Jalan Menuju 8 Persen: Hilirisasi, BUMN, dan Kebijakan Prioritas Pemerintah

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia tumbuh 5,03 persen year-on-year pada 2024, sementara inflasi terjaga di kisaran 1,57 persen. Angka itu menjadi titik tolak pemerintah dalam merumuskan arah kebijakan baru: memacu langkah-langkah prioritas yang bertumpu pada tiga pilar, yakni kebijakan strategis, hilirisasi, dan transformasi badan usaha milik negara (BUMN). Target yang digantungkan pada kombinasi ini bukan angka kecil—pertumbuhan ekonomi 8 persen, level yang terakhir kali terukir pada pertengahan 1990-an.

Kebijakan strategis yang dimaksud mencakup perbaikan iklim investasi, percepatan belanja infrastruktur, serta stabilisasi harga melalui bauran kebijakan fiskal dan moneter. Adapun hilirisasi—proses pengolahan bahan mentah menjadi produk bernilai tambah lebih tinggi di dalam negeri—terus diandalkan di sektor nikel, bauksit, dan tembaga. Sementara itu, transformasi BUMN diarahkan agar perusahaan pelat merah tidak sekadar menjadi penopang, tetapi juga motor pertumbuhan melalui efisiensi operasional dan ekspansi portofolio bisnis.

Di Satu Sisi: Hilirisasi dan BUMN sebagai Mesin Baru

Pendukung arah kebijakan ini menilai hilirisasi terbukti mengubah struktur ekspor. Nilai ekspor produk turunan nikel mengalami kenaikan tajam dalam lima tahun terakhir, dari semula didominasi bijih mentah menjadi produk antara dan produk final. Pada 2024, kontribusi industri pengolahan terhadap produk domestik bruto (PDB) tercatat di atas 18 persen, menjadikannya sektor dengan andil terbesar dalam struktur ekonomi nasional.

Transformasi BUMN juga dinilai membuka ruang fiskal baru. Holdingisasi di sektor energi, keuangan, dan pangan memungkinkan pemerintah mengonsolidasikan dividen tanpa harus menambah utang. Dalam tiga tahun terakhir, setoran dividen BUMN ke kas negara mengalami kenaikan, memperkuat ruang belanja produktif di tengah keterbatasan rasio utang terhadap PDB yang dijaga di bawah 40 persen.

Dari sisi moneter, Bank Indonesia menilai stabilitas nilai tukar rupiah menjadi prasyarat utama. Dengan cadangan devisa yang solid dan inflasi inti yang terkendali, ruang penurunan suku bunga acuan (BI-Rate) terbuka secara gradual, yang pada gilirannya menurunkan biaya modal dunia usaha dan mendorong ekspansi kredit perbankan.

Di Sisi Lain: Target Ambisius di Tengah Tekanan Global

Para pengamat mengingatkan bahwa 8 persen adalah angka yang sulit dikejar tanpa perbaikan fundamental jangka panjang. Kontributor pertumbuhan saat ini masih bertumpu pada konsumsi rumah tangga yang menyumbang lebih dari separuh PDB, sementara investasi dan ekspor belum sepenuhnya menggantikan peran tersebut. Tanpa kenaikan produktivitas, momentum pertumbuhan berisiko melambat kembali ke kisaran 5 persen.

Tekanan eksternal juga tidak bisa diabaikan. Ketidakpastian kebijakan suku bunga global masih berpotensi memicu capital outflow—arus keluar dana asing dari pasar keuangan domestik—yang dapat menekan likuiditas perbankan dan melemahkan nilai tukar. Pada saat yang sama, perlambatan ekonomi mitra dagang utama menahan laju permintaan ekspor komoditas.

Kritik lain menyasar sisi implementasi. Kebijakan yang baik di atas kertas kerap tersendat di lapangan oleh birokrasi, kesiapan infrastruktur pendukung, dan kepastian hukum. Pengalaman hilirisasi nikel menunjukkan larangan ekspor bijih mentah mendorong masuknya investasi pengolahan, tetapi juga memunculkan kekhawatiran tentang kualitas investasi yang masuk, termasuk dampaknya terhadap lingkungan dan keseimbangan fiskal daerah.

"Pertumbuhan 8 persen bukan sekadar persoalan kebijakan fiskal atau moneter, melainkan persoalan produktivitas dan daya saing. Tanpa reformasi struktural yang berjalan konsisten, target itu akan tetap menjadi proyeksi, bukan realitas," ujar seorang ekonom senior di Jakarta.

Proyeksi: Jalan Panjang Menuju 8 Persen

Untuk menutup jarak antara kondisi riil dan target, pemerintah perlu menjaga tiga hal: konsistensi kebijakan, kualitas belanja, dan keberlanjutan reformasi. Belanja negara harus diarahkan pada proyek dengan dampak pengganda tinggi, seperti infrastruktur konektivitas, energi bersih, dan riset. Di sisi moneter, koordinasi antara pemerintah dan bank sentral menjadi kunci agar ekspansi fiskal tidak memicu tekanan inflasi.

Dari sisi struktur, penguatan nilai tambah ekspor harus diiringi perluasan pasar. Diversifikasi tujuan ekspor ke kawasan non-tradisional dan penguatan perjanjian dagang bilateral akan memperkecil ketergantungan pada satu mitra. Demikian pula, transformasi BUMN perlu diukur dari efisiensi dan kontribusi riil terhadap ekosistem usaha, bukan semata dari jumlah aset yang dikelola.

Proyeksi konsensus menunjukkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun berjalan diperkirakan berada di kisaran 4,8-5,2 persen—jauh dari angka 8 persen, tetapi tetap di atas rata-rata pertumbuhan global. Perbedaan antara proyeksi dan target ini menggambarkan besarnya pekerjaan rumah yang harus diselesaikan.

Kesimpulan: Antara Optimisme dan Realisme

Pada akhirnya, kombinasi kebijakan strategis, hilirisasi, dan transformasi BUMN memberikan arah yang jelas, tetapi tidak ada jaminan instan. Di satu sisi, fondasi makro Indonesia relatif kuat: inflasi rendah, cadangan devisa memadai, dan ruang fiskal masih tersedia. Di sisi lain, hambatan struktural—produktivitas, birokrasi, dan ketergantungan pada konsumsi—tetap menjadi ganjalan yang tidak bisa diselesaikan dalam satu periode pemerintahan.

Bagi pembaca awam, pertumbuhan 8 persen dapat diibaratkan seperti menaikkan kecepatan kendaraan dari 5 km per jam menjadi 8 km per jam dalam waktu singkat. Hal itu hanya mungkin bila mesin, jalan, dan bahan bakar—produktivitas, infrastruktur, dan investasi—dipersiapkan secara bersamaan. Tanpa itu, angka di atas kertas hanyalah proyeksi yang menunggu realita.