Kalangan Pengusaha Harap Gubernur BI Baru Mampu Jinakkan Rupiah

Pengunduran diri Perry Warjiyo dari kursi Gubernur Bank Indonesia menjelang akhir masa jabatannya memantik beragam tanggapan dari dunia usaha. Kalangan pengusaha menyatakan, pergantian pucuk pimpinan bank sentral harus menjadi momentum untuk memperkuat kestabilan nilai tukar dan menjaga kepercayaan pelaku pasar. Mereka menekankan bahwa siapapun sosok pengganti harus memiliki kapasitas dan kredibilitas yang teruji dalam merespons dinamika eksternal dan tekanan global yang kian kompleks.

Ketidakpastian global, mulai dari normalisasi suku bunga di negara maju hingga ketegangan geopolitik, telah menjadikan rupiah salah satu aset yang rentan mengalami gejolak. Dalam dua tahun terakhir, rupiah sempat berada di bawah tekanan berat, memaksa Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan secara agresif dan mengintervensi pasar. Di tengah kondisi tersebut, dunia usaha berharap pemimpin baru BI dapat merancang kebijakan yang lebih antisipatif sehingga volatilitas kurs tidak terus menggerus daya saing dan marjin pelaku industri.

Stabilitas Rupiah Jadi Prasyarat Pertumbuhan

Bagi sektor riil, kestabilan rupiah bukan sekadar indikator moneter, melainkan fondasi untuk merencanakan investasi dan ekspansi. Ketika nilai tukar bergerak liar, biaya impor bahan baku dan barang modal membengkak, sementara pendapatan dari ekspor sulit diprediksi. Akibatnya, banyak perusahaan menunda ekspansi, menahan perekrutan, atau bahkan mengurangi skala produksi. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyebut bahwa pengusaha membutuhkan kepastian nilai tukar agar dapat menghitung risiko dengan lebih terukur.

"Ketidakpastian kurs membuat dunia usaha sulit menyusun rencana jangka panjang. Kami berharap gubernur BI yang baru bisa membawa pendekatan yang lebih komunikatif dengan pasar dan memiliki strategi yang solid dalam mengelola devisa," ujar seorang pengurus asosiasi pengusaha. Harapan ini sejalan dengan fakta bahwa cadangan devisa Indonesia sempat menyusut pada 2025, dari puncak di atas US$140 miliar menjadi sekitar US$130 miliar, seiring intervensi BI demi menahan pelemahan rupiah.

Tantangan Berat Menanti Pemimpin Baru

Pemimpin baru BI akan mewarisi berbagai tantangan struktural yang tidak ringan. Pertama, ketidakpastian arah kebijakan bank sentral utama dunia, terutama The Fed, yang masih menahan suku bunga tinggi. Selisih suku bunga yang sempit antara AS dan Indonesia membuat capital outflow masih menjadi risiko nyata. Kedua, defisit neraca transaksi berjalan yang meskipun menyempit tetap membutuhkan aliran modal asing yang stabil untuk menopang nilai tukar. Ketiga, fragmentasi geopolitik dan kebijakan tarif perdagangan negara mitra yang dapat mengganggu kinerja ekspor Indonesia.

"Gubernur BI yang baru harus mampu menyusun bauran kebijakan antara suku bunga, intervensi, dan pengelolaan likuiditas yang tepat. Salah langkah sedikit saja, rupiah bisa terperosok lebih dalam," kata seorang ekonom senior dari lembaga riset independen. Ia menambahkan, pasar akan mencermati kredibilitas pemimpin baru BI dalam tiga bulan pertama masa jabatannya, terutama dalam menghadapi ekspektasi inflasi dan menjaga independensi bank sentral.

Sinergi dengan Pemerintah Tetap Diperlukan

Meskipun independensi BI dijamin undang-undang, dunia usaha berharap sinergi kebijakan fiskal dan moneter tetap berjalan tanpa mengorbankan prinsip kehati-hatian. Langkah pemerintah dalam menjaga defisit APBN dan pengelolaan utang harus selaras dengan arah kebijakan suku bunga dan nilai tukar. Pengalaman krisis sebelumnya menunjukkan bahwa ketika terjadi disharmoni, biaya yang ditanggung dunia usaha menjadi berlipat.

Berdasarkan data Bank Indonesia per kuartal I 2026, nilai tukar rupiah masih bergerak pada rentang Rp15.800–Rp16.200 per dolar AS, dengan volatilitas yang lebih rendah dibanding tahun sebelumnya. Namun, tekanan masih ada karena indeks dolar AS yang tetap tinggi. Cadangan devisa akhir Maret 2026 tercatat sebesar US$135,7 miliar, cukup untuk membiayai 6,1 bulan impor atau setara 5,9 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Angka ini masih di atas standar kecukupan internasional selama tiga bulan, tetapi tetap perlu dijaga agar tidak tergerus terlalu dalam.

Dari sisi persepsi pasar, imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun masih bertengger di kisaran 6,8–7,0%, menunjukkan bahwa premi risiko Indonesia masih relatif tinggi. Investor asing cenderung wait and see sebelum ada kejelasan arah kebijakan moneter di bawah nakhoda baru. Aliran dana asing di pasar SBN sempat mencatat net outflow sebesar Rp12 triliun pada April 2026, meskipun secara tahun kalender masih mencatat surplus.

Sejumlah nama calon pengganti mulai mencuat di kalangan pengamat dan pelaku pasar. Meski demikian, pihak istana dan DPR belum memberikan sinyal resmi. Dunia usaha berharap proses pemilihan berjalan transparan dan menghasilkan figur yang tidak hanya paham kebijakan moneter, melainkan juga mampu membaca dinamika bisnis dan kebutuhan sektor riil. "Kami butuh gubernur BI yang paham bahwa di balik setiap angka inflasi dan kurs, ada ribuan pabrik, jutaan tenaga kerja, dan pelaku UMKM yang menggantungkan hidupnya," ujar Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dalam sejumlah kesempatan.

Ke depan, stabilitas rupiah akan tetap menjadi cermin kepercayaan terhadap pengelolaan ekonomi nasional. Karena itu, sosok pengganti Perry Warjiyo bukan hanya harus menguasai teori ekonomi dan instrumen moneter, tetapi juga memiliki ketegasan, intuisi pasar, dan kemampuan komunikasi publik yang mumpuni. Tanpa itu, dolar AS yang perkasa bisa terus "merajai" rupiah, mengulangi episode pelemahan yang menguras energi para pengusaha.