Kejar Target Fiskal, India Percepat Penjualan Saham Perusahaan Negara

Berdasarkan data Kementerian Keuangan India per kuartal kedua 2024, defisit fiskal negara tersebut tercatat berada di kisaran 5,6% terhadap produk domestik bruto (PDB) pada tahun fiskal 2023/2024, turun dari 6,4% pada tahun sebelumnya namun masih jauh di atas rata-rata negara berkembang. Tekanan ini mendorong pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi untuk mempercepat program divestasi—penjualan sebagian kepemilikan negara di perusahaan pelat merah—sebagai salah satu instrumen utama menambal lubang anggaran.

Defisit fiskal sendiri adalah kondisi ketika belanja negara melebihi penerimaan, sehingga pemerintah harus menutup selisihnya melalui utang atau penjualan aset. Dalam kasus India, rasio utang terhadap PDB telah menembus 82%, salah satu yang tertinggi di antara ekonomi besar dunia, sehingga ruang untuk menambah utang baru semakin sempit.

Latar Belakang: Defisit yang Menahun

Tren defisit anggaran India sebenarnya bukan fenomena baru. Sejak pandemi Covid-19 melanda pada 2020, defisit sempat melebar hingga 9,2% dari PDB akibat lonjakan belanja kesehatan dan stimulus ekonomi. Meski kemudian mengalami penurunan bertahap, pemerintah berkomitmen membawa defisit ke bawah 4,5% pada tahun fiskal 2025/2026.

Masalahnya, penerimaan pajak yang tumbuh sekitar 10% year-on-year belum cukup mengejar belanja infrastruktur dan subsidi yang terus mengalami kenaikan. Dalam lima tahun terakhir, target divestasi India nyaris selalu meleset. Pada tahun fiskal 2023/2024, pemerintah mematok target 51.000 crore rupee (sekitar Rp95 triliun), namun realisasinya hanya sekitar 16.500 crore rupee atau 32% dari target.

Di Satu Sisi: Konsolidasi Fiskal dan Efisiensi

Dari sudut pandang pendukung, penjualan saham perusahaan negara menawarkan dua keuntungan sekaligus. Pertama, likuiditas kas negara bertambah tanpa harus menambah beban utang. Kedua, masuknya investor swasta dinilai dapat memperbaiki tata kelola dan efisiensi perusahaan yang selama ini kerap dituding lamban.

Presedennya ada. Penawaran umum perdana (IPO) raksasa asuransi Life Insurance Corporation of India pada Mei 2022 meraup 20.557 crore rupee dan menjadi IPO terbesar dalam sejarah pasar modal India. Indeks acuan BSE Sensex juga menunjukkan sentimen pasar yang relatif positif terhadap saham-saham BUMN India, dengan indeks BSE PSU mengalami kenaikan lebih dari 60% dalam setahun terakhir—membuat valuasi saat ini terlihat menarik untuk dilepas.

"Divestasi pada saat valuasi pasar sedang tinggi adalah strategi yang rasional. Pemerintah mendapatkan harga optimal, sementara investor mendapatkan akses ke aset-aset fundamental yang kuat," ujar seorang ekonom pasar modal yang berbasis di Mumbai.

Di Sisi Lain: Menjual Aset Strategis

Namun, kalangan kritikus memandang langkah ini sebagai solusi jangka pendek yang berisiko. Menjual aset produktif berarti negara kehilangan aliran dividen tahunan yang selama ini menjadi penerimaan berulang. Perusahaan-perusahaan BUMN India di sektor energi, perbankan, dan pertambangan tercatat menyumbang dividen puluhan ribu crore rupee setiap tahun ke kas negara.

Ada pula kekhawatiran soal timing dan harga. Jika penjualan dilakukan di bawah tekanan kebutuhan anggaran, pemerintah berpotensi melepas saham pada valuasi yang tidak optimal—istilahnya, terpaksa menjual, bukan memilih menjual. Serikat pekerja juga menolak keras privatisasi di sektor strategis seperti perbankan dan pertahanan dengan alasan keamanan nasional dan keberlanjutan lapangan kerja.

Pro dan kontra ini mencerminkan dilema klasik kebijakan fiskal: konsolidasi anggaran jangka pendek versus kepemilikan aset jangka panjang.

Proyeksi dan Implikasinya

Ke depan, keberhasilan strategi ini sangat bergantung pada dua variabel: kondisi pasar modal dan konsistensi eksekusi. Jika tren penguatan indeks saham India berlanjut, peluang pemerintah melepas saham pada harga tinggi terbuka lebar. Sebaliknya, bila terjadi capital outflow—keluarnya dana asing dari pasar domestik—akibat kenaikan suku bunga global atau gejolak geopolitik, nilai divestasi bisa menyusut signifikan.

Bagi investor dan pengamat di kawasan, langkah India ini layak dicermati sebagai studi kasus. Indonesia sendiri memiliki pengalaman serupa melalui privatisasi dan rights issue BUMN, meski skala dan konteksnya berbeda. Fundamental ekonomi India yang tumbuh di atas 7% year-on-year memang memberi bantalan, namun disiplin fiskal jangka panjang tetap menuntut perbaikan struktural di sisi penerimaan, bukan sekadar penjualan aset.

Pada akhirnya, divestasi hanyalah satu instrumen dalam portofolio kebijakan fiskal. Efektivitasnya akan ditentukan oleh apakah dana hasil penjualan digunakan untuk belanja produktif atau sekadar menambal defisit berulang—pertanyaan yang hanya bisa dijawab oleh laporan keuangan negara beberapa tahun ke depan.