Karantina NTT Tahan 1,23 Ton Daging Hiu Ilegal

Upaya penyelundupan komoditas laut tanpa dokumen resmi kembali digagalkan oleh otoritas pengawasan perbatasan maritim. Balai Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Nusa Tenggara Timur (Karantina NTT) resmi menahan muatan seberat 1,23 ton daging hiu yang hendak diselundupkan keluar dari wilayah NTT menuju pasar luar daerah tanpa dilengkapi sertifikat kesehatan dan perizinan yang sah.

Langkah penindakan ini dilakukan dalam patroli kepatuhan terpadu di pintu keluar pelabuhan. Petugas mencurigai kemasan boks pendingin berukuran besar yang diangkut menggunakan armada ekspedisi darat-laut tanpa dokumen karantina yang menjadi syarat mutlak lalu lintas komoditas perikanan.

Kronologi Pencegahan Penyelundupan Daging Hiu

Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan lapangan yang dihimpun tim investigasi, penahanan komoditas hiu tersebut bermula dari serangkaian proses verifikasi berkala:

1. Tahap Pemindaian: Petugas mencurigai adanya manifest muatan logistik beku yang mencantumkan keterangan umum komoditas ikan konsumsi tanpa kode identifikasi spesies yang jelas.
2. Pemeriksaan Fisik Lapangan: Petugas karantina membuka sejumlah boks dan menemukan potongan daging serta sirip hiu dalam kondisi beku dengan total bobot bersih mencapai 1.230 kilogram.
3. Verifikasi Dokumen: Pemilik dan pihak pengangkut tidak mampu menunjukkan Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Perikanan Domestik Keluar (SKI-K2) serta Surat Angkut Jenis Ikan Dalam Negeri (SAJI-DN).
4. Penyitaan dan Penahanan: Petugas resmi menerbitkan Surat Penahanan untuk mengamankan seluruh barang bukti ke instalasi pendingin karantina guna proses hukum dan uji identifikasi spesies lebih lanjut.

"Setiap komoditas hasil laut yang dilalulintaskan wajib melalui prosedur karantina demi menjamin ketertelusuran asal-usul, legalitas penangkapan, serta keamanan pangan. Ketiadaan sertifikat karantina merupakan pelanggaran serius terhadap tata kelola sumber daya hayati laut," tegas pihak otoritas Karantina NTT.

Pelanggaran Regulasi dan Ancaman Pidana

Praktik pengiriman produk hiu tanpa sertifikasi resmi melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan. Dalam regulasi tersebut, setiap orang yang melalulintaskan media pembawa wajib melaporkan dan menyerahkan komoditas kepada petugas karantina di tempat pemasukan dan pengeluaran yang telah ditetapkan.

Pelaku yang terbukti sengaja melanggar ketentuan administrasi karantina dapat dikenakan sanksi pidana penjara hingga dua tahun serta denda miliaran rupiah. Di samping itu, pengiriman ini diselidiki terkait potensi pelanggaran terhadap ketentuan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora (CITES) Appendix II yang melindungi sejumlah spesies hiu dari eksploitasi berlebih.

Dampak Terhadap Keberlanjutan Ekosistem Laut

Perairan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu koridor migrasi dan habitat penting bagi keanekaragaman elasmobranchii (hiu dan pari) di Indonesia. Tekanan perburuan yang masif demi memenuhi permintaan pasar sirip dan daging hiu dinilai mengancam rantai makanan laut secara keseluruhan.

• Peran Predator Puncak: Penurunan populasi hiu mengganggu keseimbangan ekosistem terumbu karang dan mengancam populasi ikan bernilai ekonomis lainnya.
• Ketertelusuran Rendah: Daging hiu tanpa sertifikat rentan mengandung kadar logam berat merkuri tinggi yang membahayakan kesehatan konsumen.
• Pengawasan Jalur Tikus: Karantina NTT meningkatkan frekuensi patroli di pelabuhan rakyat dan dermaga penyeberangan non-konvensional untuk memutus rantai perdagangan ilegal.