Kanada Ancam Tolak Izin Tinggal Ratusan Imigran Iran Akibat Wajib Militer

Di bawah naungan langit mendung yang menyelimuti Parliament Hill di Ottawa, Farzin Jafari berdiri dengan wajah muram. Pria berjas rapi itu menyimpan kekhawatiran mendalam yang kini mengancam masa depannya. Bertahun-tahun lalu, ia meninggalkan tanah airnya di Iran demi menghirup udara kebebasan di Kanada dan melarikan diri dari cengkeraman rezim otoriter. Namun, harapan untuk memperoleh kedamaian kini terancam sirna oleh selembar surat resmi dari pemerintah tempatnya berlindung.

Pada bulan Agustus lalu, Immigration, Refugees and Citizenship Canada (IRCC) melayangkan surat pemberitahuan resmi yang mengejutkan ratusan pencari suaka dan pemohon permanent resident asal Iran. Dalam dokumen tersebut, otoritas imigrasi Kanada menyatakan niat untuk menolak permohonan izin tinggal tetap mereka. Alasannya sangat fatal: para pemohon dicurigai memiliki keterkaitan atau keanggotaan dengan Korps Garda Revolusi Islam (IRGC), entitas militer Iran yang telah dimasukkan ke dalam daftar organisasi teroris oleh sejumlah negara Barat.

Dilema Wajib Militer di Bawah Bayang-Bayang Rezim

Masalah utama yang memicu gelombang kekhawatiran ini berakar pada sistem hukum ketatanegaraan di Iran. Bagi setiap pria muda yang menginjak usia dewasa di Iran, mengikuti wajib militer selama dua tahun bukanlah sebuah pilihan bebas, melainkan kewajiban hukum yang mengikat secara mutlak. Menolak panggilan wajib militer dapat berujung pada penahanan, pencabutan hak-hak sipil, hingga pengasingan dari kehidupan bermasyarakat.

Farzin Jafari, misalnya, mengakhiri dua tahun masa wajib militernya yang ditempatkan di struktur IRGC pada tahun 2011. Penempatan tersebut ditentukan sepenuhnya oleh otoritas militer Iran tanpa ada ruang untuk menawar. Niatnya untuk memulai hidup baru di Kanada kini tersandung oleh ket ketatnya penyaringan keamanan yang menyaratkan seluruh mantan prajurit conscript (wajib militer) sebagai bagian dari mesin rezim.

"Kami tidak pernah memilih untuk bergabung dengan Garda Revolusi. Pemerintah Iran memaksakan hal itu kepada setiap pria muda. Mengapa Kanada kini menilai kesetiaan kami pada nilai kebebasan hanya berdasarkan paksaan masa lalu yang tidak pernah kami inginkan?" ungkap seorang perwakilan advokat imigrasi Iran-Kanada.

Analisis Kebijakan Imigrasi dan Keamanan Nasional

Para pengamat hukum imigrasi menilai bahwa langkah drastis yang diambil oleh IRCC mencerminkan pengetatan kebijakan keamanan Kanada terhadap rezim Teheran. Kendati demikian, pendekatan yang memukul rata ini dinilai kurang presisi karena gagal membedakan antara perwira karir yang berideologi radikal dengan warga sipil biasa yang terpaksa menjalankan kewajiban hukum negara.

Pendekatan kaku ini menyebabkan ratusan keluarga imigran kini berada dalam ketidakpastian hukum. Banyak dari mereka yang telah membangun kehidupan baru, bekerja secara legal, serta berkontribusi pada komunitas lokal di berbagai kota besar Kanada selama bertahun-tahun.

Terjebak dalam Ironi Kemanusiaan

Ironi terbesar dari krisis hukum ini adalah fakta bahwa sebagian besar pemohon yang terancam ditolak merupakan penentang aktif rezim Teheran. Mereka melarikan diri ke Kanada justru untuk menghindari penindasan yang dilakukan oleh IRGC terhadap rakyat Iran. Kebijakan imigrasi yang tidak fleksibel ini secara tidak langsung menjatuhkan hukuman ganda kepada para korban paksaan rezim.

Para aktivis hak asasi manusia dan advokat imigrasi kini mendesak pemerintah Kanada untuk meninjau kembali kriteria evaluasi keamanan tersebut. Mereka menuntut adanya proses asesmen individual yang lebih adil, di mana status wajib militer paksaan tidak serta-merta dianggap sebagai bentuk dukungan aktif terhadap aktivitas ekstremisme atau kejahatan hak asasi manusia.

Bagi Farzin Jafari dan ratusan warga Iran lainnya di Kanada, waktu terus berjalan. Tanpa adanya diskresi kebijakan dari Departemen Imigrasi Kanada, mimpi mereka untuk hidup aman dan bebas dari bayang-bayang kediktatoran terancam kandas di tanah yang semula mereka anggap sebagai suaka terakhir. "Ini bukan sekadar masalah dokumen atau stempel imigrasi," ujar seorang advokat di Toronto. "Ini adalah pertaruhan atas keadilan dan rasa aman manusia yang telah kehilangan tanah airnya."