Industri Manufaktur Diproyeksi Jadi Motor Pertumbuhan 6 Persen 2027

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Perindustrian per awal 2025, sektor manufaktur masih menyumbang sekitar 18,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, menjadikannya kontributor terbesar kedua setelah sektor perdagangan. Angka ini menjadi pijakan penting dalam proyeksi pemerintah yang menargetkan pertumbuhan ekonomi 6 persen pada 2027, dengan industri pengolahan sebagai mesin utama. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji secara eksplisit menempatkan sektor manufaktur sebagai tulang punggung percepatan pertumbuhan tersebut, sebuah ambisi yang menuai apresiasi sekaligus pertanyaan kritis dari para ekonom.

Mengapa Industri Manufaktur Jadi Andalan?

Secara fundamental, sektor industri memiliki karakteristik yang jarang dimiliki sektor lain: nilai tambah tinggi, penyerapan tenaga kerja besar, dan efek berganda (multiplier effect) luas ke sektor jasa maupun perdagangan. Setiap kenaikan 1 persen output manufaktur historisnya mendorong tambahan sekitar 0,3–0,4 persen pertumbuhan PDB. Bandingkan dengan sektor pertanian yang memiliki multiplier lebih rendah dan rentan terhadap musim, atau sektor pertambangan yang sangat bergantung pada siklus harga komoditas global.

Di satu sisi, tren ini masuk akal. Pemerintahan sebelumnya menargetkan pertumbuhan 5,2–5,5 persen, dan realisasi ekonomi Indonesia sepanjang 2023–2024 berkisar di level 5,0–5,1 persen year-on-year. Untuk melompat ke 6 persen, dibutuhkan akselerasi sekitar 0,9–1,0 poin persentase — sesuatu yang secara historis hanya terjadi saat harga komoditas melonjak atau ada reformasi struktural besar. Industri manufaktur, yang tumbuh sekitar 4,3 persen pada 2024, memang masih di bawah level pra-pandemi dan menyimpan ruang pemulihan.

Di sisi lain, optimisme ini menghadapi ujian berat. Purchasing Managers' Index (PMI) manufaktur Indonesia berada di zona ekspansi tipis, sekitar 51–52 sepanjang kuartal terakhir 2024, jauh dari level ekspansif yang dibutuhkan untuk mendorong pertumbuhan 6 persen. Kapasitas produksi terpasang (utilisasi) industri nasional stagnan di kisaran 73–75 persen, menandakan belum adanya lonjakan permintaan yang signifikan.

Pro: Hilirisasi dan Investasi Jadi Katalis

Kelompok optimis menilai kebijakan hilirisasi mineral — yang fokus pada pengolahan nikel, bauksit, dan tembaga di dalam negeri — akan terus menghasilkan nilai tambah. Data Kementerian Investasi menunjukkan realisasi investasi sektor pengolahan logam dan industri lainnya menembus Rp 420 triliun pada 2024, naik sekitar 15 persen year-on-year. Smelter-smelter baru di Morowali, Weda Bay, dan Kalimantan Utara mulai beroperasi penuh, menciptakan basis industri logam yang sebelumnya tidak ada.

Selain itu, program substitusi impor di sektor tekstil, alas kaki, dan elektronik konsumen berpotensi menghemat devisa hingga USD 3–4 miliar per tahun jika berjalan penuh. Pemerintah juga menyiapkan insentif fiskal berupa tax holiday dan super deduction untuk industri padat karya, yang diyakini mampu menarik capital inflow dan memperbaiki neraca pembayaran.

"Kalau kita ingin keluar dari middle income trap, tidak ada jalan lain selain menggeser struktur ekonomi ke sektor bernilai tambah tinggi. Manufaktur adalah kendaraannya," ujar seorang pejabat senior Kemenperin dalam paparan kinerja tahunan.

Kontra: Daya Beli, Likuiditas, dan Sentimen Pasar

Namun, kelompok skeptis mengingatkan bahwa target 6 persen tidak bisa dicapai hanya dengan membangun pabrik. Konsumsi rumah tangga, yang menyumbang lebih dari 53 persen PDB, masih tumbuh di bawah 5 persen akibat tekanan daya beli kelas menengah. Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia beberapa bulan terakhir berada di ambang batas optimistis (di kisaran 123–125), tetapi belum mencerminkan ekspansi kuat.

Dari sisi likuiditas, suku bunga acuan BI yang bertahan di level 5,75–6,00 persen membuat biaya kredit korporasi tetap tinggi. Rasio kredit industri pengolahan terhadap total kredit perbankan tercatat sekitar 28–30 persen, stagnan dalam tiga tahun terakhir. Artinya, dunia usaha belum agresif melakukan ekspansi kapasitas karena valuasi proyek masih dianggap kurang menarik dibandingkan instrumen keuangan bebas risiko.

Faktor eksternal juga menjadi ganjalan. Tren proteksionisme di Amerika Serikat dan Uni Eropa berpotensi menekan ekspor manufaktur Indonesia, yang pada 2024 hanya tumbuh sekitar 2,1 persen — jauh dari proyeksi awal 5 persen. Capital outflow dari pasar obligasi dan saham Indonesia pada semester pertama 2025 turut memperlemah stabilitas nilai tukar, yang secara tidak langsung menaikkan biaya impor bahan baku industri.

Mengutip pandangan sejumlah ekonom, target pertumbuhan 6 persen pada 2027 membutuhkan kombinasi antara pertumbuhan investasi riil minimal 7 persen year-on-year, konsumsi rumah tangga di atas 5,5 persen, dan ekspor neto yang positif. Tanpa perbaikan fundamental di ketiga komponen tersebut, proyeksi itu berisiko tinggal menjadi angka di atas kertas. Dengan kata lain, industri manufaktur bisa menjadi motor, tetapi bahan bakarnya tetap harus disiapkan: daya beli, kemudahan berusaha, dan kepastian iklim investasi.