Perempuan Kuasai 64,5% UMKM, Jadi Motor Penopang Ekonomi Nasional

Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Koperasi dan UKM serta proyeksi Bank Indonesia per Agustus 2026, porsi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola perempuan mencapai 6...

Perempuan Kuasai 64,5% UMKM, Jadi Motor Penopang Ekonomi Nasional

Berdasarkan data yang dihimpun dari Kementerian Koperasi dan UKM serta proyeksi Bank Indonesia per Agustus 2026, porsi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang dikelola perempuan mencapai 64,5 persen dari total pelaku usaha nasional. Angka tersebut menjadikan perempuan sebagai mayoritas penggerak sektor yang selama ini dikenal sebagai tulang punggung ekonomi domestik. UMKM secara keseluruhan berkontribusi sekitar 61 persen terhadap produk domestik bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 97 persen tenaga kerja di dalam negeri. Artinya, denyut ekonomi rumah tangga hingga perusahaan kecil sangat bergantung pada bagaimana kelompok usaha ini bertahan dan tumbuh.

Dalam konteks makro, dominasi perempuan di sektor UMKM bukan sekadar soal angka partisipasi, melainkan turut menentukan arah pertumbuhan ekonomi ke depan. Pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang menjadi penopang utama PDB, misalnya, banyak digerakkan oleh unit usaha kecil yang pendapatannya berputar cepat di komunitas masing-masing.

Kontribusi Nyata di Tengah Ketidakpastian Global

Di tengah perlambatan ekonomi global dan fluktuasi sentimen pasar, fundamental domestik justru banyak ditopang oleh sektor usaha kecil. Usaha yang dikelola perempuan umumnya bergerak di bidang pangan, fesyen, kerajinan, dan jasa, sektor yang relatif tahan terhadap guncangan eksternal. Ketika terjadi capital outflow atau gejolak nilai tukar, unit usaha ini tetap beroperasi karena permintaan bersifat lokal dan berulang. Secara year-on-year, kinerja sektor tersebut menunjukkan tren pertumbuhan yang stabil, meskipun tidak setinggi sektor komoditas pada masa booming.

Namun demikian, kontribusi yang besar belum otomatis diiringi akses yang setara. Berbagai survei menunjukkan bahwa proporsi perempuan yang memanfaatkan pembiayaan formal masih lebih rendah dibandingkan laki-laki, baik dari sisi jumlah maupun nilai pinjaman. Kesenjangan ini kerap disebut sebagai gender financing gap, yaitu selisih antara kebutuhan modal usaha perempuan dengan pembiayaan yang berhasil mereka akses. Beberapa estimasi menyebut gap tersebut mencapai ratusan triliun rupiah.

Dua Sisi: Peluang Digital versus Tantangan Modal

Di satu sisi, transformasi digital membuka peluang besar bagi pelaku UMKM perempuan. Adopsi platform e-commerce, pembayaran digital, hingga pinjaman berbasis teknologi (fintech lending) memperluas pasar dan mempercepat perputaran kas usaha. Likuiditas usaha pun lebih mudah dijaga karena transaksi tercatat rapi dan dapat menjadi dasar penilaian kelayakan kredit (credit scoring).

Di sisi lain, tantangan struktural belum sepenuhnya teratasi. Tingkat literasi keuangan yang belum merata membuat sebagian pelaku usaha perempuan masih mengandalkan modal pribadi atau pinjaman informal berbunga tinggi. Selain itu, keterbatasan agunan dan catatan keuangan yang belum rapi kerap menjadi hambatan saat mengajukan pembiayaan ke perbankan. Rasio inklusi keuangan yang terus meningkat di level nasional belum tentu terdistribusi merata hingga ke daerah terpencil tempat banyak usaha perempuan beroperasi.

Bank Indonesia Perluas Ekonomi dan Keuangan Inklusif

Menjawab persoalan tersebut, Bank Indonesia terus memperluas program ekonomi dan keuangan inklusif yang menyasar perempuan. Langkah ini mencakup perluasan akses pembiayaan melalui insentif likuiditas bagi bank yang menyalurkan kredit ke sektor produktif, penguatan sistem pembayaran digital di daerah, hingga program edukasi dan pendampingan bagi pelaku usaha perempuan. Upaya ini tercermin pula dari meningkatnya indeks inklusi keuangan nasional, meskipun penguatan literasi tetap menjadi pekerjaan rumah besar.

Dari sisi kebijakan makroprudensial, BI menjaga kecukupan likuiditas perbankan agar penyaluran kredit ke sektor usaha kecil tetap mengalir, termasuk di tengah tekanan nilai tukar dan potensi capital outflow. Kebijakan ini dinilai penting karena UMKM menggantungkan sumber penggerak usahanya pada pembiayaan bank.

"Perempuan bukan sekadar penerima manfaat, melainkan motor pertumbuhan yang sesungguhnya. Jika akses pembiayaan dan literasi keuangan mereka diperbaiki, dampaknya akan langsung terasa pada pertumbuhan ekonomi dan pengurangan kemiskinan," ujar seorang ekonom yang memantau sektor usaha mikro di Jakarta.

Proyeksi: Perempuan sebagai Penopang Jangka Panjang

Melihat tren saat ini, sejumlah proyeksi menunjukkan bahwa peran perempuan dalam perekonomian akan semakin besar dalam lima tahun ke depan. Pertumbuhan kelas menengah, digitalisasi ekonomi, dan kebijakan inklusi keuangan yang makin terarah menjadi tiga faktor pendukung utama. Jika akses pembiayaan, pendampingan usaha, dan perlindungan sosial berjalan beriringan, kontribusi UMKM perempuan terhadap PDB berpotensi meningkat secara bertahap.

Kendati demikian, proyeksi tersebut tetap mengandung risiko. Di satu sisi, optimisme pasar terhadap ekonomi domestik dapat mendorong ekspansi usaha; di sisi lain, tekanan eksternal seperti perlambatan ekonomi mitra dagang dan fluktuasi suku bunga global bisa memperlambat laju pertumbuhan. Oleh karena itu, penguatan fundamental, mulai dari infrastruktur digital hingga literasi keuangan, menjadi pekerjaan rumah yang tidak bisa ditunda.

Pada akhirnya, angka 64,5 persen bukan sekadar statistik. Angka itu menggambarkan jutaan perempuan yang setiap hari menggerakkan ekonomi dari skala paling kecil. Menjaga mereka tetap produktif berarti menjaga denyut pertumbuhan ekonomi nasional dalam jangka panjang.

What's Your Reaction?

Like Like 0
Dislike Dislike 0
Love Love 0
Funny Funny 0
Wow Wow 0
Sad Sad 0
Angry Angry 0
arif-budianto

Reporter Energi. Fokus pada kebijakan energi, transisi hijau, dan industri ekstraktif.

Comments (0)

User