IBCWE Usulkan Social Mapping untuk Perkuat Program Inklusif Perempuan

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) per Agustus 2023, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan Indonesia tercatat sebesar 53,85 persen, tertinggal jauh dari TPAK laki-laki yang mencapai 84,79 persen. Kesenjangan lebih dari 30 poin persentase tersebut menjadi konteks mengapa program investasi sosial berbasis pemberdayaan perempuan terus bergulir, baik dari pemerintah maupun korporasi. Dalam perkembangan terbaru, Indonesia Business Coalition for Women Empowerment (IBCWE) mengusulkan penggunaan pemetaan sosial atau social mapping agar program inklusif bagi perempuan dirancang lebih tepat sasaran dan tidak berhenti pada capaian kuantitatif.

Social mapping merupakan metode identifikasi kondisi sosial ekonomi suatu komunitas untuk memetakan kebutuhan, karakteristik demografis, serta hambatan struktural yang dihadapi kelompok sasaran sebelum intervensi dirancang. Bagi pembaca awam, pendekatan ini dapat dipahami sebagai diagnosis menyeluruh sebelum resep kebijakan ditulis, sehingga anggaran program tidak terbuang untuk intervensi yang keliru sasaran.

Partisipasi Bukan Satu-satunya Ukuran Keberhasilan

Selama ini, sebagian besar program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) mengukur keberhasilan dari rasio keterlibatan perempuan sebagai peserta pelatihan atau penerima manfaat. IBCWE menilai indikator semacam itu tidak memadai. Kehadiran perempuan dalam sebuah program belum tentu berbanding lurus dengan peningkatan kapasitas, pendapatan, maupun posisi tawar mereka dalam pengambilan keputusan ekonomi rumah tangga dan komunitas.

Di satu sisi, tingginya angka partisipasi memang menandakan akses yang terbuka. Data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2022 mencatat indeks inklusi keuangan perempuan berada di kisaran 84 persen, mengalami kenaikan dibandingkan survei 2019. Di sisi lain, akses tidak otomatis berarti pemberdayaan. Perempuan dapat tercatat sebagai peserta tanpa memperoleh kendali atas aset, keputusan keuangan, ataupun jenjang karier. Inilah jurang antara inklusi administratif dan inklusi substantif yang ingin dijembatani melalui social mapping.

Argumen Ekonomi di Balik Pemberdayaan Perempuan

Dari sisi fundamental, pemberdayaan perempuan memiliki landasan makroekonomi yang kokoh. McKinsey Global Institute pernah memproyeksikan bahwa perbaikan kesetaraan gender berpotensi menambah produk domestik bruto (PDB) Indonesia hingga USD 135 miliar per tahun pada 2025. Selain itu, perempuan diperkirakan mengelola sekitar 64 persen dari total usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) nasional, segmen yang menyumbang kurang lebih 61 persen terhadap PDB dan menyerap sekitar 97 persen tenaga kerja sektor usaha.

Meski demikian, Global Gender Gap Index 2023 yang dirilis World Economic Forum menempatkan Indonesia di peringkat 87 dari 146 negara dengan skor 0,697. Peringkat tersebut mencerminkan tren perbaikan yang lambat, terutama pada pilar partisipasi dan peluang ekonomi. Dengan kata lain, potensi besar itu belum tergarap optimal karena banyak intervensi masih bersifat generik dan tidak berbasis kebutuhan riil komunitas sasaran.

Dua Sisi Pendekatan Social Mapping

Di satu sisi, social mapping menawarkan sejumlah keunggulan. Pertama, presisi targeting: perusahaan dapat membedakan kebutuhan perempuan pekerja pabrik, pelaku UMKM, dan perempuan kepala rumah tangga yang masing-masing memerlukan intervensi berbeda. Kedua, efisiensi anggaran karena dana investasi sosial dialokasikan pada titik masalah yang teridentifikasi. Ketiga, tersedianya baseline atau garis dasar data yang memungkinkan evaluasi dampak secara year-on-year, bukan sekadar laporan jumlah peserta.

Di sisi lain, pendekatan ini menuntut biaya awal lebih tinggi dan waktu persiapan lebih panjang dibandingkan program seragam yang langsung dieksekusi. Kualitas pemetaan juga sangat bergantung pada kapasitas tim lapangan serta kejujuran data komunitas, sementara kondisi sosial ekonomi dapat berubah cepat sehingga peta sosial berisiko kedaluwarsa. Bagi korporasi dengan tenggat pelaporan keberlanjutan yang ketat, godaan untuk kembali ke metrik sederhana seperti jumlah peserta tetap besar.

Implikasi bagi Korporasi dan Proyeksi ke Depan

Bagi dunia usaha, adopsi social mapping sejalan dengan menguatnya tren investasi berbasis lingkungan, sosial, dan tata kelola (ESG). Investor institusional kini semakin menilai kualitas dampak sosial, bukan hanya nominal dana CSR, dalam menentukan valuasi dan komposisi portofolio. Perusahaan yang mampu menunjukkan outcome terukur berpotensi menikmati sentimen pasar yang lebih positif, menjaga likuiditas sahamnya, dan menekan risiko capital outflow saat pasar bergejolak.

Ke depan, proyeksi keberhasilan pendekatan ini akan bergantung pada tiga hal: komitmen anggaran riset sosial, kolaborasi dengan pemerintah daerah dan lembaga statistik, serta kesediaan perusahaan dievaluasi secara independen. Apabila ketiganya terpenuhi, program inklusif perempuan berpeluang bertransformasi dari sekadar kegiatan seremonial menjadi instrumen pembangunan manusia yang berdampak nyata pada produktivitas nasional. Sebaliknya, tanpa data pemetaan yang mutakhir, program sebesar apa pun berisiko kembali terjebak pada pencapaian angka partisipasi yang tampak mengesankan di atas kertas namun minim perubahan di lapangan.