Kesenjangan Digital Masih Hambat Akses Internet di Indonesia

JAKARTA — Kesenjangan digital masih menjadi tantangan serius dalam pemerataan akses internet di Indonesia, dengan data terbaru menunjukkan bahwa lebih dari 40% penduduk di wilayah timur belum menikmati konektivitas yang memadai. Hal ini diungkapkan dalam laporan Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) yang dirilis pada Selasa, 5 November 2024. Laporan tersebut mencatat bahwa sementara penetrasi internet di Pulau Jawa telah mencapai 85%, daerah seperti Papua dan Nusa Tenggara Timur hanya mencatat angka di bawah 30%. Kondisi ini tidak hanya mempengaruhi akses informasi, tetapi juga menghambat partisipasi masyarakat dalam ekonomi digital dan pendidikan daring.

Faktor Penyebab Kesenjangan

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), kesenjangan digital di Indonesia dipicu oleh beberapa faktor utama, termasuk infrastruktur yang terbatas, biaya akses yang tinggi, dan rendahnya literasi digital. Di daerah terpencil, banyak wilayah yang belum terjangkau jaringan serat optik atau menara telekomunikasi. Akibatnya, warga harus bergantung pada sinyal satelit yang lambat dan mahal. Selain itu, survei dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) pada tahun 2024 menunjukkan bahwa 60% masyarakat di pedesaan menganggap biaya paket data sebagai hambatan utama. Sementara itu, tingkat literasi digital yang rendah, terutama di kalangan lansia dan petani, membuat mereka enggan memanfaatkan internet untuk keperluan produktif.

Dampak pada Pendidikan dan Ekonomi

Kesenjangan ini berdampak langsung pada sektor pendidikan. Data Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mencatat bahwa selama pandemi COVID-19, 25% siswa di Indonesia Timur tidak dapat mengikuti pembelajaran daring karena tidak memiliki akses internet. Saat ini, meski pandemi telah berlalu, banyak sekolah di daerah terpencil masih kesulitan mengadopsi teknologi digital. Di sisi ekonomi, laporan Bank Dunia tahun 2024 mengestimasi bahwa potensi kerugian ekonomi akibat kesenjangan digital mencapai Rp 100 triliun per tahun, karena usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di daerah tertinggal tidak dapat memanfaatkan platform e-commerce. Contohnya, di Kabupaten Jayawijaya, Papua, hanya 10% UMKM yang memiliki toko online, sementara di Jakarta angkanya mencapai 70%.

Upaya Pemerintah dan Swasta

Pemerintah Indonesia telah meluncurkan program Palapa Ring untuk memperluas jaringan serat optik ke seluruh wilayah. Hingga 2024, program ini telah menjangkau 57 dari 514 kabupaten/kota di Indonesia Timur, namun masih menghadapi kendala geografis dan pendanaan. Kominfo juga menggelar program Internet Berbasis Satelit yang menargetkan 10.000 titik akses di daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) pada akhir tahun. Di sisi swasta, perusahaan telekomunikasi seperti Telkomsel dan Indosat telah menginisiasi paket data murah untuk pelajar dan petani. Namun, para ahli menilai bahwa upaya ini belum cukup tanpa peningkatan literasi digital yang masif. Riset dari Universitas Indonesia menyarankan pendekatan berbasis komunitas, seperti pelatihan digital untuk tokoh masyarakat, agar adopsi teknologi lebih efektif.

Harapan ke Depan

Meskipun tantangan masih besar, optimisme muncul dari inovasi teknologi. Penggunaan satelit orbit rendah (LEO) seperti Starlink mulai diuji coba di beberapa titik di Papua, memberikan harapan akses yang lebih cepat dan murah. Selain itu, kolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga swadaya masyarakat diharapkan dapat mempercepat penutupan kesenjangan digital. Dengan target pemerintah untuk mencapai 100% akses internet pada 2030, diperlukan komitmen bersama untuk memastikan bahwa setiap warga negara, di mana pun berada, dapat menikmati manfaat dari era digital. Masyarakat juga didorong untuk aktif memanfaatkan layanan publik digital, seperti e-government, yang kini tersedia di lebih dari 300 kabupaten/kota.