JAKARTA — Pemerintah dan DPR Sepakati Guru PPPK Dialihkan Jadi ASN Pusat

Kecemasan berulang yang menghantui ratusan ribu Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) guru di berbagai pelosok daerah kini mulai menemui titik terang. Bayang-bayang ketidakpastian perpanjangan kontrak saban satu hingga lima tahun sekali, serta polemik tunggakan gaji akibat terbatasnya anggaran daerah, mendorong reformasi fundamental dalam tata kelola tenaga pendidik nasional.

Pemerintah bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI diam-diam tengah mematangkan skema besar perombakan status pahlawan tanpa tanda jasa tersebut. Mulai 2027, seluruh tata kelola guru PPPK direncanakan akan ditarik penuh ke pusat di bawah naungan Aparatur Sipil Negara (ASN) pusat, sekaligus membuka barisan karir baru untuk mengikuti seleksi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Sinyal Kepastian di Tengah Ketidakpastian Kontrak

Langkah strategis ini bukan sekadar wacana di atas kertas. Berdasarkan penelusuran di lingkungan Senayan dan kementerian terkait, pembahasan mengenai pengalihan kewenangan ini telah memasuki babak krusial. Sistem sentralisasi dipandang sebagai satu-satunya jalan keluar untuk mengakhiri benang kusut tata kelola guru di tingkat daerah yang kerap terbentur restu fiskal lokal.

"Selama ini beban anggaran dan regulasi di daerah membuat nasib guru mengambang. Pengalihan ke pusat adalah langkah radikal yang memanusiakan pendidik, sehingga kesejahteraan dan kepastian karir mereka dijamin langsung oleh APBN," ungkap seorang sumber legislator yang terlibat dalam pembahasan kebijakan tersebut.

Selama ini, ketergantungan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) membuat redistribusi dan penggajian guru PPPK mengalami ketimpangan parah. Daerah dengan kapasitas fiskal rendah kerap menunda pengangkatan formasi meski kebutuhan pengajar di ruang-ruang kelas sudah sangat mendesak.

Dilema Fiskal Daerah dan Ketimpangan Kesejahteraan

Data menunjukkan bahwa ketidakmampuan sebagian pemerintah daerah dalam mengalokasikan Dana Alokasi Umum (DAU) untuk gaji PPPK menjadi akar masalah utama. Banyak guru PPPK yang telah lolos seleksi harus menunggu berbulan-bulan tanpa Surat Keputusan (SK), atau bahkan menerima honor yang jauh di bawah standar kompensasi nasional.

Dengan pengalihan ke pusat pada 2027, seluruh alokasi gaji, tunjangan, hingga pemetaan distribusi guru akan diatur langsung oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) bersama Kementerian PANRB. Hal ini diharapkan mampu mengikis diskriminasi hak antara guru di perkotaan dan daerah tertinggal.

Peluang Menuju PNS: Angin Segar Reformasi Birokrasi

Poin paling krusial dari pembenahan tata kelola ini adalah dibukanya pintu seleksi PNS bagi guru PPPK yang memenuhi kualifikasi dan rekam jejak kinerjanya teruji. Kebijakan ini sekaligus menghapus dinding pemisah yang selama ini membatasi ruang gerak profesionalitas guru PPPK.

Para pengamat pendidikan menilai, integrasi ini akan mengembalikan martabat profesi guru. "Kami ingin memberikan rasa aman agar tenaga pendidik fokus mengajar, bukan memikirkan urusan dapur yang terus terancam oleh habisnya masa kontrak," tegas pejabat terkait saat dikonfirmasi mengenai progres penyusunan aturan turunan undang-undang ASN tersebut.

Meski target eksekusi penuh ditetapkan pada 2027, konsolidasi data dan penyesuaian regulasi mulai ditransisikan secara bertahap. Publik kini menanti ketegasan pemerintah agar janji manis kepastian status ini benar-benar terealisasi tanpa hambatan birokrasi di kemudian hari.