Insentif Kendaraan Listrik Berlanjut, Airlangga Singgung Mobil Nasional

Pemerintah memastikan akan melanjutkan program insentif kendaraan listrik berbasis baterai, baik untuk motor maupun mobil, sebagai bagian dari strategi besar elektrifikasi transportasi nasional. Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, yang juga menyinggung cita-cita pengembangan mobil listrik nasional yang diharapkan dapat menjadi tulang punggung industri otomotif Indonesia di masa depan.

Kelanjutan insentif ini dinilai krusial untuk menjaga momentum pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik dalam negeri yang telah terbangun selama beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, penekanan pada kata “nasional” oleh Airlangga memberi sinyal bahwa pemerintah tidak hanya ingin menjadi pasar, tetapi juga pemain utama dalam rantai pasok global kendaraan bersih.

Peta Insentif yang Sudah Berjalan

Sejak tahun 2023, pemerintah telah menggulirkan sejumlah kebijakan fiskal untuk merangsang adopsi kendaraan listrik. Insentif tersebut mencakup pemotongan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) untuk mobil listrik tertentu, pembebasan atau pengurangan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di berbagai daerah, serta subsidi penukaran motor konvensional menjadi motor listrik sebesar Rp7 juta per unit.

Untuk kendaraan roda empat, skema potongan PPnBM diterapkan secara progresif dengan target Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN). Mobil listrik dengan TKDN di bawah 40 persen mendapat potongan PPnBM sebesar 10 persen, sementara yang sudah mencapai 40 persen atau lebih mendapatkan pembebasan penuh. Aturan ini mendorong produsen global untuk segera membangun fasilitas produksi di Indonesia, yang berdampak pada peningkatan investasi sektor otomotif sebesar 12,4 persen pada tahun 2024 dibandingkan tahun sebelumnya.

Selain itu, insentif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ditanggung pemerintah untuk mobil listrik dengan TKDN minimal 40 persen juga telah berjalan. Semua kebijakan ini akan dievaluasi dan disesuaikan agar tetap relevan, namun Airlangga menegaskan bahwa roh besarnya—yaitu memberikan stimulus bagi produsen dan konsumen—tidak akan dihentikan secara tiba-tiba.

Mobil Nasional: Dari Wacana ke Aspirasi Baru

Pernyataan Airlangga yang mengaitkan insentif dengan mobil nasional bukanlah hal baru. Konsep mobil nasional telah berkali-kali diusung dengan berbagai nama, dari Maleo hingga Esemka, namun kerap kandas karena persoalan kedalaman teknologi, skala ekonomi, dan keberlanjutan bisnis. Kali ini, narasi tersebut dibungkus dalam konteks transisi energi, di mana Indonesia memiliki keunggulan komparatif berupa cadangan nikel yang melimpah sebagai bahan baku baterai.

Pemerintah tampaknya ingin memanfaatkan momen pergeseran teknologi global dari mesin pembakaran internal ke motor listrik untuk memulai dari awal, tanpa harus bersaing di segmen mesin konvensional yang sudah dikuasai pabrikan Jepang, Korea, atau Eropa. Dengan baterai buatan dalam negeri, platform yang bisa dikembangkan oleh konsorsium BUMN atau perusahaan swasta nasional, dan desain yang disesuaikan dengan karakteristik pengguna lokal, mobil listrik nasional diyakini memiliki peluang lebih besar dibandingkan proyek serupa di masa lalu.

Tantangan di Balik Cita-Cita Besar

Di satu sisi, kelanjutan insentif adalah kabar baik bagi konsumen yang tengah mempertimbangkan beralih ke kendaraan listrik. Harga yang semakin kompetitif dan tersedianya infrastruktur pengisian daya yang terus bertambah menjadi faktor pendorong utama. Data Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia (Gaikindo) menunjukkan penjualan mobil listrik murni (battery electric vehicle/BEV) tumbuh 78 persen secara tahunan pada kuartal pertama 2026, menandakan bahwa insentif bekerja efektif dalam membentuk permintaan.

Namun di sisi lain, cita-cita mobil nasional menghadapi jalan terjal. Pertama, tingkat TKDN 40 persen untuk mendapatkan insentif penuh saja masih sulit dipenuhi oleh banyak produsen yang merakit di Indonesia. Untuk mencapai level “nasional” yang ideal, kandungan lokal harus melampaui 60 atau bahkan 70 persen, termasuk komponen-komponen vital seperti motor listrik, inverter, dan sistem manajemen baterai yang hingga kini masih banyak diimpor.

Kedua, persaingan dengan merek global, terutama dari China yang agresif memasarkan mobil listrik dengan harga terjangkau dan fitur melimpah, bisa menggoyahkan loyalitas konsumen terhadap produk nasional. Wuling, BYD, Chery, dan Neta telah membangun basis produksi di Indonesia dan siap memanfaatkan insentif yang sama. Mobil nasional harus mampu menawarkan proposisi nilai yang kuat, entah dari sisi harga, layanan purnajual, atau integrasi dengan ekosistem digital Indonesia.

Ketiga, infrastruktur pengisian daya masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan kawasan perkotaan besar. Tanpa perluasan yang cepat ke wilayah timur Indonesia, potensi pasar mobil listrik—termasuk yang nasional—akan terbatas. Pemerintah harus memastikan bahwa perluasan jaringan stasiun pengisian kendaraan listrik umum (SPKLU) berjalan seiring dengan insentif fiskal yang diberikan.

Prospek dan Peran Sektor Swasta

Menarik untuk dicermati bagaimana insentif yang dilanjutkan ini akan diterjemahkan ke dalam peta regulasi yang lebih teknis. Sejumlah pelaku industri berharap agar pemerintah tidak hanya memberikan insentif berbasis TKDN, tetapi juga memberikan insentif riset dan pengembangan (R&D) bagi perusahaan yang benar-benar mendesain dan mengembangkan komponen inti di dalam negeri. Langkah ini bisa menjadi kunci lahirnya mobil nasional yang sesungguhnya, bukan sekadar perakitan berlabel lokal.

Keseriusan pemerintah juga akan diuji dari konsistensi kebijakan. Dunia usaha memerlukan kepastian jangka panjang, setidaknya lima hingga sepuluh tahun ke depan, untuk berani menempatkan investasi besar di sektor ini. Jika insentif hanya diberikan setahun demi setahun, risiko ketidakpastian akan membuat investor lokal dan asing enggan melakukan transfer teknologi yang mendalam.

Dengan populasi lebih dari 280 juta penduduk dan tingkat kepemilikan kendaraan yang terus naik, Indonesia adalah pasar potensial yang tidak bisa diabaikan. Jika insentif dan strategi pengembangan mobil nasional dijalankan secara terintegrasi, bukan tidak mungkin pada dekade mendatang nama Indonesia masuk dalam peta manufaktur kendaraan listrik dunia, bukan sekadar sebagai konsumen atau perakit. Namun, semua itu bergantung pada kemampuan eksekusi yang, seperti sejarah mencatat, selalu menjadi titik lemah dari ambisi besar mobil nasional.