Kemendagri Dorong Digitalisasi Transaksi Daerah untuk Tingkatkan PAD

JAKARTA — Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) menegaskan bahwa digitalisasi transaksi di pemerintah daerah tidak boleh dimaknai sekadar menyediakan kanal pembayaran nontunai. Pesan itu disampaikan menyusul upaya Kemendagri mendorong daerah agar memanfaatkan digitalisasi sebagai instrumen strategis untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Direktur Pendapatan Daerah Kemendagri, Teguh Narutomo, menekankan bahwa esensi digitalisasi seharusnya jauh lebih dalam dari sekadar mengganti uang tunai dengan transaksi elektronik. Digitalisasi yang benar, menurut dia, harus menyentuh sistem pengelolaan pendapatan secara menyeluruh — mulai dari pendataan wajib bayar, proses pembayaran, hingga pengawasan dan pelaporan. Dengan begitu, potensi kebocoran pendapatan dapat ditekan dan penerimaan daerah bisa tumbuh lebih optimal.

"Digitalisasi bukan sekadar QRIS atau kartu. Yang lebih penting adalah bagaimana teknologi digunakan untuk memperbaiki tata kelola pendapatan daerah, sehingga PAD benar-benar meningkat, bukan hanya ganti cara bayar," ujar Teguh Narutomo.

Digitalisasi sebagai Kunci Transparansi

Selama ini, salah satu persoalan klasik dalam pengelolaan pendapatan daerah adalah lemahnya pengawasan yang berujung pada kebocoran penerimaan. Melalui digitalisasi, setiap transaksi terekam secara otomatis dan dapat dipantau secara real time. Kondisi ini membuat ruang gerak praktik penyalahgunaan semakin sempit, sekaligus memberikan data akurat yang dapat dijadikan dasar pengambilan kebijakan oleh kepala daerah.

Kemendagri pun mendorong pemerintah daerah untuk mengintegrasikan berbagai kanal pembayaran ke dalam satu sistem. Dengan integrasi tersebut, data pendapatan dari berbagai sumber — baik pajak daerah, retribusi, maupun pendapatan lainnya — dapat tersaji secara utuh dan cepat. Transparansi dan akuntabilitas inilah yang pada akhirnya menjadi fondasi peningkatan PAD secara berkelanjutan.

Potensi Peningkatan PAD dari Digitalisasi

Pengalaman sejumlah daerah yang lebih dulu menerapkan digitalisasi menunjukkan hasil yang menggembirakan. Penerimaan dari sektor-sektor seperti pajak hotel, restoran, dan parkir kerap meningkat signifikan setelah sistem digital diberlakukan. Menurut para pengamat, keberhasilan itu terjadi bukan karena tarif dinaikkan, melainkan karena basis wajib bayar yang terdata semakin lengkap dan akurat.

Tantangan Implementasi di Daerah

Kendati manfaatnya jelas, penerapan digitalisasi di daerah tidak lepas dari hambatan. Keterbatasan infrastruktur jaringan di sejumlah wilayah, rendahnya literasi digital aparatur dan masyarakat, serta kesiapan anggaran menjadi tantangan yang kerap ditemui. Tidak sedikit pemerintah daerah yang baru mampu membangun kanal pembayaran tanpa dibarengi penguatan sistem pendataan dan pengawasan di belakangnya.

Dorongan Kemendagri ini relevan dengan percepatan transformasi digital yang tengah digalakkan pemerintah pusat. Berbagai platform pembayaran digital kini telah menjamur dan digunakan luas masyarakat, sehingga seharusnya menjadi peluang bagi daerah untuk memperluas basis penerimaan tanpa menambah beban baru bagi wajib bayar. Pemerintah daerah justru bisa memanfaatkan momentum ini untuk merombak sistem lama yang selama ini menghambat optimalisasi pendapatan.

Langkah Konkret yang Diperlukan

Untuk mewujudkan digitalisasi yang berdampak nyata pada PAD, pemerintah daerah perlu menyusun peta jalan yang jelas. Mulai dari pemetaan potensi pendapatan, penyiapan regulasi pendukung, hingga pembangunan sistem yang terintegrasi. Kepala daerah juga diminta menjadikan digitalisasi sebagai prioritas program, bukan sekadar proyek sampingan. Kemendagri terus mendampingi daerah melalui pendampingan teknis dan penguatan kapasitas sumber daya manusia agar transformasi yang dijalankan tidak berhenti di permukaan.

Dengan pendekatan yang tepat, digitalisasi transaksi dapat menjadi salah satu motor penggerak kemandirian fiskal daerah. Ketergantungan pada dana transfer pusat pun diharapkan berangsur berkurang seiring menguatnya PAD. Ke depan, Kemendagri menargetkan semakin banyak daerah yang memiliki sistem pengelolaan pendapatan terdigitalisasi secara utuh, sehingga kontribusi digitalisasi terhadap PAD dapat diukur secara nyata dalam laporan keuangan daerah. Pada akhirnya, tujuan besar dari seluruh upaya ini adalah kesejahteraan masyarakat melalui pelayanan publik yang semakin baik dan pembangunan yang semakin merata.