Kasus Pidana Perbankan BPR Sawa Sidoarjo: OJK Serahkan Tersangka ke Jaksa

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi menyerahkan tersangka dan berkas perkara dugaan tindak pidana perbankan yang melibatkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Sawa di Sidoarjo, Jawa Timur, kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) pada 11 Juli 2026. Langkah ini menandai babak baru penegakan hukum di sektor keuangan mikro setelah penyidik OJK sebelumnya melaksanakan pelimpahan Tahap I dan berkas perkara dinyatakan lengkap (P.21) oleh kejaksaan pada 29 Juni 2026.

Berdasarkan data OJK per akhir Juni 2026, kasus ini menjadi salah satu dari 17 perkara pidana perbankan yang tengah ditangani penyidik OJK sepanjang tahun berjalan, dengan estimasi kerugian mencapai Rp 12 miliar dan terdampak sekitar 1.500 nasabah penyimpan. Pelimpahan tersangka ke jaksa mempertegas wewenang OJK dalam melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang OJK dan Undang-Undang Perbankan, sekaligus menjadi ujian bagi efektivitas pengawasan terhadap BPR yang selama ini rentan terhadap penyimpangan tata kelola.

Kronologi dan Modus Dugaan Pelanggaran

Penyidikan kasus BPR Sawa berawal dari laporan nasabah yang menemukan kejanggalan saldo rekening dan transaksi kredit pada awal 2026. Tim pemeriksa OJK Kantor Regional 4 Jawa Timur menemukan indikasi kuat penyalahgunaan wewenang oleh pihak internal bank, termasuk dugaan penyaluran kredit fiktif kepada 40 debitur yang tidak pernah mengajukan pinjaman, pemalsuan dokumen agunan, serta penggelapan dana deposan yang dilakukan secara terstruktur selama periode 2023 hingga 2025.

Berdasarkan hasil audit forensik OJK, praktik tersebut menyebabkan penurunan rasio kecukupan modal (CAR) BPR Sawa anjlok ke level -8,5 persen dari sebelumnya 12,3 persen pada akhir 2022, jauh di bawah ambang minimum 8 persen yang ditetapkan regulator. Kondisi ini memicu pembekuan kegiatan usaha oleh OJK pada Maret 2026 dan permintaan pencabutan izin usaha. Tersangka, yang merupakan mantan direktur utama BPR Sawa, diduga melanggar Pasal 49 ayat (2) huruf b Undang-Undang Perbankan juncto Pasal 55 KUHP dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun.

Dua Sisi Penegakan Hukum di Sektor BPR

Di satu sisi, kecepatan OJK menuntaskan P.21 dan menyerahkan tersangka ke kejaksaan dalam waktu kurang dari tiga bulan sejak penyidikan dimulai menunjukkan keseriusan regulator dalam memperkuat efek jera. Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan OJK, dalam keterangan tertulis, menyebutkan bahwa penegakan hukum yang tegas menjadi pilar utama menjaga integritas industri perbankan skala kecil yang selama ini menjadi tulang punggung perekonomian lokal. Langkah ini diharapkan dapat memulihkan tingkat kepercayaan deposan terhadap BPR, yang sempat tergerus akibat beberapa kasus gagal bayar di tahun sebelumnya.

Di sisi lain, munculnya kembali dugaan pidana perbankan dengan modus serupa di sebuah BPR menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan berbasis risiko yang selama ini diterapkan. Data OJK mencatat, sepanjang 2024 terdapat 11 BPR yang ditutup, naik dari 8 penutupan di tahun 2023. Sebagian besar penutupan dipicu oleh lemahnya tata kelola dan penyimpangan oleh pemegang saham pengendali atau direksi, bukan semata karena tekanan likuiditas. Hal ini mengindikasikan perlunya perbaikan fundamental pada proses uji kelayakan dan kepatutan pemilik dan pengurus BPR, serta penguatan fungsi auditor internal dan eksternal.

“Kasus BPR Sawa memperlihatkan bahwa celah pengawasan lebih sering terjadi pada bank-bank kecil yang tidak tersentuh oleh mekanisme pasar. Regulasi ketat saja tidak cukup tanpa pengawasan on-site yang memadai. OJK perlu menambah jumlah pemeriksa dan mengintegrasikan teknologi deteksi dini,” ujar Hendra Gunawan, pengamat hukum perbankan dari Universitas Airlangga.

Dampak Sistemik dan Proyeksi Pemulihan

Dari sisi perlindungan nasabah, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) telah memulai proses verifikasi dan pembayaran klaim penjaminan bagi 1.500 deposan BPR Sawa dengan nilai simpanan hingga Rp 2 miliar per nasabah, sesuai ketentuan yang berlaku. Koordinasi antara OJK, LPS, dan kejaksaan menjadi kunci untuk memastikan aset bank yang disita dapat dimaksimalkan sebagai pemulihan kerugian negara dan nasabah yang dananya melebihi batas penjaminan.

Bagi industri BPR secara keseluruhan, penyerahan tersangka ini membawa sentimen campuran. Di satu kutub, investor dan calon pemilik baru BPR dapat melihat sinyal positif bahwa regulator tidak membiarkan pelanggaran hukum berlarut-larut. Di kutub lain, persepsi risiko terhadap bank-bank kecil bisa meningkat dalam jangka pendek, tercermin dari potensi capital outflow dari produk deposito BPR ke instrumen perbankan umum atau surat berharga negara. Namun, fundamental industri BPR secara agregat masih solid dengan total aset mencapai Rp 289 triliun dan pertumbuhan kredit year-on-year sebesar 6,2 persen per Mei 2026.

Proyeksi ke depan, penyelesaian kasus pidana BPR Sawa akan menjadi tolok ukur bagi reformasi pengawasan BPR yang tengah dirancang OJK, termasuk penerapan standar tata kelola yang lebih ketat, kewajiban transparansi laporan keuangan bulanan, dan batasan kepemilikan saham oleh satu pihak. Keberhasilan jaksa membawa perkara ini ke pengadilan dengan putusan yang tegas akan menentukan arah sentimen industri dan kepercayaan publik terhadap BPR sebagai pilar inklusi keuangan di daerah.

Baca juga:

• Telkomsel Amankan Frekuensi 5G Baru dengan Dana Rp 545,8 Miliar
• Antara Mitos dan Film: Mengungkap Misteri Rumah Sakit 402 Gonjiam