JAKARTA — DPR Targetkan RUU Pekerja Gig Masuk Prolegnas 2026

Di bawah guyuran hujan deras yang mengguyur kawasan Sudirman, Jakarta Pusat, puluhan pengemudi ojek dalam jaringan (ojol) tampak berteduh di bawah jembatan penyeberangan. Mata mereka tak lepas dari layar gawai yang terus menyala, berharap algoritma memihak dan memberikan pesanan masuk. Di balik kilatan layar gawai tersebut, tersembunyi realita pahit: tidak ada jaminan pendapatan minimal, tidak ada pesangon jika akun diputus sepihak, dan tidak ada jaminan kesehatan resmi dari perusahaan platform. Mereka adalah wajah nyata dari jutaan pekerja gig (gig workers) di Indonesia yang selama ini bergerak di area abu-abu hukum.

Kondisi rentan yang dialami para pengemudi ojol, kurir logistik, hingga pekerja lepas (freelancer) berbasis aplikasi akhirnya mendapat perhatian resmi dari Senayan. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong pembentukan regulasi khusus guna melindungi hak-hak ekonomi dan sosial pekerja gig yang selama ini dinilai terabaikan oleh skema hubungan kerja konvensional.

Secercah Harapan di Tengah Ketidakpastian Hukum

Anggota DPR RI dari Fraksi PKB, Syaiful Huda, menegaskan bahwa penataan regulasi bagi pekerja gig sudah tidak bisa ditunda lagi. Ia memastikan bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) Pekerja Gig ditargetkan untuk masuk ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2026.

"Indonesia harus segera memiliki regulasi khusus yang mampu memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja gig. Hubungan kerja berbasis kemitraan saat ini sering kali tidak seimbang dan memposisikan pekerja pada tingkat kerentanan yang tinggi. Melalui RUU Pekerja Gig yang diproyeksikan masuk Prolegnas 2026, kita ingin memastikan ada payung hukum yang adil," ujar Syaiful Huda dalam keterangannya.

Selama ini, hubungan antara perusahaan penyedia platform digital dan pekerja diatur dalam skema "kemitraan". Namun dalam praktiknya, kemitraan tersebut dinilai banyak pihak sebagai kemitraan semu. Perusahaan memegang kendali penuh atas penentuan tarif, skema bonus, hingga sanksi pemutusan mitrasepihak, sementara pekerja menanggung seluruh risiko operasional di lapangan.

'Kemitraan Semu' dan Kerentanan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi digital di Indonesia memang mencatatkan angka yang spektakuler. Namun, pertumbuhan ini menyimpan sisi gelap berupa tidak adanya perlindungan kerja standar bagi para pelakunya. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan maupun UU Cipta Kerja belum secara spesifik mengakomodasi karakteristik fleksibel dari pekerja gig tanpa mengorbankan hak-hak dasar mereka.

Berikut adalah perbandingan posisi hukum dan perlindungan antara pekerja formal dengan pekerja gig saat ini:

Menanti Langkah Nyata Legislator

Masuknya RUU Pekerja Gig ke dalam pembahasan Prolegnas 2026 menjadi sinyal awal perubahan regulasi nasional. DPR dan pemerintah dihadapkan pada tantangan untuk merumuskan hukum yang sensitif terhadap fleksibilitas industri digital, tetapi tetap ketat dalam mempertahankan kemanusiaan dan keadilan sosial.

Ada beberapa poin kunci yang didorong oleh pemerhati buruh dan legislator untuk masuk dalam materi muatan RUU tersebut, antara lain:

• Penetapan Batas Bawah Tarif: Mengatur batas minimal pendapatan agar platform tidak melakukan perang tarif yang mengorbankan pekerja.
• Jaminan Sosial Wajib: Mengikat platform digital untuk berkontribusi dalam iuran BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan bagi mitranya.
• Transparansi Algoritma: Membuka transparansi terkait sistem penentuan order dan mekanisme sanksi pemutusan akun.
• Hak Berorganisasi: Memberikan ruang legal bagi pekerja gig untuk berserikat dan bernegosiasi secara kolektif.

Bagi jutaan pengemudi ojek online dan pekerja lepas di seluruh pelosok negeri, RUU Pekerja Gig bukan sekadar lembaran naskah akademik. Regulasi ini adalah harapan akan pengakuan atas martabat kerja mereka—agar keringat yang menetes di jalanan tidak lagi dipandang sekadar angka statistik dalam aplikasi.