Prabowo Targetkan Koperasi Desa Tingkatkan Pendapatan Petani Rp202 Triliun

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Februari 2025, sektor pertanian, peternakan, dan perikanan masih menopang sekitar 12,8 persen Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan nilai mencapai Rp2.580 triliun. Namun, kesejahteraan pelaku utamanya belum sepenuhnya sebanding: rata-rata pendapatan rumah tangga petani hanya berkisar Rp2,3 juta per bulan, nelayan tradisional Rp1,9 juta, jauh di bawah upah minimum sejumlah provinsi. Di tengah realitas itu, Presiden Prabowo Subianto melontarkan target ambisius: mendongkrak pendapatan petani, peternak, dan nelayan hingga Rp202 triliun melalui Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).

Program yang akan menyasar 38,5 juta petani dan 2,6 juta nelayan ini dirancang bukan sekadar bantuan sosial, melainkan transformasi kelembagaan ekonomi desa. Dana segar akan dialirkan lewat koperasi desa untuk penguatan modal usaha, penyediaan alat produksi, hingga akses langsung ke pasar. BeritaDua mengupas peluang dan risiko kebijakan ini dari dua sisi.

Peluang: Integrasi Rantai Pasok dari Desa

Di satu sisi, KDMP bisa menjadi terobosan struktural. Selama ini, petani dan nelayan terperangkap di hilir rantai pasok yang panjang sehingga margin keuntungan tergerus tengkulak. Dengan koperasi desa yang memiliki unit pengolahan, penyimpanan dingin, dan armada distribusi sendiri, nilai tambah komoditas seperti gabah, kakao, atau hasil laut bisa meningkat 20–35 persen. Ekonom pertanian IPB, Dr. Andri Satria, menilai mekanisme ini menjanjikan:

“Jika dana Rp202 triliun dihitung sebagai tambahan pendapatan tahunan, itu setara dengan kenaikan sekitar 8 persen dari total pendapatan sektor pertanian saat ini. Bukan angka yang mustahil asalkan ada disiplin penyaluran dan pelatihan manajemen koperasi.”

Selain itu, KDMP berpotensi menarik minat generasi muda untuk kembali ke sektor primer. Dengan fasilitas berbasis teknologi sederhana—aplikasi pencatatan stok, sistem informasi cuaca, atau platform penjualan digital—koperasi bisa mengubah citra bertani dan melaut menjadi profesi yang gesit dan menguntungkan. Proyeksi kami menunjukkan, jika setiap desa penerima program mampu meningkatkan produksi rata-rata 15 persen, maka pendapatan tambahan Rp202 triliun tersebut bisa berasal dari nilai jual produk olahan dan penurunan biaya transaksi.

Risiko: Antara Tata Kelola dan Serapan Anggaran

Di sisi lain, catatan sejarah koperasi di Indonesia kerap diwarnai masalah tata kelola dan kebocoran dana. Data Kementerian Koperasi dan UKM per Desember 2024 menyebut hanya 62 persen koperasi di perdesaan yang aktif dan memiliki laporan keuangan wajar. Tanpa standardisasi audit dan pengawasan ketat, infus dana besar justru berpotensi menjadi incaran moral hazard. “Angka Rp202 triliun sangat besar, tapi tanpa sistem bagi hasil yang jelas, dana itu bisa mengendap sebagai simpanan di Bank Pembangunan Daerah atau, lebih buruk, dimanfaatkan segelintir elit desa,” ujar analis kebijakan publik dari CORE Indonesia, Elisa Rahman.

Tantangan lain terletak pada diversifikasi komoditas. Karena Indonesia terdiri dari 74.000 desa dengan karakteristik berbeda, tidak semua wilayah membutuhkan cold storage berkapasitas besar atau mesin pengering berteknologi tinggi. Sebagian desa pesisir mungkin lebih mendesak membutuhkan kapal 5 GT atau tambatan perahu. Jika program terlalu seragam tanpa pemetaan kebutuhan lokal, serapan dana bisa berjalan lambat. Belajar dari program dana desa, rata-rata penyerapan di tahun pertama hanya mencapai 78 persen, itu pun banyak yang berujung pada infrastruktur fisik tanpa dampak langsung pada pendapatan.

Angka dalam Perspektif: Berapa Tambahan Nyata per Jiwa?

Mari kita hitung sederhana. Target Rp202 triliun bila dibagi 41,1 juta pelaku usaha tani dan nelayan, maka tambahan pendapatan per kapita sekitar Rp4,9 juta per tahun atau Rp410 ribu per bulan. Ini bukan angka yang serta-merta mewah, tetapi cukup signifikan jika dipakai sebagai modal putar untuk membeli bibit unggul, pupuk nonsubsidi tepat waktu, atau perawatan perahu. Bagi petani gurem berlahan 0,3 hektar, tambahan tersebut dapat mengangkat mereka dari garis kemiskinan yang versi BPS di perdesaan sebesar Rp530 ribu per kapita per bulan.

Sentimen Pasar dan Sektor Perbankan

Dari sisi makro, injeksi Rp202 triliun—jika terealisasi penuh dalam setahun—setara dengan 8,3 persen alokasi APBN 2025. Ini bisa memicu efek pengganda (multiplier effect) di perdesaan, mendorong konsumsi kelas menengah bawah, dan menjaga pertumbuhan ekonomi tetap di atas 5 persen. Bagi perbankan, munculnya ribuan koperasi yang layak kredit juga membuka peluang ekspansi portofolio Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan risiko terukur jika diikat dengan penjaminan pemerintah.

Namun, pasar obligasi mungkin mencermati apakah pendanaan program ini akan menambah defisit fiskal secara signifikan. Jika sumbernya dari optimalisasi dividen BUMN atau penerbitan sukuk ritel, maka dampak terhadap yield obligasi negara diperkirakan minimal. Bank Indonesia pun akan menghitung potensi inflasi pangan yang justru bisa melonjak jika rantai pasok membaik secara tiba-tiba tanpa diimbangi permintaan akhir—paradoks yang jarang dibahas.

Pada akhirnya, Koperasi Desa Merah Putih merupakan pertaruhan besar: janji peningkatan pendapatan Rp202 triliun sangat menggoda secara statistik, tetapi keberhasilannya bertumpu pada pembenahan kultur koperasi, transparansi digital, dan kemauan politik menempatkan petani sebagai subjek, bukan sekadar penerima dana.

Baca juga:

• Duel Sengit San Siro: Aksi Leao dan Tembok Ostigard di Liga Italia
• Kritikus Sebut Moana Live-Action Gagal Hadirkan Pesona Animasi