Kepala BPS Tegaskan Desil Bukan Penentu Mutlak Kemiskinan

Berdasarkan keterangan resmi Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei 2026, istilah desil 1 hingga desil 10 dalam Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) yang belakangan ramai diperbincangkan publik bukanlah ukuran absolut kemiskinan. Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa desil hanyalah alat untuk membagi populasi ke dalam sepuluh kelompok berdasarkan besaran pengeluaran per kapita, sehingga posisi seseorang dalam urutan tersebut tidak serta-merta menandakan status miskin atau tidak miskin.

Apa Itu Desil dan Bagaimana Cara Membacanya

Dalam statistik, desil adalah nilai yang membagi populasi menjadi sepuluh bagian sama besar. Desil 1 merujuk pada 10 persen penduduk dengan pengeluaran terendah, sedangkan desil 10 menunjuk pada 10 persen penduduk dengan pengeluaran tertinggi. Semakin kecil angka desil, semakin rendah posisi pengeluaran rumah tangga tersebut relatif terhadap penduduk lainnya.

Pembagian ini bersifat relatif, artinya selalu ada 10 persen penduduk di kelompok paling bawah kapan pun dan di mana pun pengukurannya dilakukan. Hal inilah yang membedakan desil dari garis kemiskinan yang bersifat absolut, yakni ambang pengeluaran minimum yang dihitung BPS dari kebutuhan dasar seperti makanan dan nonmakanan. Masyarakat yang pengeluarannya berada di bawah garis tersebut dikategorikan miskin, berapa pun posisinya dalam urutan desil.

Untuk memahami lebih jauh, bayangkan seratus rumah tangga diurutkan dari pengeluaran terkecil hingga terbesar. Sepuluh rumah tangga pertama masuk desil 1, sepuluh berikutnya desil 2, dan seterusnya. Karena ukurannya relatif, kenaikan pengeluaran seluruh penduduk secara merata tidak otomatis mengubah posisi desil seseorang, meskipun kondisi kesejahteraannya membaik. Sebaliknya, perubahan kecil pada pengeluaran di sekitar batas antar-desil bisa menggeser kelompok seseorang hanya dalam satu periode pengukuran.

Desil Bukan Patokan Absolut Kemiskinan

Penegasan BPS ini penting di tengah kekhawatiran sebagian masyarakat yang khawatir masuk desil rendah akan menghapus hak mereka atas bantuan sosial atau subsidi energi. BPS menjelaskan bahwa penentuan kemiskinan tetap mengacu pada garis kemiskinan yang dihitung dari data pengeluaran konsumsi, bukan semata dari posisi desil.

Di satu sisi, penggunaan desil dalam DTSEN memiliki keunggulan praktis. Pengelompokan berbasis peringkat ini memungkinkan pemerintah menyusun tiga strata penerima manfaat untuk penyaluran bantuan, mulai dari kelompok prioritas tertinggi hingga kelompok dengan kebutuhan paling rendah. Dengan cara ini, alokasi anggaran bantuan sosial dapat diarahkan secara lebih tepat sasaran dan efisien, sehingga rasio efektivitas penyaluran terhadap realisasi anggaran berpotensi mengalami kenaikan dibandingkan periode sebelumnya.

Di sisi lain, sifat relatif desil menyimpan kelemahan yang tidak bisa diabaikan. Karena selalu ada 10 persen penduduk di kelompok terbawah, desil tidak dapat menggambarkan apakah kemiskinan secara keseluruhan sedang menurun atau meningkat. Sebuah daerah yang seluruh warganya mengalami perbaikan kesejahteraan tetap akan memiliki rumah tangga di desil 1. Para kritikus menilai tanpa sosialisasi yang memadai, kerancuan ini berisiko memicu persepsi keliru di tengah masyarakat dan mendorong sentimen negatif terhadap kebijakan data tunggal.

"Desil menunjukkan posisi relatif rumah tangga dalam distribusi pengeluaran, bukan ambang batas kemiskinan. Keduanya adalah instrumen yang berbeda dan tidak bisa dipertukarkan," demikian inti penjelasan BPS dalam keterangan resminya.

Implikasi bagi Kebijakan dan Transparansi Data

DTSEN sendiri merupakan platform yang menggabungkan data kependudukan, kesejahteraan, dan ekonomi dari berbagai kementerian serta lembaga. Data tunggal ini dirancang untuk menjadi rujukan tunggal pemerintah dalam menyalurkan subsidi dan bantuan sosial, sekaligus menghindari tumpang tindih penerima manfaat yang selama ini menjadi persoalan klasik tata kelola bantuan.

Dari sisi fundamental kebijakan, pengelompokan desil membantu pemerintah memetakan ketimpangan antarwilayah dan antarkelompok pendapatan. Analisis berbasis desil juga kerap digunakan untuk mengukur tren ketimpangan melalui indeks konsumsi antarkelompok, misalnya rasio pengeluaran antara kelompok teratas dan terbawah. Namun para pengamat mengingatkan bahwa data tunggal baru akan efektif apabila mekanisme sanggah dan pembaruan data berjalan transparan, karena kesalahan input data lama dapat menempatkan rumah tangga yang tidak layak pada kelompok prioritas dan sebaliknya.

Bagi pasar, kejelasan metodologi ini turut memengaruhi sentimen terhadap kebijakan fiskal pemerintah. Penyaluran subsidi yang lebih tepat sasaran dipandang dapat memperbaiki proyeksi defisit anggaran dan menjaga stabilitas likuiditas fiskal di tengah tekanan global. Sebaliknya, ketidakpastian metodologi dapat memicu kekhawatiran yang tidak perlu, termasuk potensi gejolak persepsi yang berujung pada berkurangnya minat investor terhadap instrumen portofolio domestik.

Kesimpulan: Membaca Desil secara Proporsional

Pada akhirnya, pesan utama BPS adalah agar publik tidak membaca desil secara harfiah. Desil adalah peta posisi, bukan vonis kesejahteraan. Ukuran absolut kemiskinan tetap merujuk pada garis kemiskinan yang dihitung dari kebutuhan dasar, sementara desil berfungsi sebagai alat peringkat untuk memudahkan penargetan program.

Ke depan, BPS diharapkan terus memperkuat sosialisasi dan membuka ruang koreksi data, karena keberhasilan DTSEN pada akhirnya diukur dari kepercayaan publik dan akurasi data, bukan sekadar kelengkapan kolom. Dengan pemahaman yang benar, kontroversi soal desil dapat berubah menjadi momentum perbaikan tata kelola data nasional yang lebih inklusif.