Kepemilikan Saham KCIC Beralih ke Kemenkeu: Ini Dampak bagi BUMN

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), sektor transportasi dan pergudangan dalam dua tahun terakhir konsisten tumbuh di atas 8 persen year-on-year, jauh melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di kisaran 5 persen. Di tengah momentum tersebut, kabar pengalihan seluruh kepemilikan saham PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) dari konsorsium BUMN ke Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menjadi sorotan utama pelaku pasar. Rencana itu disampaikan langsung oleh pimpinan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), badan pengelola aset negara yang resmi beroperasi sejak awal 2025.

Posisi saham KCIC saat ini tidak dipegang langsung oleh masing-masing BUMN, melainkan dikonsolidasikan melalui PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI). Wadah bersama itu berisi empat perusahaan pelat merah: PT Kereta Api Indonesia (KAI) sebagai pemegang saham terbesar, PT Wijaya Karya (WIKA), PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII), dan PT Jasa Marga. Melalui PSBI, konsorsium tersebut menguasai sekitar 60 persen saham KCIC, sedangkan 40 persen sisanya dimiliki Beijing Yawan High-Speed Railway Company Limited dari China. Bila pengalihan terealisasi, PSBI akan melepas status pemegang saham pengendali, dan negara secara langsung memegang kendali atas operator Kereta Cepat Jakarta-Bandung (KCJB) bermerek Whoosh yang beroperasi komersial sejak 17 Oktober 2023.

Akar Persoalan: Beban Keuangan Proyek Raksasa

KCJB bukan proyek biasa. Total investasinya mencapai sekitar US$ 6 miliar atau setara lebih dari Rp 90 triliun, menjadikannya salah satu infrastruktur termahal di Asia Tenggara. Pada 2023, pemerintah dan kreditur menyepakati restrukturisasi utang proyek senilai sekitar Rp 87,5 triliun dengan perpanjangan tenor hingga 80 tahun, langkah luar biasa yang mencerminkan besarnya tekanan likuiditas yang menempel pada proyek. Tenor adalah jangka waktu pinjaman, sedangkan likuiditas merujuk pada kemampuan membayar kewajiban jangka pendek.

Dari sisi operasional, tren Whoosh sebenarnya membaik. Jumlah penumpang kumulatif dilaporkan mengalami kenaikan pesat hingga menembus 6 juta orang pada awal 2025, dengan rata-rata harian belasan ribu penumpang. Namun, fundamental keuangan tetap rapuh karena struktur biaya tetap yang tinggi dan ketergantungan pada dukungan fiskal. Karena itu, pertanyaan tentang siapa yang paling tepat memegang saham pengendali, konsorsium BUMN atau negara langsung melalui Kemenkeu, menjadi perdebatan yang tak bisa dihindari.

Di Satu Sisi: Konsolidasi dan Pengawasan Lebih Ketat

Pro: pengalihan ke Kemenkeu memperjelas garis kepemilikan dan akuntabilitas. Jika saham BUMN dalam satu proyek strategis dipegang negara secara langsung, koordinasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi lebih mulus, termasuk ketika KCIC membutuhkan penyertaan modal negara (PMN), yaitu penyuntikan dana dari APBN ke perusahaan. Selain itu, pemisahan ini melindungi neraca KAI, WIKA, dan Jasa Marga dari risiko proyek, sekaligus menjaga rasio utang terhadap ekuitas mereka agar tidak semakin memburuk. Bagi WIKA yang sedang dalam proses pemulihan finansial, lepasnya beban KCIC justru dapat menjadi kabar baik bagi portofolio dan valuasi perusahaan.

Langkah ini juga sejalan dengan arsitektur baru pengelolaan aset negara di bawah Danantara yang menargetkan pengelolaan aset lebih dari US$ 900 miliar. Dengan satu pemegang saham tunggal, proses restrukturisasi dan pengambilan keputusan strategis ke depan dinilai lebih efisien dibandingkan harus melalui kesepakatan empat BUMN sekaligus.

Di Sisi Lain: Risiko Sinergi dan Sentimen Pasar

Kontra: banyak pengamat justru khawatir Kemenkeu tidak dirancang untuk mengelola perusahaan operasional. Sinergi antara KAI dan KCIC, mulai dari perawatan sarana, sumber daya masinis, hingga integrasi stasiun, berisiko kendur bila kepemilikan dipisahkan. “Pengalihan ini bisa menjadi solusi fiskal, tetapi berpotensi menjadi masalah operasional,” ujar seorang pengamat kebijakan publik di Jakarta. Ia menambahkan bahwa transparansi harga pengalihan menjadi kunci, karena penilaian saham yang tidak wajar bisa merugikan negara sekaligus memicu pertanyaan soal tata kelola.

Kekhawatiran lain menyangkut sentimen pasar dan arus modal. Beijing Yawan sebagai pemegang 40 persen saham tentu akan mencermati perubahan ini, mengingat kesepakatan awal dibangun bersama konsorsium BUMN. Perubahan sepihak tanpa negosiasi yang matang berisiko memicu capital outflow, istilah untuk arus modal asing yang keluar dari dalam negeri, dan menekan indeks saham sektor infrastruktur. Ketidakjelasan mekanisme, apakah lewat penyertaan modal, hibah aset, atau pembelian saham, juga berpotensi menimbulkan beban fiskal baru di tengah defisit APBN yang harus dijaga di bawah 3 persen.

Proyeksi dan Hal yang Perlu Dicermati

Ke depan, pelaku pasar akan mencermati tiga hal. Pertama, mekanisme hukum pengalihan, termasuk dasar peraturan pemerintah dan besaran nilai yang disepakati. Kedua, sikap Beijing Yawan selaku mitra asing, terutama menyangkut hak veto dan tata kelola perusahaan patungan. Ketiga, kelanjutan operasional Whoosh, yang harus tetap berjalan tanpa gangguan karena menjadi simbol kerja sama Indonesia-China.

Dalam proyeksi jangka menengah, pengalihan ke Kemenkeu berpotensi memperkuat posisi tawar negara dalam restrukturisasi utang KCIC berikutnya. Namun, tanpa desain tata kelola yang jelas, langkah ini hanya memindahkan masalah dari satu lembaga ke lembaga lain. Berimbangnya dua sisi ini, efisiensi fiskal di satu sisi serta risiko operasional dan sentimen di sisi lain, akan menentukan apakah langkah besar ini benar-benar membawa perbaikan fundamental atau sekadar perubahan struktur kepemilikan. Yang pasti, nasib proyek kereta cepat senilai lebih dari Rp 90 triliun ini akan menjadi ujian bagi kredibilitas pengelolaan aset negara ke depan.