pembangunan antara kota dan pedesaan serta sengketa kepemilikan tanah yang sampai kini belum sepenuhnya tuntas. Data BRR menunjukkan sekitar 4.700 hektare lahan masih bermasalah status hukumnya pada akhir masa mandat. Artinya, model Aceh mengandung catatan fundamental yang tidak bisa diabaikan.

Implikasi bagi Perekonomian dan Diplomasi

Di sisi lain, dari kacamata makroekonomi, permintaan global atas keahlian pemulihan bencana membuka ruang bagi Indonesia untuk mendiversifikasi ekspor jasa—sektor yang selama ini hanya menyumbang sekitar 8 persen dari total ekspor nasional. Sentimen pasar terhadap kapasitas Indonesia di forum multilateral seperti PBB dan Bank Dunia pun berpotensi menguat, memperbaiki persepsi risiko investasi yang selama ini menjadi penghambat capital outflow dan volatilitas nilai tukar.

Namun, proyeksi ini perlu dilihat secara hati-hati. Tanpa standardisasi kurikulum, sertifikasi tenaga ahli, dan tata kelola yang transparan, brand 'model Aceh' bisa tergerus. Indeks risiko bencana global menempatkan Indonesia pada peringkat ketiga tertinggi dunia, yang berarti Indonesia lebih sering menjadi 'pasien' ketimbang 'dokter' dalam arsitektur kemanusiaan internasional. Peran ganda ini menuntut likuiditas anggaran kebencanaan yang konsisten, setidaknya 0,5-1 persen dari APBN per tahun, jauh di atas alokasi rata-rata saat ini.

Yang jelas, apresiasi dari tokoh sekelas Clinton menyiratkan valuasi baru bagi pengalaman Indonesia: bukan sekadar cerita duka, melainkan aset pengetahuan yang bisa diperdagangkan. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia mampu membantu negara lain, melainkan apakah Indonesia siap mengelola aset itu secara profesional dan berkelanjutan.