Kemitraan Maritim Indonesia-China: Peluang dan Tantangan bagi Pelaut RI

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per kuartal III 2024, sektor transportasi laut mencatat pertumbuhan sekitar 4,2 persen year-on-year, lebih tinggi dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Kinerja ini sejalan dengan meningkatnya aktivitas perdagangan internasional Indonesia, di mana China tetap menjadi mitra dagang terbesar dengan nilai perdagangan bilateral menembus US$130 miliar sepanjang 2024. Di tengah tren tersebut, langkah Pertamina Marine menjalin kerja sama dengan perusahaan pelayaran China menjadi sorotan karena berpotensi memperluas lapangan kerja bagi pelaut Indonesia.

Kerja sama ini berangkat dari satu fakta fundamental di industri pelayaran global: China mengalami keterbatasan pasokan awak kapal di tengah ekspansi armada dagangnya yang masif. Data industri memperkirakan China mengoperasikan lebih dari 8.000 kapal dagang, sementara kebutuhan awak kapal terus mengalami kenaikan. Kondisi ini membuka celah bagi negara pemasok pelaut seperti Indonesia untuk mengisi kekurangan tersebut.

Peluang di Tengah Defisit Awak Kapal Global

Kekurangan pelaut bukan hanya fenomena China. Laporan industri pelayaran memproyeksikan defisit perwira kapal bersertifikat global mencapai 26.000 orang pada 2026. Bagi Indonesia, situasi ini adalah peluang ekonomi. Setiap pelaut yang bekerja di kapal asing berpotensi menghasilkan gaji mulai dari US$1.500 hingga US$5.000 per bulan, tergantung posisi dan jenis kapal. Jika kerja sama ini mampu menempatkan ribuan pelaut, kontribusinya terhadap devisa melalui remitansi — kiriman uang pekerja migran ke dalam negeri — bisa signifikan.

Di satu sisi, kemitraan ini memperkuat fundamental sektor ketenagakerjaan maritim. Indonesia selama ini menempati posisi lima besar negara pemasok pelaut dunia, bersanding dengan Filipina, China, India, dan Rusia. Akses langsung ke pasar China melalui koridor korporasi seperti Pertamina Marine dapat memangkas rantai penempatan yang selama ini kerap melalui agen pihak ketiga, sehingga biaya penempatan lebih efisien dan perlindungan pekerja meningkat.

"Kerja sama strategis antara perusahaan pelayaran nasional dengan mitra China menciptakan jalur penempatan yang lebih terstruktur. Ini bisa menekan biaya penempatan sekaligus meningkatkan perlindungan bagi pelaut Indonesia di luar negeri," ujar seorang pengamat ekonomi maritim dari Universitas Indonesia.

Di Sisi Lain: Tantangan Kompetensi dan Sertifikasi

Namun di sisi lain, peluang besar ini datang dengan prasyarat ketat. Pasar pelaut China menuntut sertifikasi sesuai standar STCW — konvensi internasional yang mengatur pelatihan, sertifikasi, dan dinas jaga pelaut — ditambah kemampuan bahasa Mandarin yang menjadi nilai tambah signifikan. Tidak semua pelaut Indonesia memenuhi kriteria tersebut.

Data Kementerian Perhubungan menunjukkan dari total sekitar 1,2 juta pelaut terdaftar, hanya sebagian yang memegang sertifikat keahlian level perwira. Ini berarti tanpa investasi pelatihan yang memadai, kuota penempatan berisiko diisi pelaut dari negara pesaing seperti Filipina yang memiliki keunggulan bahasa dan jaringan penempatan lebih matang.

Ada pula risiko ketergantungan pada pasar tunggal. Jika penempatan pelaut terlalu terkonsentrasi ke China, fluktuasi ekonomi Negeri Tirai Bambu — dengan pertumbuhan yang diproyeksikan melambat ke kisaran 4,5 hingga 5 persen pada 2025 — dapat berdampak langsung terhadap permintaan awak kapal dan memicu ketidakstabilan arus tenaga kerja keluar.

Dampak terhadap Devisa dan Sentimen Pasar

Dari sisi makroekonomi, remitansi pekerja migran Indonesia tercatat sekitar Rp140 triliun per tahun menurut data Bank Indonesia. Segmen pelaut menyumbang porsi yang terus meningkat dalam komposisi tersebut. Penambahan penempatan ke China berpotensi mengerek angka remitansi sekaligus memperbaiki rasio penyerapan tenaga kerja sektor maritim yang selama ini belum optimal.

Bagi korporasi, sentimen pasar terhadap langkah ekspansi Pertamina Marine cenderung positif karena membuka diversifikasi pendapatan dari bisnis jasa penyediaan awak kapal. Namun sejumlah analis menilai valuasi dampaknya baru akan terlihat dalam dua hingga tiga tahun ke depan, mengingat siklus pelatihan dan sertifikasi pelaut memakan waktu tidak sebentar.

Proyeksi: Antara Optimisme dan Kehati-hatian

Proyeksi ke depan bersifat dua arah. Di satu sisi, tren pertumbuhan armada pelayaran China dan defisit awak kapal global menciptakan permintaan struktural yang bisa berlangsung hingga satu dekade. Di sisi lain, keberhasilan Indonesia memanfaatkan peluang ini sangat bergantung pada kecepatan peningkatan kompetensi, standardisasi sertifikasi, dan perlindungan hukum bagi pelaut di luar negeri.

Pemerintah dan dunia usaha perlu memastikan kerja sama ini tidak berhenti pada seremonial. Dibutuhkan anggaran pelatihan, kemitraan dengan lembaga pendidikan maritim, serta skema pembiayaan sertifikasi agar pelaut Indonesia benar-benar kompetitif di pasar global. Tanpa fondasi tersebut, peluang besar di pasar China berisiko hanya menjadi angka potensi di atas kertas, alih-alih berkontribusi nyata terhadap devisa dan perekonomian nasional.