Istana Konfirmasi Destry Masuk Bursa Calon Gubernur BI
Berdasarkan konfirmasi resmi dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada pekan ini, Istana Kepresidenan memastikan bahwa nama Destry Damayanti, yang saat ini menjabat sebagai Deputi Gubernur Sen...
Berdasarkan konfirmasi resmi dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi pada pekan ini, Istana Kepresidenan memastikan bahwa nama Destry Damayanti, yang saat ini menjabat sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, resmi masuk dalam bursa calon Gubernur Bank Indonesia periode mendatang. Kepastian ini muncul di tengah dinamika politik ekonomi nasional yang tengah memasuki fase transisi kepemimpinan di bank sentral, sebuah momen yang selalu menjadi sorotan pelaku pasar karena berdampak langsung pada arah kebijakan moneter dan stabilitas nilai tukar rupiah.
Menurut data yang dihimpun dari Kementerian Sekretariat Negara, proses seleksi calon Gubernur BI dilakukan melalui mekanisme yang transparan dan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai mitra konstitusional. Prasetyo Hadi menegaskan bahwa nama Destry telah melalui tahap verifikasi administrasi dan kelayakan, sejalan dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang mensyaratkan calon memiliki integritas, kompetensi, dan pengalaman di bidang ekonomi atau keuangan.
Profil dan Rekam Jejak Destry Damayanti di Kancah Moneter
Destry Damayanti bukanlah nama asing di lingkaran pengambil kebijakan ekonomi. Sebelum menjabat Deputi Gubernur Senior sejak 2019, ia pernah meniti karier sebagai ekonom di berbagai lembaga keuangan internasional dan domestik, termasuk posisi strategis di Bank Mandiri dan kepemimpinan di lembaga riset ekonomi. Dalam lima tahun terakhir, ia dikenal sebagai arsitek kebijakan operasi moneter yang fokus pada stabilitas nilai tukar dan pengendalian inflasi, dengan catatan inflasi inti yang berhasil dijaga di kisaran 2,5 persen plus minus satu persen pada tahun 2024, sesuai target sasaran inflasi yang ditetapkan pemerintah.
Di sisi lain, sejumlah pengamat mencatat bahwa pengalaman Destry yang lebih banyak di ranah operasional dan riset, dibandingkan dengan latar belakang politik atau birokrasi pemerintahan, bisa menjadi nilai tambah sekaligus tantangan. Pro: Ia dianggap mampu menjaga independensi bank sentral dari tekanan politik, sebuah prasyarat penting untuk kredibilitas kebijakan. Kontra: Beberapa pihak di DPR mungkin menginginkan figur yang lebih dekat dengan agenda pembangunan pemerintah, terutama dalam hal pembiayaan defisit fiskal dan dukungan terhadap sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang membutuhkan suku bunga rendah.
Reaksi Pasar dan Proyeksi Arah Kebijakan
Menanggapi kabar ini, pasar keuangan domestik menunjukkan reaksi yang cenderung positif namun tetap waspada. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada perdagangan Jumat lalu ditutup menguat tipis 0,32 persen ke level 7.240, sementara nilai tukar rupiah di pasar spot tercatat stabil di kisaran Rp15.850 per dolar AS, tidak mengalami pergerakan signifikan. Sentimen pasar tampaknya lebih banyak dipengaruhi oleh ekspektasi kelanjutan kebijakan hawkish yang selama ini diterapkan Destry, terutama dalam hal operasi pasar terbuka untuk menyerap likuiditas berlebih.
Berdasarkan data Bank Indonesia per Agustus 2025, cadangan devisa nasional berada di angka 145,2 miliar dolar AS, mengalami kenaikan 2,1 persen year-on-year, yang memberikan ruang bagi bank sentral untuk melakukan intervensi guna menstabilkan rupiah. Namun, di sisi lain, tekanan eksternal masih membayangi, terutama dari kebijakan suku bunga tinggi The Fed yang diperkirakan bertahan di level 5,25-5,50 persen hingga akhir tahun. Proyeksi ini membuat aliran modal asing (capital inflow) ke pasar obligasi domestik masih terbatas, dengan data kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN) tercatat hanya 14,8 persen dari total outstanding, turun dibandingkan rata-rata 17 persen pada tahun 2023.
“Destry adalah sosok yang memahami kompleksitas transmisi kebijakan moneter. Namun, tantangan terbesarnya bukan hanya soal inflasi, melainkan bagaimana menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan stabilitas eksternal di tengah ketidakpastian global,” ujar seorang ekonom senior dari lembaga riset internasional yang enggan disebut namanya.
Perbandingan dengan Kandidat Lain dan Dampak Jangka Panjang
Dalam bursa calon Gubernur BI, nama Destry bersaing dengan setidaknya dua figur lain yang juga memiliki kredibilitas di bidang ekonomi, yaitu mantan Menteri Keuangan yang kini menjabat komisaris utama sebuah BUMN besar, serta seorang akademisi dari Universitas Indonesia yang dikenal vokal dalam isu reformasi sektor keuangan. Perbandingan yang muncul di publik: Destry unggul dalam hal pengalaman langsung di bank sentral, sementara kandidat lain memiliki jejaring politik yang lebih luas.
Dampak jangka panjang dari kepemimpinan Destry, jika terpilih, akan terlihat pada tiga hal utama. Pertama, arah kebijakan suku bunga acuan (BI-Rate) yang saat ini berada di level 5,75 persen, dengan proyeksi pasar bahwa akan ada penurunan bertahap sebesar 50 basis poin pada semester pertama 2026 jika inflasi tetap terkendali. Kedua, pendalaman pasar keuangan melalui penerbitan instrumen baru seperti Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI) yang sudah mencapai outstanding Rp 890 triliun per Juli 2025. Ketiga, penguatan koordinasi fiskal-moneter, yang menjadi kunci untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,2 persen sesuai target APBN 2026.
Di satu sisi, kelanjutan kepemimpinan dari internal BI dianggap meminimalkan risiko gejolak kebijakan yang bisa memicu capital outflow. Di sisi lain, pasar juga menunggu apakah Destry akan berani mengubah pendekatan yang dianggap terlalu konservatif dalam merespons perlambatan ekonomi global. Fundamental ekonomi Indonesia yang ditopang konsumsi domestik sebesar 54 persen dari PDB memberikan bantalan, namun ketergantungan pada ekspor komoditas tetap menjadi kerentanan ketika harga batu bara dan kelapa sawit mengalami penurunan.
Proses seleksi selanjutnya akan berlangsung selama dua bulan ke depan, dengan uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) di DPR dijadwalkan pada Oktober 2025. Keputusan akhir tetap berada di tangan Presiden, yang akan mempertimbangkan rekomendasi dari sembilan anggota Komisi XI DPR. Publik dan pelaku pasar berharap proses ini berjalan mulus tanpa intervensi politik yang berlebihan, agar kredibilitas bank sentral tetap terjaga di mata investor global.
Comments (0)