JPO Rasuna Said Tak Terhubung, Efisiensi Mobilitas Kawasan Bisnis Dipertanyakan

Berdasarkan pengamatan visual di lapangan, dua jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta, kini menjadi sorotan publik karena posisinya yang berdampingan namun tidak saling ...

Aug 07, 2026 - 02:15
0 0
JPO Rasuna Said Tak Terhubung, Efisiensi Mobilitas Kawasan Bisnis Dipertanyakan

Berdasarkan pengamatan visual di lapangan, dua jembatan penyeberangan orang (JPO) di Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta, kini menjadi sorotan publik karena posisinya yang berdampingan namun tidak saling terhubung. Kondisi ini memicu pertanyaan besar mengenai efisiensi mobilitas di salah satu kawasan bisnis tersibuk di ibu kota. Data dari Dinas Perhubungan DKI Jakarta mencatat, volume pejalan kaki di kawasan ini mencapai rata-rata 12.000 orang per hari pada jam sibuk, sementara tingkat penggunaan transportasi umum di sekitar koridor tersebut mengalami kenaikan 8% year-on-year sejak tahun 2024.

Fenomena Dua JPO yang Berdampingan: Pro dan Kontra

Di satu sisi, keberadaan dua JPO yang berdekatan secara fisik dapat dilihat sebagai upaya untuk mengakomodasi arus pejalan kaki dari berbagai arah, terutama dari stasiun MRT dan halte TransJakarta yang berada di tengah ruas jalan. Namun, di sisi lain, ketiadaan konektivitas langsung antara kedua jembatan tersebut memaksa pengguna transportasi umum, khususnya yang berpindah moda dari MRT ke TransJakarta atau sebaliknya, untuk turun ke permukaan jalan dan memutar hingga 200 meter. Berdasarkan simulasi sederhana, waktu tempuh tambahan ini berkisar antara 5 hingga 7 menit pada jam sibuk, yang jika diakumulasi dalam setahun setara dengan 30 jam kerja produktif yang hilang per penumpang.

Pro: Desain terpisah dapat mengurangi kepadatan di titik tertentu, karena pejalan kaki memiliki dua pilihan akses yang berbeda. Kontra: Namun, tanpa jembatan penghubung, integrasi antarmoda yang menjadi jargon utama pemerintah dalam pengembangan transportasi publik justru terkesan setengah hati. Data dari PT MRT Jakarta menunjukkan bahwa proporsi penumpang yang melakukan transfer ke TransJakarta di Stasiun Rasuna Said mencapai 23% dari total pengguna harian, atau sekitar 3.500 orang. Jika setengah dari mereka memilih memutar, maka potensi kemacetan di zebra cross di bawah JPO meningkat signifikan.

Dampak pada Sentimen Pasar dan Investasi Kawasan

Fenomena ini tidak hanya berdampak pada kenyamanan pejalan kaki, tetapi juga berpotensi mempengaruhi sentimen pasar terhadap properti komersial di sekitar Rasuna Said. Berdasarkan data dari konsultan properti Colliers Indonesia per kuartal II 2026, tingkat hunian perkantoran di kawasan ini mencapai 78%, dengan tarif sewa rata-rata Rp285.000 per meter persegi per bulan. Namun, jika aksesibilitas pejalan kaki dianggap buruk, para penyewa potensial bisa mempertimbangkan lokasi alternatif seperti SCBD atau Thamrin yang memiliki konektivitas lebih mulus.

Di satu sisi, kawasan Rasuna Said masih diuntungkan oleh kedekatan dengan stasiun MRT yang menjadi tulang punggung mobilitas. Di sisi lain, ketidakefisienan transfer antarmoda dapat menurunkan daya tarik kawasan ini bagi perusahaan multinasional yang sangat memperhatikan aspek kemudahan akses bagi karyawan. Seorang analis properti dari Knight Frank Indonesia, dalam laporan terbarunya, menyebutkan bahwa penilaian investor terhadap suatu kawasan bisnis kini tidak hanya berdasarkan luas gedung, tetapi juga pada indeks konektivitas pejalan kaki, yang mencakup waktu tempuh dari titik transit ke pintu masuk gedung. Jika indeks ini buruk, valuasi aset bisa mengalami penurunan hingga 5-10% dalam jangka menengah.

Solusi Jangka Pendek dan Panjang: Perlunya Intervensi Terpadu

Menanggapi persoalan ini, para pengamat transportasi menyarankan dua pendekatan. Pertama, dalam jangka pendek, pemerintah dapat membangun jembatan penghubung sederhana antara dua JPO tersebut dengan estimasi biaya Rp2,5 miliar, yang relatif kecil dibandingkan manfaat penghematan waktu bagi ribuan penumpang harian. Kedua, dalam jangka panjang, perlu dilakukan audit menyeluruh terhadap desain JPO di seluruh koridor MRT, mengingat pola yang sama juga ditemukan di beberapa stasiun lain seperti Dukuh Atas dan Setiabudi.

“Ini bukan soal estetika, tetapi soal fundamental desain transportasi. Jika kita ingin mendorong peralihan dari kendaraan pribadi ke transportasi massal, maka setiap detail konektivitas harus dipikirkan dengan matang. Ketidaksambungan ini menciptakan friksi yang membuat orang enggan meninggalkan mobilnya,” ujar Djoko Setijowarno, pengamat transportasi dari Universitas Katolik Soegijapranata, dalam sebuah diskusi publik.

Lebih lanjut, data dari Badan Kebijakan Transportasi Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa setiap penurunan 1% waktu tempuh pejalan kaki di area transit dapat meningkatkan jumlah pengguna transportasi umum sebesar 0,4%. Dengan kata lain, perbaikan konektivitas dua JPO ini berpotensi menambah sekitar 1.400 penumpang per hari di koridor Rasuna Said, yang pada akhirnya akan mengurangi emisi karbon hingga 3,2 ton per tahun, berdasarkan asumsi rata-rata jarak tempuh kendaraan pribadi 12 kilometer.

Kesimpulan: Momentum untuk Evaluasi Menyeluruh

Fenomena dua JPO di Rasuna Said seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap integrasi antarmoda di Jakarta. Di satu sisi, kota ini telah mengalami kemajuan pesat dalam pembangunan infrastruktur massal seperti MRT dan LRT. Di sisi lain, detail-detail kecil seperti konektivitas jembatan penyeberangan justru menjadi titik lemah yang menggerus efisiensi keseluruhan sistem. Berdasarkan data BPS per Juli 2026, jumlah pengguna transportasi umum di Jakarta mencapai 1,2 juta orang per hari, namun tingkat kepuasan terhadap fasilitas pejalan kaki hanya berada di angka 6,8 dari skala 10.

Proyeksi ke depan, jika pemerintah segera merespons dengan membangun penghubung, maka indeks kepuasan ini bisa naik menjadi 7,5 dalam waktu enam bulan, berdasarkan tren peningkatan setelah perbaikan serupa di kawasan Blok M pada tahun 2023. Namun, jika dibiarkan, sentimen negatif ini dapat menyebar ke kawasan lain dan menghambat target pemerintah untuk meningkatkan pangsa transportasi umum menjadi 60% pada tahun 2029. Dengan demikian, keputusan untuk menyambungkan dua JPO tersebut bukan sekadar masalah teknis, melainkan investasi strategis untuk masa depan mobilitas perkotaan yang lebih berkelanjutan.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0
arif-budianto

Reporter Energi. Fokus pada kebijakan energi, transisi hijau, dan industri ekstraktif.

Comments (0)

User