WASHINGTON — Trump Abaikan Pelajaran Kelam Perang Pasca-9/11 di Iran

Dua puluh lima tahun berlalu sejak tragedi 11 September 2001 meretakkan fondasi keamanan Amerika Serikat. Namun, warisan paling berbahaya dari peristiwa kelam tersebut bukanlah sekadar reruntuhan gedung atau memori duka, melainkan erosi bertahap atas batasan hukum perang yang dimiliki oleh seorang Presiden AS. Selama lebih dari dua dekade, para pemangku kekuasaan di Gedung Putih secara konsisten memperluas wewenang militer mereka—melampaui mandat konstitusional—hingga mencapai puncaknya pada agresi unilateral terbaru yang diprakarsai oleh mantan Presiden Donald Trump.

Melalui operasi militer berskala besar yang diberi sandi Operation Epic Fury di Iran, Trump dinilai telah membawa klaim kekuasaan komando tertinggi AS ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tanpa persetujuan dari Kongres AS, tanpa dukungan sekutu NATO, dan tanpa resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), tindakan sepihak ini diluncurkan terhadap wilayah yang digambarkan Trump sebagai "negara sponsor terorisme nomor satu di dunia". Langkah berisiko tinggi ini mengejutkan publik internasional karena tidak didasari oleh ancaman nyata yang bersifat mendesak (imminent threat) terhadap wilayah kedaulatan Amerika Serikat.

Ekspansi Tanpa Batas Kekuasaan Eksekutif

Investigasi mendalam terhadap keputusan luar negeri Gedung Putih menunjukkan pola yang mengkhawatirkan: legitimasi perang kini tidak lagi ditentukan oleh debat publik di parlemen, melainkan oleh keputusan sepihak di Ruang Oval. Sejak pengesahan otorisasi penggunaan kekuatan militer pasca-9/11, presiden-presiden AS secara bertahap menafsirkan ulang klausul pertahanan diri untuk membenarkan serangan pra-penyerangan (preemptive strikes) di berbagai belahan dunia.

Keputusan menggelar operasi ini tanpa konsultasi legislatif memicu kecaman keras dari para pakar hukum tata negara. Kebijakan ini dinilai memangkas peran checks and balances yang dijamin oleh Konstitusi AS.

"Tindakan militer tanpa otorisasi Kongres bukan hanya melanggar semangat Konstitusi AS, tetapi juga membuktikan bahwa keputusan strategis negara telah terlepas dari prinsip transparansi dan akuntabilitas publik," ungkap seorang analis senior kebijakan luar negeri.

Melupakan Bayang-Bayang Perang Tanpa Akhir

Ketidakmampuan pemerintahan Trump untuk memetik pelajaran dari kegagalan tragis di Irak dan Afganistan menjadi sorotan utama para kritikus geopolitik. Perang di kawasan Timur Tengah sebelumnya telah menguras ribuan nyawa prajurit, triliunan dolar dana pembayar pajak, serta memicu instabilitas geopolitik yang berkepanjangan. "Setiap keputusan penyerangan yang terburu-buru selalu menjanjikan kemenangan cepat, namun hampir selalu berujung pada rawa-rawa konflik yang mengikat," cetus pakar geopolitik kawasan.

Dampak dominan dari eskalasi militer tanpa persetujuan ini meliputi beberapa faktor kunci:

• Krisis Legitimasi Hukum: Pelanggaran terhadap War Powers Resolution tahun 1973 yang membatasi hak presiden memicu perang.
• Isolasi Diplomatik: Keretakan hubungan strategis dengan sekutu utama di Eropa yang menolak terseret dalam konflik baru.
• Risiko Eskalasi Regional: Potensi memicu perang terbuka di seluruh kawasan Teluk tanpa adanya rencana keluar (exit strategy) yang jelas.

Operation Epic Fury diluncurkan di tengah tingginya skeptisisme rakyat Amerika sendiri. Publik AS, yang lelah dengan janji-janji perang intervensi, memberikan angka dukungan terendah sepanjang sejarah modern bagi operasi militer ini. Ketidakberadaan ancaman langsung yang terverifikasi membuat keputusan agresi ini dipandang sebagai bentuk manuver politik ketimbang strategi pertahanan nasional yang rasional.

Dengan mengabaikan mekanisme kontrol demokrasi dan mengesampingkan sekutu internasional, langkah agresif terhadap Iran ini menegaskan tren berbahaya di mana panglima tertinggi AS merasa berhak mengobarkan perang kapan saja dan di mana saja. Peringatan 25 tahun 9/11 seharusnya menjadi momentum refleksi atas batas-batas kekuasaan militer, namun realitas politik di Washington justru menunjukkan sebaliknya: sejarah kelam tidak diajarkan, melainkan diulangi dengan risiko yang jauh lebih besar.