Istana Pastikan Skema Utang KCIC Diatur Langsung Kemenkeu

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per November 2025, ekonomi Indonesia pada triwulan III 2025 tumbuh 5,04% year-on-year, sementara Bank Indonesia mempertahankan suku bunga acuan di level 4,75% guna menjaga stabilitas rupiah yang bergerak di kisaran Rp16.600 per dolar AS. Di tengah fundamental makro yang relatif terjaga tersebut, pemerintah mengambil langkah strategis terkait pembiayaan proyek Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) atau Whoosh. Istana memastikan mekanisme pembayaran utang proyek kereta cepat Jakarta–Bandung akan diatur langsung oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Kepastian itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta. Menurutnya, seluruh pengaturan penyelesaian kewajiban utang KCIC berada di bawah koordinasi Kementerian Keuangan. "Pengaturan skema pembayaran utang proyek kereta cepat sepenuhnya menjadi domain Menteri Keuangan," ujar Prasetyo. Pernyataan ini sekaligus menjawab spekulasi pasar mengenai pihak yang akan menanggung beban utang konsorsium yang mayoritas sahamnya dimiliki badan usaha milik negara (BUMN) tersebut.

Struktur Pembiayaan dan Proyeksi Beban Utang KCIC

Sebagai konteks, proyek Whoosh mengalami pembengkakan biaya atau cost overrun dari estimasi awal sekitar US$6,07 miliar menjadi kurang lebih US$7,3 miliar atau setara Rp118 triliun. Struktur pendanaannya menganut skema business-to-business dengan porsi pinjaman sekitar 75% dari China Development Bank (CDB) senilai kurang lebih US$5,5 miliar, sedangkan sisanya berupa ekuitas konsorsium. Suku bunga pinjaman pokok berada di kisaran 2% per tahun, sementara porsi pembengkakan biaya dikenakan bunga sekitar 3,4% dengan tenor mencapai 40 tahun.

Dari sisi operasional, tren okupansi Whoosh menunjukkan kenaikan. Data operator mencatat jumlah penumpang harian rata-rata menembus 20.000 hingga 24.000 orang, dengan total penumpang kumulatif melampaui 10 juta orang sejak beroperasi komersial pada Oktober 2023. Kendati demikian, pendapatan tiket diperkirakan belum mampu menutup biaya operasional serta kewajiban cicilan pokok dan bunga, sehingga rasio kemampuan membayar utang (debt service coverage ratio, yakni perbandingan arus kas operasi terhadap kewajiban utang) masih berada di bawah angka satu.

Di Satu Sisi: Kepastian Fiskal Meredam Sentimen Negatif Pasar

Di satu sisi, pengambilalihan pengaturan utang oleh Kemenkeu dipandang sebagai sinyal positif bagi sentimen pasar. Pertama, kepastian dukungan fiskal menurunkan risiko gagal bayar (default risk) yang selama ini membayangi surat utang korporasi BUMN anggota konsorsium. Kedua, konsolidasi kebijakan di bawah satu kementerian memperjelas tata kelola dan menghindari tarik-menarik kepentingan antarlembaga. Ketiga, langkah ini berpotensi memperbaiki valuasi aset negara melalui holding investasi Danantara, yang kini mengelola portofolio BUMN dengan total aset lebih dari US$900 miliar.

Sejumlah ekonom menilai langkah ini turut menjaga likuiditas BUMN karya yang menjadi anggota konsorsium. "Ketika pemerintah pusat mengambil alih pengaturan utang, tekanan terhadap arus kas BUMN berkurang sehingga ruang untuk belanja modal produktif kembali terbuka," demikian pandangan yang berkembang di kalangan analis pasar modal. Indeks saham sektor infrastruktur pun sempat mengalami kenaikan menyusul berkembangnya kabar tersebut.

Di Sisi Lain: Risiko Moral Hazard dan Tekanan APBN

Di sisi lain, sejumlah kalangan mengingatkan potensi risiko fiskal. Pro: dukungan negara memberi kepastian pembayaran kepada kreditur dan menjaga kepercayaan investor. Kontra: intervensi anggaran berisiko menimbulkan moral hazard, yakni preseden bahwa proyek BUMN yang bermasalah akan selalu diselamatkan keuangan negara. Apabila skema pembayaran menggunakan ruang fiskal secara langsung, beban bunga yang ditanggung negara diperkirakan mencapai Rp1,2 triliun hingga Rp2 triliun per tahun, tergantung struktur restrukturisasi yang dipilih.

Kondisi ini terjadi ketika defisit APBN 2025 diproyeksikan mendekati 3% dari produk domestik bruto (PDB) dan rasio utang pemerintah berada di kisaran 39% hingga 40% terhadap PDB. Para ekonom mengingatkan pentingnya menjaga kredibilitas fiskal agar tidak memicu capital outflow (keluarnya dana asing) dari pasar surat berharga negara (SBN), mengingat kepemilikan asing di instrumen tersebut masih sekitar 13% hingga 14%. Imbal hasil (yield) SBN bertenor 10 tahun yang sempat menyentuh 6,5% menjadi indikator kehati-hatian investor terhadap risiko fiskal.

Proyeksi dan Langkah ke Depan

Ke depan, pasar menanti detail skema yang akan dirumuskan Kemenkeu, apakah melalui penyertaan modal negara, penjadwalan ulang utang (refinancing), atau dukungan langsung dari APBN. Fundamental ekonomi Indonesia yang tumbuh di atas 5% memberikan ruang manuver, namun disiplin fiskal tetap menjadi kunci untuk mempertahankan peringkat utang sovereign Indonesia pada level layak investasi (investment grade).

Bagi pelaku pasar, sikap terukur dengan memantau perkembangan resmi dari Kemenkeu dan Danantara serta dampaknya terhadap neraca BUMN terkait dinilai lebih bijak ketimbang bereaksi berlebihan terhadap kabar jangka pendek. Kepastian regulasi dan transparansi skema pembayaran utang akan menjadi penentu arah sentimen pasar dalam beberapa bulan ke depan.