JAKARTA — Tunggakan Restitusi Pajak Rp70 Triliun Ancam Likuiditas Pengusaha

Langkah di lorong-lorong kawasan industri manufaktur kini terasa lebih sepi dari biasanya. Di balik deru mesin pabrik yang melambat, ada dahaga likuiditas yang kian mencekik sektor riil. Masalahnya bukan terletak pada ketiadaan pesanan ekspor atau merosotnya penjualan, melainkan pada arus kas yang tersumbat oleh hak pelaku usaha sendiri yang tak kunjung dicairkan oleh negara: restitusi pajak. Kebijakan pengetatan aturan perpajakan yang diberlakukan secara mendadak kini menempatkan ribuan pengusaha dalam posisi yang amat krusial.

Pemerintah disinyalir sengaja memperketat dan mengulur pengembalian kelebihan bayar pajak demi menjaga stabilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang sedang tertekan. Berdasarkan hasil penelusuran, total klaim restitusi pajak yang kini tertahan di Ditjen Pajak diperkirakan telah menyentuh angka fantastis, yakni Rp70 triliun. Angka deviasi fiskal ini bukan sekadar statistik di atas kertas, melainkan modal kerja riil yang seharusnya berputar untuk membayar gaji buruh, melunasi utang vendor, dan membeli bahan baku operasional.

Jebakan Regulasi Uniform dan Derita Dunia Usaha

Penyebab utama dari mampetnya alur pencairan dana segar ini adalah pemberlakuan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 28 Tahun 2026. Aturan ini menerapkan mekanisme verifikasi dan pemeriksaan yang berlaku seragam (blanket policy) tanpa membedakan rekam jejak kepatuhan Wajib Pajak (WP). Akibatnya, pelaku usaha yang selama bertahun-tahun patuh tetap harus melewati proses verifikasi berbelit-belit yang memakan waktu hingga berbulan-bulan.

"Kami seperti dianggap bersalah sebelum dibuktikan sebaliknya. Semua klaim restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditahan dengan alasan verifikasi komprehensif, padahal kami sangat membutuhkan dana itu untuk membiayai operasional harian," ungkap salah seorang pengurus asosiasi pengusaha manufaktur ekspor yang meminta identitasnya dirahasiakan. "Pemerintah sangat tegas menuntut kami membayar pajak tepat waktu, tetapi ketika tiba giliran mengembalikan hak kami, prosesnya diulur tanpa kepastian."

Dampak Ketatnya APBN terhadap Pencairan Restitusi

Kondisi fiskal negara yang harus membiayai berbagai program prioritas dan pembayaran beban utang membuat otoritas keuangan memilih menahan pencairan restitusi demi mempercantik postur penerimaan negara harian. Efek domino dari kebijakan pengetatan PMK No. 28 Tahun 2026 ini dapat dilihat dari perbedaan signifikan pengurusan restitusi sebelum dan sesudah aturan berlaku:

Ancaman PHK Massal dan Penurunan Investasi

Tertahannya dana sebesar Rp70 triliun memicu efek domino yang berbahaya bagi ketahanan ekonomi nasional. Banyak perusahaan berskala menengah terpaksa menarik pinjaman bank komersial dengan suku bunga tinggi hanya untuk menutup celah likuiditas yang ditinggalkan akibat restitusi pajak yang mangkrak. Penambahan beban bunga ini kian menggerus marjin keuntungan perusahaan yang sudah tipis di tengah ketidakpastian global.

"Ketika likuiditas terganggu karena dana tertahan di kas negara, opsi yang tersisa bagi pengusaha sangat pahit: melakukan efisiensi berupa pemutusan hubungan kerja (PHK), membatalkan rencana ekspansi, atau merestrukturisasi utang," ujar seorang ekonom dan pengamat perpajakan senior saat diwawancarai secara terpisah.

Dunia usaha kini mendesak Kementerian Keuangan untuk segera meninjau ulang implementasi PMK No. 28 Tahun 2026. Pengusaha meminta pemerintah mengembalikan sistem pengembalian pendahuluan bagi Wajib Pajak Patuh agar arus kas perusahaan dapat kembali bernapas. Jika pengetatan APBN terus mengorbankan likuiditas sektor riil, gelombang penutupan usaha dan lonjakan pengangguran dipastikan bukan lagi sekadar ancaman di atas kertas, melainkan krisis nyata di depan mata.