Janji MBG Berlanjut: Analisis Ekonomi di Balik Program Makan Gratis

Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan bahwa program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak akan dihentikan. Dalam sebuah kesempatan, ia menyatakan keengganannya melihat anak-anak Indonesia menahan lapar. Pernyataan ini menegaskan posisi pemerintah bahwa MBG adalah salah satu pilar perlindungan sosial yang dianggap krusial.

Di balik narasi kemanusiaan tersebut, terdapat dinamika ekonomi yang kompleks. Sebagai analis, kami memandang perlu untuk menimbang program ini dari dua sisi: potensi manfaat jangka panjang bagi kualitas sumber daya manusia versus risiko fiskal dan inefisiensi yang mengintai.

Peta Gizi dan Tekanan Konsumsi Rumah Tangga

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik per Maret 2026, tingkat kemiskinan Indonesia berada di angka 9,5 persen, atau sekitar 25,8 juta jiwa. Sementara itu, Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2025 mencatat prevalensi stunting pada balita sebesar 21,5 persen, hanya turun tipis dari 21,6 persen tahun sebelumnya. Kondisi ini mengindikasikan bahwa masalah kekurangan gizi kronis belum tertangani secara signifikan.

Di saat bersamaan, konsumsi pangan rumah tangga miskin mengalami tekanan. Data BPS menunjukkan bahwa pada triwulan I-2026, pengeluaran riil untuk makanan pada kelompok 40 persen terbawah terkontraksi 1,8 persen (year-on-year), seiring kenaikan harga beras, telur, dan minyak goreng yang rata-rata mencapai 4,7 persen. Program MBG diharapkan menjadi katup pengaman agar anak-anak dari keluarga rentan tetap memperoleh asupan minimal.

Dua Wajah Anggaran dan Multiplier Effect

Di satu sisi, MBG berpotensi menjadi stimulus ekonomi kerakyatan. Anggaran MBG tahun 2025 yang mencapai Rp 80 triliun untuk 18 juta siswa, jika dilipatgandakan cakupannya, akan menciptakan permintaan besar terhadap produk pertanian lokal dan jasa katering. Model Input-Output BPS memperkirakan bahwa setiap Rp1 triliun belanja pangan olahan akan membangkitkan output ekonomi hingga Rp2,3 triliun dan menyerap 4.500 tenaga kerja langsung dan tidak langsung. Dalam konteks ini, MBG bisa menjadi instrumen redistribusi pendapatan yang masif.

Di sisi lain, skala pembiayaannya memicu tanda tanya. Jika program diperluas ke seluruh jenjang pendidikan dengan target 60 juta siswa, estimasi anggaran bisa menembus Rp 450 triliun per tahun—setara dengan 15 persen total belanja negara dalam APBN 2026. Angka ini melampaui alokasi infrastruktur dan kesehatan jika digabungkan. Konsekuensinya, ruang fiskal untuk belanja produktif lain seperti riset, bantuan modal UMKM, atau pembangunan irigasi berpotensi tergerus.

"Program ini bagai pedang bermata dua. Kalau salah desain, kita bisa mengulangi inefisiensi subsidi BBM yang dinikmati bukan oleh mereka yang benar-benar membutuhkan. Tapi kalau tepat sasaran dan terintegrasi dengan pertanian lokal, dampaknya bisa luar biasa," ujar Dr. Rina Purnamasari, ekonom INDEF, dalam sebuah diskusi publik.

Risiko Inefisiensi dan Dilema Keberlanjutan

Kekhawatiran lain muncul dari sisi tata kelola. Pengalaman program sejenis di beberapa negara berkembang menunjukkan kebocoran anggaran bisa mencapai 25-35 persen akibat mark-up harga, makanan tidak sesuai standar, atau data penerima manfaat yang tidak akurat. BPK dalam audit program bantuan pangan 2023 lalu menemukan ketidaktepatan sasaran hingga 17 persen. Tanpa perbaikan data terpadu kesejahteraan sosial dan mekanisme pengawasan yang transparan, risiko serupa mengintai MBG.

Dari kacamata makro, pembiayaan MBG yang terus membengkak bisa mengerek rasio utang terhadap PDB jika tidak diimbangi peningkatan pendapatan negara. Saat ini defisit APBN dijaga di bawah 3 persen, tetapi tekanan belanja mandatori seperti subsidi, bunga utang, dan MBG membuat posisi fiskal semakin ketat. Investor asing pun mencermati ini: setiap kenaikan 1 persen pada belanja non-produktif dapat meningkatkan yield SUN 10-tahun sebesar 5-10 basis poin akibat persepsi risiko yang memburuk.

Namun, pendukung program menunjuk pada keberhasilan India dalam program mid-day meal yang telah berjalan puluhan tahun dan diadopsi sebagai model. Mereka menilai biaya yang dikeluarkan adalah investasi jangka panjang pada kualitas manusia yang tidak bisa semata diukur dengan kurs rupiah. Jika berhasil menurunkan stunting satu digit dalam lima tahun, potensi bonus ekonomi dari peningkatan produktivitas angkatan kerja diperkirakan mencapai Rp 500 triliun sepanjang 2030-2040.

Kesimpulan: Menjembatani Janji dan Kehati-hatian

MBG adalah program dengan potensi transformatif sekaligus risiko fiskal yang tak ringan. Ia cerminan dari dilema kebijakan publik: antara memenuhi kebutuhan darurat pangan dan menjaga kesehatan anggaran jangka panjang. Keberhasilannya bergantung pada presisi data sasaran, efisiensi rantai pasok, sinergi dengan produksi pangan lokal, serta transparansi pengelolaan yang memungkinkan partisipasi publik dalam pengawasan. Tanpa itu semua, janji untuk menghapus lapar bisa berubah menjadi beban yang justru menggerogoti kesejahteraan generasi mendatang.

Baca juga:

• Fenomena Unik Mesin Gol Piala Dunia 2026: Lebih Banyak Jalan daripada Berlari
• Mubasyier Fatah, Pelindung Data dan Pengelola Dana ISNU