Intervensi Mentan Tekan Harga Beras Alor ke Rp 13.000 per Kg

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2026, disparitas harga beras antara kawasan barat dan timur Indonesia masih menjadi persoalan struktural yang belum terselesaikan. Di sejumlah kabupaten kepulauan, selisih harga komoditas pangan pokok itu sempat menembus 30 hingga 50 persen di atas rata-rata nasional yang berkisar di level Rp 14.000 per kilogram. Kondisi tersebut mendorong Kementerian Pertanian mengambil langkah intervensi langsung di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga harga beras setempat kini tertekan ke level Rp 13.000 per kilogram, setara dengan harga di pasar Jakarta.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, dalam kunjungan kerjanya ke Alor, menegaskan bahwa pasokan beras di wilayah itu telah tersimpan aman di gudang-gudang penyimpanan. Ia menyampaikan bahwa masyarakat Alor tidak akan lagi mengalami kesulitan memperoleh beras karena stok sudah tersedia dan harga jualnya menyamai level ibu kota. Pernyataan tersebut menjadi penanda bahwa operasi stabilisasi pangan pemerintah mulai menjangkau daerah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T).

Intervensi Distribusi Menjadi Kunci Penurunan Harga

Penurunan harga di Alor tidak terjadi secara alami, melainkan hasil dari intervensi distribusi yang menggabungkan pasokan cadangan beras pemerintah (CBP) dengan pemanfaatan jalur logistik laut. CBP adalah stok beras yang dikuasai negara melalui Perum Bulog untuk keperluan operasi pasar, bantuan sosial, dan keadaan darurat. Sebagai gambaran, Badan Pangan Nasional (Bapanas) menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) beras medium untuk wilayah Indonesia timur di kisaran Rp 13.600 per kilogram, sehingga capaian harga Rp 13.000 per kilogram di Alor tergolong berada di bawah batas yang dipatok pemerintah.

Dari sisi makroekonomi, keberhasilan ini relevan dengan upaya pengendalian inflasi daerah. BPS mencatat inflasi year-on-year (perbandingan harga terhadap bulan yang sama tahun sebelumnya) di wilayah NTT bergerak di kisaran 2 hingga 3 persen, dengan komponen pangan bergejolak (volatile food) sebagai penyumbang utama. Beras sendiri memiliki bobot signifikan dalam keranjang konsumsi rumah tangga berpenghasilan rendah, sehingga setiap penurunan Rp 1.000 per kilogram berdampak langsung pada daya beli masyarakat.

Di Satu Sisi: Sinyal Positif bagi Pemerataan dan Daya Beli

Di satu sisi, penyetaraan harga beras antara Alor dan Jakarta merupakan capaian yang patut diapresiasi. Pertama, kebijakan ini memperkecil ketimpangan harga antarwilayah yang selama ini menjadi beban struktural bagi penduduk Indonesia timur. Kedua, harga pangan yang terjangkau menahan laju inflasi daerah dan menjaga kesejahteraan riil, yakni kemampuan pendapatan masyarakat untuk membeli barang kebutuhan pokok. Ketiga, kepastian stok di gudang penyimpanan mengurangi risiko panic buying, yaitu pembelian berlebihan akibat kekhawatiran kelangkaan, yang kerap memicu lonjakan harga di daerah terpencil.

"Intervensi distribusi terbukti efektif menurunkan harga dalam jangka pendek. Namun tanpa perbaikan infrastruktur logistik dan peningkatan produktivitas lokal, disparitas harga berpotensi muncul kembali begitu pasokan operasi pasar berhenti mengalir," ujar seorang pengamat ekonomi pangan dari lembaga riset independen di Jakarta.

Di Sisi Lain: Keberlanjutan Menjadi Pertanyaan Besar

Di sisi lain, sejumlah ekonom mengingatkan bahwa intervensi berbasis pasokan bersifat temporer jika tidak diikuti pembenahan fundamental. Kabupaten Alor bukan merupakan sentra produksi padi utama, sehingga ketergantungan pada pasokan luar daerah akan terus tinggi. Biaya angkut laut, keterbatasan frekuensi kapal, serta kualitas infrastruktur pelabuhan membuat struktur biaya distribusi di wilayah kepulauan jauh lebih mahal dibandingkan Jawa. Tanpa subsidi silang atau program tol laut yang konsisten, harga di tingkat konsumen berisiko kembali terkerek.

Selain itu, ada kekhawatiran mengenai efek jangka panjang terhadap pasar lokal. Pasokan beras bersubsidi dalam volume besar dapat menekan harga gabah petani lokal jika waktu penyalurannya berdekatan dengan musim panen. Karena itu, pengaturan waktu distribusi menjadi krusial agar stabilisasi harga konsumen tidak mengorbankan pendapatan produsen di tingkat hulu.

Proyeksi: Pemerataan Harga Butuh Kombinasi Kebijakan

Ke depan, tren pemerataan harga pangan akan sangat bergantung pada tiga faktor. Pertama, konsistensi penyaluran cadangan beras pemerintah ke daerah 3T. Kedua, penguatan produksi lokal melalui perluasan areal tanam dan perbaikan irigasi di NTT. Ketiga, optimalisasi program tol laut, yaitu subsidi angkutan laut pemerintah untuk menekan biaya logistik antarpulau.

Fundamental ketahanan pangan nasional sendiri berada dalam posisi relatif kuat, dengan stok beras yang dikelola pemerintah tercatat di atas 3 juta ton pada tahun ini. Namun, fundamental yang kuat di tingkat nasional tidak otomatis menjamin harga stabil di tingkat lokal tanpa sistem distribusi yang efisien. Kasus Alor menunjukkan bahwa intervensi tepat sasaran mampu menyetarakan harga dengan Jakarta, tetapi ujian sesungguhnya adalah apakah level Rp 13.000 per kilogram dapat bertahan setelah momentum kunjungan kerja berlalu.