JAKARTA — Purbaya Lega Tak Lagi Tangani Beban Utang Whoosh

Dinamika tata kelola keuangan negara kembali menjadi sorotan publik setelah mantan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, secara terbuka menyampaikan rasa syukurnya usai tidak lagi menjabat. Salah satu alasan utama di balik keplegaannya tersebut adalah lepasnya tanggung jawab langsung dalam mengurai benang kusut pengambilalihan utang Kereta Cepat Jakarta-Bandung (Whoosh) yang sebelumnya melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara dan Kementerian Keuangan.

Pernyataan Purbaya ini membuka tabir betapa beratnya beban fiskal dan komplikasi teknis yang menyelimuti proyek infrastruktur kebanggaan tersebut. Selama masa jabatannya, restrukturisasi pendanaan Whoosh menjadi salah satu isu paling krusial yang menyita energi koridor kebijakan keuangan nasional, terutama ketika kewajiban pembayaran bunga dan pokok utang mulai jatuh tempo secara bertahap.

Jejak Pembengkakan Biaya dan Dilema Fiskal

Proyek kereta cepat yang dioperasikan oleh PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) ini memang terus dibayangi isu keuangan sejak tahap pembangunannya. Pengbengkakan biaya (cost overrun) yang membengkak hingga mencapai USD 1,2 miliar (sekitar Rp18,9 triliun) membuat total nilai proyek melonjak menjadi lebih dari USD 7,3 miliar.

"Mengalihkan kewajiban utang komersial menjadi skema penjaminan negara atau pengambilalihan oleh holding investasi seperti Danantara membutuhkan kompromi fiskal yang sangat berisiko bagi APBN," ujar Bhima Yudhistira, pengamat ekonomi dari CELIOS.

Purbaya dalam berbagai kesempatan sebelum purnatugas sempat menyoroti skema pengambilalihan kewajiban utang dari China Development Bank (CDB). Penyerahan beban dari Danantara ke kas negara dianggap sebagai celah kebocoran fiskal jika tidak dihitung dengan tingkat presisi yang tinggi.

Kronologi Eskalasi Utang Proyek Kereta Cepat

Untuk memahami kompleksitas posisi keuangan yang ditinggalkan Purbaya, berikut adalah urutan kejadian teknis pembengkakan utang Whoosh hingga pengalihan skema ke Danantara:

1. Tahun 2015: Kesepakatan awal skema bisnis (business-to-business) tanpa jaminan APBN disepakati dengan estimasi awal biaya sebesar USD 5,5 miliar.
2. Tahun 2021: Proyek mengalami kendala lahan dan teknis, memicu cost overrun. Pemerintah menyetujui penggunaan dana APBN melalui Penyertaan Modal Negara (PMN) ke PT KAI.
3. Tahun 2023: Peresmian operasional Whoosh disusul finalisasi pinjaman tambahan dari China Development Bank (CDB) dengan suku bunga hasil negosiasi sebesar 3,4% per tahun.
4. Tahun 2024: Pembentukan BPI Danantara diskenariokan untuk menampung aset dan beban utang BUMN strategis, termasuk kewajiban restrukturisasi konsorsium Kereta Cepat.
5. Maret 2026: Purbaya lengser dan mengekspresikan lega tidak lagi harus memikul beban negosiasi utang yang mengancam postur penyerapan APBN.

Perbandingan Proyeksi dan Realisasi Keuangan Whoosh

Ketimpangan antara asumsi awal dan realisasi di lapangan menjadi alasan utama mengapa posisi Menteri Keuangan sangat krusial dalam menahan tekanan utang ini. Data perbandingan berikut menunjukkan deviasi signifikan dalam keuangan proyek:

Tantangan Berat Bagi BPI Danantara

Dengan purnatugasnya Purbaya, bola panas pengalihan utang kini sepenuhnya berada di tangan pengelola BPI Danantara dan tim keuangan pemerintah yang baru. Beban pembayaran bunga pinjaman pokok serta biaya operasional bulanan yang tinggi menuntut inovasi skema pendanaan yang tidak membebankan pembayar pajak.

Pernyataan lugas Purbaya menjadi cerminan nyata betapa rumitnya memisahkan antara ambisi pembangunan infrastruktur mega-proyek dan realitas ketahanan fiskal jangka panjang. Publik kini menanti langkah konkret dari pengelola baru untuk memastikan Whoosh tetap beroperasi tanpa menggoyahkan stabilitas ekonomi nasional.