Istana Godok Nama Calon Gubernur BI Pengganti Perry Warjiyo

Berdasarkan data Bank Indonesia per kuartal I 2025, BI Rate berada di level 5,75 persen, sementara inflasi year-on-year bergerak di bawah kisaran sasaran 2,5±1 persen dan pertumbuhan ekonomi 2024 tercatat 5,03 persen versi BPS. Di tengah fundamental makro yang relatif terjaga tersebut, muncul kabar penting dari lingkungan bank sentral: Perry Warjiyo mundur dari kursi Gubernur Bank Indonesia, dan Istana kini tengah menimbang sejumlah nama sebagai penggantinya.

Kementerian Sekretariat Negara mengonfirmasi bahwa proses penjaringan kandidat masih berjalan. Belum ada keputusan final mengenai siapa yang akan diajukan, namun pemerintah memastikan mekanisme seleksi berlangsung sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

"Beberapa nama memang sudah masuk dalam pembahasan, tetapi semuanya masih kami kaji secara mendalam sebelum diajukan," ujar Mensesneg Prasetyo Hadi.

Tahapan Konstitusional yang Menanti

Berdasarkan Undang-Undang Bank Indonesia, presiden mengajukan calon gubernur kepada DPR untuk menjalani uji kelayakan dan kepatutan atau fit and proper test di Komisi XI. Proses ini biasanya memakan waktu beberapa pekan hingga satu bulan, tergantung agenda legislatif. Selama masa transisi, kepemimpinan bank sentral umumnya dijalankan oleh pejabat pelaksana tugas agar operasional kebijakan moneter tidak terganggu.

Perry Warjiyo sendiri bukan figur sembarangan. Ia menjabat Gubernur BI sejak Mei 2018 dan kembali dipercaya untuk periode 2023–2028. Sebelumnya, ia meniti karier sebagai Deputi Gubernur BI dan pernah menjadi direktur eksekutif di Dana Moneter Internasional (IMF). Mundurnya sosok dengan rekam jejak panjang tersebut otomatis membuat bursa calon pengganti menjadi sorotan pelaku pasar, baik domestik maupun asing.

Di Satu Sisi: Momentum Pembaruan Kebijakan Moneter

Di satu sisi, pergantian pucuk pimpinan bank sentral membuka peluang pembaruan arah kebijakan. Pemerintahan saat ini memiliki ambisi pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, jauh di atas tren lima tahun terakhir yang stagnan di kisaran 5 persen. Gubernur baru yang sevisi dengan agenda pertumbuhan berpotensi mendorong ruang pelonggaran moneter lebih agresif, misalnya pemangkasan BI Rate lebih lanjut setelah tren penurunan dari puncak 6,25 persen pada 2024.

Dari sisi fundamental, warisan kebijakan periode sebelumnya juga tergolong solid. Inflasi berhasil dijaga dalam sasaran selama hampir satu dekade, digitalisasi sistem pembayaran melalui QRIS menembus lebih dari 30 juta merchant, dan koordinasi kebijakan moneter dengan fiskal berjalan erat pascapandemi. Siapa pun penggantinya akan mewarisi kerangka kebijakan yang sudah teruji, sehingga risiko disrupsi kebijakan dinilai relatif terbatas.

Di Sisi Lain: Risiko Ketidakpastian bagi Sentimen Pasar

Di sisi lain, masa transisi kepemimpinan bank sentral kerap dibaca pasar sebagai fase ketidakpastian. Nilai tukar rupiah yang sudah berada di kisaran Rp16.000 per dolar AS berpotensi mengalami tekanan tambahan jika proses seleksi berlarut. Kepemilikan asing di Surat Berharga Negara (SBN) yang berkisar 14–15 persen membuat arus portofolio sensitif terhadap setiap perubahan sinyal kebijakan.

Risiko utama yang dicermati investor adalah capital outflow, yakni keluarnya dana asing dari pasar obligasi dan saham domestik. Jika calon yang muncul dipersepsikan kurang independen atau minim rekam jejak di bidang moneter, sentimen pasar bisa berbalik negatif. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan valuasi aset berdenominasi rupiah berpotensi mengalami penurunan dalam skenario tersebut, terutama bila dikombinasikan dengan ketidakpastian global seperti arah suku bunga bank sentral Amerika Serikat.

Proyeksi: Tiga Hal yang Perlu Dicermati

Ke depan, ada tiga variabel yang layak dipantau pelaku ekonomi. Pertama, rekam jejak kandidat yang diajukan presiden; figur dari internal BI cenderung dibaca pasar sebagai sinyal kesinambungan, sementara figur eksternal bisa dimaknai beragam. Kedua, kelancaran proses di DPR, termasuk durasi uji kelayakan dan kepatutan. Ketiga, komunikasi kebijakan BI selama masa transisi, khususnya dalam menjaga ekspektasi inflasi dan stabilitas likuiditas perbankan yang saat ini tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga di atas 25 persen.

Pada akhirnya, pergantian gubernur bank sentral adalah peristiwa yang wajar dalam siklus kelembagaan. Yang menentukan bukan sekadar siapa yang terpilih, melainkan bagaimana prosesnya dijalankan: transparan, kredibel, dan menjunjung independensi bank sentral. Pasar akan memberikan penilaiannya sendiri melalui pergerakan rupiah, imbal hasil SBN, dan arus portofolio dalam beberapa pekan ke depan.