Investor China dan Rusia Incar Proyek Kereta Api Trans Kalimantan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Mei 2025, produk domestik bruto (PDB) Indonesia pada triwulan I-2025 tumbuh 4,87 persen year-on-year, melambat dari capaian 5,11 persen pada periode yang sama tahun sebelumnya. Meski demikian, sektor transportasi dan pergudangan mencatat kinerja paling moncer dengan pertumbuhan 9,04 persen, menjadikannya penopang penting di tengah tren moderasi ekonomi. Dalam konteks itulah, rencana pembangunan jalur kereta api Trans Kalimantan kembali mencuat setelah Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengungkapkan adanya minat dari investor China dan Rusia untuk terlibat dalam proyek strategis tersebut.

Proyek Trans Kalimantan Railway merupakan gagasan lama yang tertuang dalam Rencana Induk Perkeretaapian Nasional, dengan target menghubungkan wilayah barat hingga timur Kalimantan. Pemerintah menyebut rute masih dalam tahap pembahasan, namun opsi perpanjangan hingga ke Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur menjadi salah satu skenario yang dikaji. Kalimantan saat ini berkontribusi sekitar 8,5 persen terhadap PDB nasional, namun konektivitas daratnya masih bertumpu pada jalan raya dengan biaya logistik yang relatif tinggi.

Minat Dua Negara dan Portofolio Globalnya

China dan Rusia sama-sama membawa portofolio panjang di sektor perkeretaapian. China melalui kereta cepat Jakarta-Bandung telah menanamkan investasi sekitar 7,3 miliar dolar AS untuk lintasan sepanjang 142,3 kilometer, sementara Rusia dikenal dengan keahlian membangun jalur kereta lintas benua di medan berat. Bagi Indonesia, kehadiran dua peminat memberi ruang negosiasi lebih leluasa, baik dari sisi skema pendanaan, transfer teknologi, maupun valuasi proyek secara keseluruhan.

Dari sisi anggaran, ruang fiskal pemerintah memang terbatas. Anggaran infrastruktur dalam APBN 2025 dialokasikan sekitar Rp 400 triliun, sementara kebutuhan pembangunan IKN ditaksir mencapai Rp 466 triliun dengan porsi pendanaan negara hanya sekitar 20 persen. Artinya, keterlibatan modal asing melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) menjadi hampir niscaya untuk proyek sebesar Trans Kalimantan.

Di Satu Sisi: Peluang Efek Pengganda Ekonomi

Di satu sisi, kehadiran jalur kereta api berpotensi menekan biaya logistik yang selama ini menjadi beban fundamental ekonomi Kalimantan. Kajian Kementerian Perhubungan memperkirakan angkutan barang berbasis rel dapat memangkas biaya logistik hingga 30-40 persen dibandingkan angkutan jalan raya untuk komoditas curah seperti batu bara dan kelapa sawit. Jika biaya logistik nasional yang saat ini berkisar 14-23 persen dari PDB berhasil ditekan, daya saing produk ekspor Indonesia akan mengalami kenaikan signifikan.

Selain itu, pembangunan infrastruktur besar biasanya memicu efek pengganda atau multiplier effect, yakni rangkaian dampak lanjutan berupa penyerapan tenaga kerja, permintaan material konstruksi, dan pembukaan kawasan ekonomi baru di sepanjang koridor jalur. Konektivitas menuju IKN juga dapat mengerek valuasi lahan dan aktivitas investasi di Kalimantan Timur, sejalan dengan proyeksi pemerintah menjadikan IKN sebagai pusat pertumbuhan baru di luar Jawa.

Di Sisi Lain: Risiko Kelayakan dan Pendanaan

Di sisi lain, sejumlah ekonom mengingatkan risiko kelayakan finansial. Kepadatan penduduk Kalimantan hanya sekitar 30 jiwa per kilometer persegi, jauh di bawah Jawa yang menembus 1.100 jiwa per kilometer persegi. Rendahnya basis penumpang membuat proyek kereta penumpang sulit mencapai titik impas, sehingga model bisnis kemungkinan besar harus bertumpu pada angkutan barang yang sangat bergantung pada tren harga komoditas global.

Risiko lain datang dari sisi pendanaan luar negeri. Pengalaman proyek kereta cepat Jakarta-Bandung menunjukkan pembengkakan biaya atau cost overrun hingga miliaran dolar AS yang berdampak pada keuangan BUMN. Jika pembiayaan didominasi utang dalam mata uang asing, beban pembayaran dapat menekan likuiditas valuta asing domestik, dan dalam skenario ekstrem berkontribusi pada capital outflow, yaitu keluarnya modal asing yang berpotensi melemahkan nilai tukar rupiah. Rasio utang pemerintah terhadap PDB yang kini berada di kisaran 39 persen memang masih moderat, namun disiplin fiskal tetap menjadi prasyarat utama.

"Investasi infrastruktur lintas negara selalu bermata dua. Di satu sisi mempercepat konektivitas dan pertumbuhan, di sisi lain menuntut kehati-hatian struktur pendanaan agar tidak menjadi beban fiskal jangka panjang," ujar sejumlah pengamat ekonomi infrastruktur dalam berbagai diskusi publik.

Proyeksi dan Sentimen Pasar ke Depan

Dari perspektif pasar, sentimen terhadap saham konstruksi dan BUMN karya cenderung mengalami kenaikan setiap kali ada kepastian proyek infrastruktur besar. Indeks sektor infrastruktur di Bursa Efek Indonesia berpotensi merespons positif, meski investor biasanya menanti detail skema pendanaan sebelum menempatkan dana dalam portofolio mereka. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi 2025 berada di kisaran 4,7-5,5 persen, dan percepatan proyek strategis seperti Trans Kalimantan dapat menjadi katalis menuju batas atas proyeksi tersebut.

Pada akhirnya, minat China dan Rusia baru merupakan tahap awal. Pemerintah masih perlu menuntaskan studi kelayakan, penetapan rute, serta struktur pembiayaan yang berimbang. Bagi pembaca dan pelaku pasar, hal yang patut dicermati adalah transparansi skema kerja sama, porsi pendanaan negara versus swasta, serta komitmen transfer teknologi, agar proyek ini benar-benar memperkuat fundamental ekonomi nasional dan bukan sekadar menambah daftar utang infrastruktur.