Jerman Setujui Penjualan Senjata Senilai 930 Juta Dolar ke Israel

Pemerintah Jerman secara resmi menyetujui izin ekspor persenjataan militer ke Israel dengan nilai mencapai hampir 800 juta euro atau setara dengan 930 juta dolar AS (sekitar Rp14,5 triliun) pada paruh pertama tahun ini. Langkah kontroversial ini terungkap melalui dokumen resmi tanggapan pemerintah federal terhadap interpelasi parlemen yang dirilis oleh media investigasi setempat.

Total nilai persetujuan tersebut mencatatkan lonjakan drastis, yakni empat kali lipat lebih tinggi dibandingkan total nilai ekspor militer yang diizinkan Berlin sepanjang tahun sebelumnya. Transaksi berskala besar ini tetap diloloskan meskipun terdapat undang-undang domestik dan kerangka hukum internasional yang secara ketat membatasi pengiriman persenjataan ke wilayah konflik aktif.

Armada Kapal Selam Siluman Menjadi Porsi Terbesar

Berdasarkan rincian berkas kesepakatan, lebih dari dua pertiga dari total nilai ekspor tersebut diserap untuk pembiayaan armada kapal selam canggih, INS Drakon. Kapal selam kelas Dolphin II dengan panjang hampir 70 meter ini diproduksi secara khusus untuk militer Israel oleh galangan kapal ternama asal Jerman, ThyssenKrupp Marine Systems (TKMS).

Kapal selam berkemampuan strategis ini dirancang mampu beroperasi dan menyelam di bawah permukaan laut selama berminggu-minggu tanpa terdeteksi radar lawan. Informasi maritim terkini mencatat bahwa kapal selam INS Drakon telah resmi bertolak dari pelabuhan militer Kiel pada awal pekan ini dan sedang menempuh perjalanan laut langsung menuju perairan Israel guna memperkuat komando tempur Angkatan Laut negara tersebut.

"Persetujuan transfer alat utama sistem persenjataan dalam skala masif ini mengonfirmasi bahwa pertimbangan geopolitik dan kemitraan bilateral telah mengesampingkan prinsip pembatasan ekspor senjata ke zona konflik terbuka," bunyi petikan tanggapan anggota parlemen atas kebijakan tersebut.

Rincian Drone, Amunisi, dan Kerjasama Industri

Pemerintah Jerman menyatakan bahwa sekitar seperlima dari portofolio ekspor tersebut terikat langsung dengan proyek kerja sama industri pertahanan bilateral yang juga diklaim memberikan keuntungan taktis bagi Angkatan Bersenjata Jerman (Bundeswehr). Sementara itu, porsi anggaran selebihnya mencakup pasokan logistik tempur yang dialokasikan ke berbagai lini:

• Senjata Ringan dan Amunisi: Pasokan senapan serbu taktis serta amunisi operasional dalam jumlah besar.
• Bahan Peledak Militer: Bahan peledak industri dan taktis berkekuatan tinggi.
• Kendaraan Udara Nirawak (Drone): Perangkat drone intai dan pendukung serangan udara presisi.

Pemerintah Berlin berdalih bahwa sebagian dari pasokan logistik tersebut tidak dikategorikan secara resmi sebagai "senjata perang utama", melainkan masuk ke dalam kategori peralatan pendukung pertahanan.

Dilema Etika dan Pencabutan Moratorium Sementara

Izin penjualan persenjataan bernilai fantastis ini disahkan setelah Berlin sempat memberlakukan penangguhan ekspor sementara waktu. Moratorium singkat itu sebelumnya dipicu oleh kekhawatiran mendalam komunitas internasional atas rencana operasi darat dan aneksasi Jalur Gaza oleh otoritas Tel Aviv yang menimbulkan krisis kemanusiaan parah.

Namun, pencabutan pembatasan tersebut kini memperlihatkan kontradiksi tajam dalam kebijakan luar negeri Jerman. Di satu sisi Berlin menyerukan de-eskalasi dan gencatan senjata, tetapi di sisi lain tetap menjadi salah satu penyokong utama suplai mesin perang ke medan tempur Timur Tengah.