Kadin: Hilirisasi Mineral Harus Beri Ruang bagi Pengusaha Lokal Nasional

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Maret 2026, realisasi investasi pada sektor hilirisasi energi dan mineral mencapai Rp185,4 triliun, mengalami kenaikan 12,3% year-on-year dibandingkan periode yang sama pada 2025. Meski tren tersebut menunjukkan fundamental sektor yang solid, komposisi pelaku usaha yang masuk masih didominasi oleh korporasi berskala besar dan modal asing. Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia pun menegaskan bahwa kebijakan hilirisasi tidak boleh menjadi ladang eksklusif bagi konglomerat maupun investor asing, melainkan harus membuka ruang partisipasi bagi pengusaha lokal.

Pemerataan Akses dalam Rantai Nilai Hilirisasi

Hilirisasi, yang dalam konteks ekonomi berarti peningkatan nilai tambah komoditas mentah melalui pengolahan domestik, telah menjadi tulang punggung strategi pembangunan nasional. Di satu sisi, masifnya aliran modal asing mendorong pertumbuhan rasio investasi terhadap produk domestik bruto (PDB) dan memperkuat likuiditas di sektor industri pengolahan. Kehadiran smelter dan fasilitas pengolahan berkapasitas besar dinilai mampu menyerap teknologi canggih serta menciptakan ekonomi skala besar. Di sisi lain, dominasi modal besar tersebut berisiko menekan partisipasi pelaku usaha dalam negeri, khususnya pada segmen hulu dan jasa penunjang. Kadin mencatat bahwa porsi kontraktor lokal dalam proyek hilirisasi mineral masih terpaut jauh, dengan rasio keterlibatan UMKM hanya 18,7% dari total nilai rantai pasok.

Ketimpangan ini, menurut para pengamat, bisa memicu sentimen pasar yang negatif terhadap keberlanjutan program hilirisasi jika manfaatnya tidak merata. Valuasi proyek-proyek besar yang didominasi asing cenderung tinggi, namun multiplier effect bagi ekonomi kerakyatan masih di bawah proyeksi awal pemerintah. Terjadi capital outflow berupa repatriasi laba dan pembayaran royalti teknologi yang pada akhirnya membebani neraca pembayaran Indonesia dalam jangka panjang.

Dua Sisi Kebijakan: Efisiensi versus Inklusivitas

Di satu sisi, keberpihakan pada investor berpengalaman dengan portofolio global dinilai penting untuk mempercepat transformasi struktural. Modal asing membawa teknologi, jaringan distribusi internasional, dan standar operasional yang ketat, sehingga indeks daya saing produk hilirisasi Indonesia meningkat di pasar dunia. Di sisi lain, jika regulasi tidak mengakomodasi keterlibatan pengusaha lokal, maka risiko terjadinya dualisme ekonomi semakin nyata: sektor modern yang tumbuh pesat tetapi terintegrasi minim dengan ekonomi rakyat. Kadin menilai bahwa kebijakan insentif fiskal perlu direkayasa ulang agar tidak hanya menggiurkan bagi perusahaan dengan aset jumbo, tetapi juga bagi usaha kecil menengah yang ingin masuk ke dalam ekosistem hilirisasi.

"Kita tidak ingin hilirisasi hanya menjadi panggung bagi konglomerat dan asing. Pengusaha lokal harus diberi peta jalan yang jelas, mulai dari akses permodalan, teknologi, hingga pasar," ujar sumber di internal Kadin.

Rekomendasi dan Proyeksi Arah Kebijakan

Untuk mengoptimalkan dampak program, Kadin mengusulkan penerapan skema kemitraan wajib antara pemegang izin usaha besar dengan pelaku usaha lokal. Misalnya, dengan mewajibkan alokasi minimal 30% nilai kontrak kepada subkontraktor dalam negeri pada setiap proyek hilirisasi baru. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan rasio keterlibatan komponen dalam negeri (TKDN) secara bertahap. Selain itu, perlu dibentuk dana bergulir khusus dengan suku bunga kompetitif guna menjaga likuiditas pengusaha lokal yang ingin memperluas kapasitas produksinya.

Dari sisi fundamental, proyeksi pertumbuhan investasi hilirisasi pada kuartal II 2026 masih positif di kisaran 10% hingga 14% year-on-year, didukung oleh harga komoditas global yang stabil dan permintaan baterai kendaraan listrik yang terus melaju. Namun, keberhasilan jangka panjang akan sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah menciptakan iklim yang inklusif. Jika pengusaha lokal terus tersisih, maka potensi terciptanya lapangan kerja berkualitas dan penyebaran kekayaan yang merata akan sulit terealisasi. Oleh karena itu, tren kebijakan ke depan harus mengedepankan keseimbangan antara daya tarik investasi asing dan pemberdayaan ekonomi domestik agar hilirisasi benar-benar menjadi mesin pertumbuhan yang menyeluruh.