Indeks Literasi Keuangan Tembus 69,57 Persen, OJK Gencar Edukasi Pelajar Rote Ndao

Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per Agustus 2026, indeks literasi keuangan nasional mengalami kenaikan menjadi 69,57 persen, naik dibandingkan 65,43 persen pada hasil survei tahun 2024. Angka tersebut bersumber dari Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) yang mengukur pemahaman masyarakat atas konsep dasar keuangan, mulai dari tabungan, pinjaman, asuransi, hingga investasi. Secara sederhana, indeks ini dapat dibaca sebagai berikut: dari setiap seratus penduduk Indonesia, sekitar tujuh puluh orang kini dinilai memahami manfaat, risiko, dan hak-hak mereka dalam menggunakan produk keuangan.

Kenaikan itu tidak terjadi secara instan. Sepanjang tiga tahun terakhir, OJK bersama perbankan, perguruan tinggi, dan pemerintah daerah gencar menjalankan program edukasi keuangan di berbagai daerah, termasuk kawasan timur Indonesia. Salah satu sasaran utamanya adalah pelajar, dengan asumsi bahwa membangun kebiasaan mengelola uang sejak muda akan membentuk fundamental perilaku keuangan jangka panjang.

Program Literasi Menyasar Pelajar Rote Ndao

Salah satu kegiatan terbaru digelar di Kabupaten Rote Ndao, Nusa Tenggara Timur. OJK memberikan edukasi kepada pelajar setempat tentang pengelolaan keuangan pribadi dan pentingnya menabung sejak dini. Materi yang disampaikan mencakup cara menyusun prioritas kebutuhan, membedakan kebutuhan dengan keinginan, serta mengenal produk simpanan resmi yang diawasi lembaga berwenang.

Pemilihan Rote Ndao bukan tanpa alasan. Secara historis, tingkat literasi keuangan di NTT dan kawasan timur lainnya masih berada di bawah rata-rata nasional. Keterbatasan akses layanan perbankan, rendahnya penetrasi internet di sebagian wilayah, serta minimnya tenaga pengajar yang memahami materi keuangan menjadi sejumlah faktor yang menghambat pemerataan indeks. Dengan menjangkau pelajar secara langsung, OJK berharap transfer pemahaman tidak berhenti di ruang kelas, tetapi ikut mengalir ke keluarga masing-masing siswa.

Di Satu Sisi Progres, Di Sisi Lain Tantangan

Kenaikan indeks literasi keuangan tentu patut diapresiasi. Kenaikan 4,14 poin persentase dalam dua tahun terakhir menunjukkan bahwa program edukasi yang masif mulai membuahkan hasil. Masyarakat yang literat cenderung lebih selektif memilih produk keuangan, lebih mampu mengelola utang, dan lebih terlindungi dari praktik penipuan berkedok investasi. Dalam jangka panjang, hal ini berpotensi menurunkan rasio kredit bermasalah sekaligus memperkuat stabilitas sistem keuangan nasional.

Di sisi lain, sejumlah catatan masih menggantung. Pertama, indeks literasi nasional belum sepenuhnya merata antarwilayah; kesenjangan antara Jawa-Bali dan kawasan timur masih terlihat jelas. Kedua, masih ada celah antara tingkat literasi dan tingkat inklusi keuangan, yaitu proporsi masyarakat yang benar-benar menggunakan produk keuangan. Ketika masyarakat menggunakan produk tanpa pemahaman yang memadai, risikonya bergeser ke arah penggunaan berlebihan, seperti terlilit pinjaman daring berbunga tinggi atau membeli produk investasi yang tidak sesuai profil risiko. Ketiga, edukasi kepada kelompok dewasa dan masyarakat pedesaan masih jauh lebih terbatas dibandingkan edukasi di perkotaan.

Pengamat ekonomi menilai pencapaian 69,57 persen harus dilihat sebagai batu pijakan, bukan garis finis. Target jangka panjang yang dicanangkan pemerintah adalah mewujudkan literasi keuangan yang merata di seluruh kelompok usia dan wilayah. Karena itu, keberlanjutan program menjadi kunci; edukasi sekali jalan tanpa pendampingan berkelanjutan dinilai tidak akan banyak mengubah perilaku keuangan masyarakat.

Proyeksi dan Arah Kebijakan ke Depan

Ke depan, tren kenaikan indeks literasi diperkirakan akan berlanjut seiring digitalisasi layanan keuangan. Kehadiran perbankan digital, dompet elektronik, dan layanan keuangan berbasis aplikasi membuat produk keuangan semakin mudah diakses, termasuk oleh generasi muda di daerah terpencil. Namun, kemudahan akses juga membawa risiko baru berupa maraknya penawaran investasi ilegal dan pinjaman daring yang tidak diawasi. Literasi keuangan digital, termasuk kemampuan mengenali modus penipuan, menjadi materi yang tidak kalah penting dibandingkan sekadar menabung.

OJK sendiri menegaskan komitmennya untuk memperluas jangkauan edukasi ke desa-desa dan sekolah-sekolah di luar Pulau Jawa, dengan melibatkan duta literasi serta relawan dari kalangan akademisi dan praktisi industri. Sinergi antara regulator, industri jasa keuangan, dan pemerintah daerah dipandang sebagai prasyarat agar indeks literasi tidak hanya naik di atas kertas, tetapi benar-benar tercermin dalam perilaku masyarakat sehari-hari.

Pada akhirnya, angka 69,57 persen adalah cermin dari kerja keras banyak pihak, sekaligus pengingat bahwa masih ada sekitar tiga puluh persen penduduk yang belum sepenuhnya melek keuangan. Perjalanan menuju literasi keuangan yang inklusif dan merata masih panjang, dan edukasi sejak dini seperti yang dilakukan di Rote Ndao adalah salah satu langkah kecil yang patut dilanjutkan secara konsisten.