Ironi Proklamator: Pencetus Pancasila Wafat dalam Kesendirian

Di balik gemerlap perayaan kemerdekaan dan penghormatan terhadap simbol negara, tersimpan kisah kelam yang jarang tersingkap utuh. Seorang tokoh sentral yang menggali, merumuskan, dan memproklamasikan dasar negara Pancasila justru menutup mata dalam sunyi, jauh dari kehormatan yang selayaknya ia terima. Ironi sejarah itu menimpa Soekarno—Bapak Bangsa yang mengabdikan seluruh hidupnya untuk republik ini, namun terpaksa menjalani masa tua yang dipenuhi keterasingan, penyakit, dan tekanan psikologis berat.

Narasi resmi seringkali memisahkan sosok Soekarno dari proses akhir hayatnya yang tragis. Di satu sisi, ia dikenang sebagai orator ulung dan proklamator, di sisi lain ingatan publik dikondisikan untuk melupakan bahwa ia wafat sebagai tahanan politik di negerinya sendiri. Padahal, perjalanan sejarah mencatat bahwa setelah peristiwa Gerakan 30 September 1965, roda kekuasaan bergeser secara drastis. Soekarno yang dulu berdiri gagah di panggung dunia, perlahan terisolasi dari rakyatnya sendiri.

Dari Panggung Dunia ke Ruang Pembuangan Senyap

Pada paruh pertama 1960-an, Soekarno masih menjadi magnet politik global. Ia mendirikan Gerakan Non-Blok, membangun poros Jakarta-Peking, dan menyuarakan anti-imperialisme dengan lantang. Namun, setelah Surat Perintah Sebelas Maret 1966, kekuasaan eksekutifnya tergerus secara sistematis. Tongkat komando perlahan beralih ke tangan Mayor Jenderal Soeharto, dan Soekarno menemukan dirinya sebagai presiden tanpa kuasa.

Pengasingan dimulai secara halus namun pasti. Ia dipindahkan dari Istana Merdeka ke Istana Bogor, lalu ke Wisma Yaso yang dingin. Pergerakan dan komunikasinya dibatasi ketat. Kunjungan tamu, termasuk keluarga dekat, diawasi oleh aparat. Dunia yang dulu terbuka lebar baginya kini menyempit menjadi beberapa ruangan sunyi tanpa tepuk tangan massa. Kesehatan fisiknya pun merosot—ginjalnya bermasalah, penglihatannya memburuk, dan ia sering mengalami keluhan pernapasan.

Dimensi Psikologis: Depresi yang Tak Terdokumentasikan

Lebih menyakitkan dari derita fisik adalah luka psikologis yang menggerogoti jiwa Sang Proklamator. Catatan-catatan pribadi dan kesaksian orang terdekat mengindikasikan bahwa Soekarno mengalami episode depresif berkepanjangan. Bagaimana tidak, ia yang dulu dikelilingi para pemimpin dunia, kini hidup dengan rasa ditinggalkan. Istri-istrinya terpisah, anak-anaknya sulit menemuinya, dan kawan-kawan politiknya sebagian besar mendekam di penjara atau memilih bungkam.

Rasa kehilangan makna hidup itu diperparah oleh kesadaran bahwa Pancasila—gagasan yang ia bidani sejak pidato bersejarah 1 Juni 1945 di hadapan Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK)—kini ditafsirkan sepihak oleh rezim yang justru mengurungnya. Ironi berlapis: pencetus dasar negara justru dianggap ancaman terhadap stabilitas nasional yang fondasinya ia letakkan sendiri.

Warisan Pancasila di Tengah Duka Penciptanya

Pancasila lahir dari perenungan panjang Soekarno atas keragaman nusantara. Dalam sidang BPUPK, ia mengemukakan lima prinsip yang kemudian menjadi dasar negara: kebangsaan, internasionalisme atau perikemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan Ketuhanan. Konsep ini tidak muncul dari ruang hampa; ia digali dari budaya, tradisi, dan nilai-nilai luhur masyarakat Indonesia. Soekarno menolak menjadikan Indonesia sekadar tiruan negara lain, dan bersikeras bahwa republik ini harus berdiri di atas filosofi autentik.

Sayangnya, di akhir hayatnya, Soekarno menyaksikan bagaimana beberapa sila justru dilanggar dengan dalih penyelamatan negara. Demokrasi terpimpin yang ia bangun dibajak menjadi otoritarianisme baru. Kesejahteraan sosial ternodai oleh pemburuan terhadap kelompok politik tertentu. Prinsip kemanusiaan diabaikan dalam penanganan peristiwa pasca 1965. Semua itu ia tonton dari balik jendela pengasingan, tanpa daya untuk bersuara.

Akhir Hayat yang Menggugat Ingatan Kolektif

Pada 21 Juni 1970, Soekarno mengembuskan napas terakhir di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat Gatot Soebroto. Diagnosis resmi menyebutkan komplikasi ginjal, namun orang-orang terdekatnya tahu bahwa penderitaan batin turut mempercepat kepergiannya. Ia wafat dalam status tahanan, dikelilingi aparat keamanan, dengan jumlah pelayat yang dibatasi. Pemakamannya di Blitar tidak dihadiri oleh para kepala negara sahabat yang dulu pernah ia gandeng dalam solidaritas antarbangsa; hanya sebuah upacara serba terbatas di bawah kendali penuh penguasa baru.

Kisah tragis ini menyimpan pelajaran pahit tentang bagaimana kekuasaan dapat mengaburkan penghormatan terhadap jasa pendiri bangsa. Ingatan kolektif seharusnya tidak hanya merayakan Pancasila setiap 1 Juni dengan seremoni formal, tetapi juga merenungkan bagaimana Sang Penggali dasar negara itu ditelantarkan di masa tuanya sendiri. Apakah bangsa ini benar-benar mengamalkan sila kelima jika pencetusnya terpuruk dalam penderitaan dan kesendirian di senja kala?

Sejarah bukan sekadar monumen atau hafalan tanggal. Ia adalah cermin yang seharusnya membuat kita bertanya: sudahkah kita memberi tempat yang layak—bukan sekadar secara post-mortem—bagi mereka yang telah meletakkan fondasi kehidupan berbangsa? Pertanyaan ini terus menggantung, menantang kesadaran generasi penerus untuk tidak mengulang ironi yang sama.